Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

LPKA Kelas II Jakarta

LPKA Apel Deklarasi Janji Kinerja

Di tahun 2018 kini kinerja  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta harus lebih baik lagi dari tahun 2017. Hampir 1 tahun beroperasi sejak 30 Januari 2017, LPKA Kelas II Jakarta telah mendapat 2 Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu terbaik I dalam Kepatuhan Pengimputan SDP serta terbaik III dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2017. Walau begitu LPKA Kelas II Jakarta tidak boleh berhenti sampai disitu, banyak hal hal lain yang perlu dibenahi dalam memutarkan roda Organisasi ini agar lebih baik di berbagai bidang, seperti sarana prasana, pelayanan dan pembinaan kepada Anak. Awal tahun 2018 ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta melaksanakan Apel Deklarasi Janji Kinerja yang dilaksanakan serentak di seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 dengan tema “Kerja Bersama Tingkatkan Kinerja”. Apel ini mendeklarasikan Janji Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dalam hal Kinerja untuk lebih baik lagi di Tahun 2018. Selain itu dalam rangkaian Apel dilaksanakan pula penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) yang ditandatangani oleh Kepala LPKA Kelas II Jakarta dan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan LPKA Kelas II Jakarta.

LPKA Apel Deklarasi Janji Kinerja

Dalam rangkaian upcara juga di sampaikan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI yang dibacakan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. “Jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang kita miliki” tegas Yasonna, Menteri Hukum dan HAM RI.

Untuk diketahui pelayanan yang diberikan LPKA Kelas II Jakarta yaitu Pelayanan Kunjungan dan Memproses pengajuan PB (Pembebasan Bersyarat) dan CB (Cuti Bersyarat). Pelayanan Kunjungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta sudah menggunakan sistem TI, sehingga pengunjung sudah tidak perlu repot mengisi form sendiri. Ketika di loket data pengunjung serta Anak yang mau dikunjungi sudah terdata di SDP dan petugas tinggal memfoto dan memintakan sidik jari pengunjung tersebut. Selain itu di tahun 2017 pelayanan usulan PB yang telah disetujui sebanyak 1 orang dan usulan CB yang disetujui sebanyak 8 orang dan telah melakukan survey secara internal mengenai kepuasan pemberian pelayanan yang diajukan kepada Keluarga Anak yaitu mencapai 90% Puas dan 10% Sedang.

 

Berita dan foto : LPKA Kelas II Jakarta

Di tahun 2018 kini kinerja LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Jakarta harus lebih baik lagi dari tahun 2017. Hampir 1 tahun beroperasi sejak 30 Januari 2017, lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Jakarta telah mendapat 2 Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu terbaik I dalam Kepatuhan Pengimputan SDP serta terbaik III dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2017. Walau begitu LPKA Kelas II Jakarta tidak boleh berhenti sampai disitu, banyak hal hal lain yang perlu dibenahi dalam memutarkan roda Organisasi ini agar lebih baik di berbagai bidang, seperti sarana prasana, pelayanan dan pembinaan kepada Anak.

Awal tahun 2018 ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta melaksanakan Apel Deklarasi Janji Kinerja yang dilaksanakan serentak di seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 dengan tema “Kerja Bersama Tingkatkan Kinerja”. Apel ini mendeklarasikan Janji Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dalam hal Kinerja untuk lebih baik lagi di Tahun 2018. Selain itu dalam rangkaian Apel dilaksanakan pula penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) yang ditandatangani oleh Kepala LPKA Kelas II Jakarta dan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan LPKA Kelas II Jakarta.

 LPKA Menerima Penghargaan


Jum’at (29/12/2017) Seluruh UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti Apel Pagi Bersama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika dengan Tema “Penguatan Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Pengawasan dan Pengedialian Terhadap Keamanan dan Kertiban Dlaam Rangka Menyambut Tahun 2018 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta”. Dalam Apel ini Kepala Kantor Wilayah dalam Amanatnya meminta kepada seluruh UPT agar terus melakukan pemantauan dan monitoring terhadap Kedisiplinan Pegawai serta Pelayanan pada masing masing UPT, serta menjaga keamanan perayaan pergantian Tahun baru 2018.

 

LPKA Menerima PenghargaanDalam rangkaian Apel Pagi Bersama ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan beberapa Penghargaan Kepada UPT yang Berprestasi.  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta sendiri menerima 2 (dua) Penghargaan sekaligus. Yang pertama adalah Penghargaan dalam Kepatuhan Penginputan Data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Tahun 2017 dengan mendapatkan Terbaik Pertama. Lalu yang kedua adalah Penghargaan Terbaik Ketiga dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dengan Kategori Jumlah Pagu Kecil. “Alhamdulillah, Terimakasih Kepada Teman Teman LPKA atas prestasinya, terus semangat dalam bekerja” Ungkap Kebahagian Kepala LPKA Jakarta, Herastini.

Untuk diketahui, LPKA Jakarta dalam hal Pengimputan data pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan selalu ada operator yang standby pada pukul 08.00 WIB untuk mendapatkan peringkat teratas dalam kategori input data tercepat yang selalu di update setiap hari oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi BBM. Sehingga setiap hari terlihat mana mana UPT diseluruh Indonesia yang tercepat dalam pengimputan SDP pada UPT masing masing dan rata rata LPKA selalu mendapat posisi di 10 Besar dalam hal ini.

Sedangkan pada Anggaran, LPKA Jakarta sendiri memiliki Anggaran terkecil pada Tahun 2017 dari semua Satker yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu sebesar sebesar Rp. 695.544.000,- (enam ratus Sembilan puluh Lima Juta Lima Ratus Empat puluh Empat ribu rupiah). Penghargaan ini layak diberikan karena dilihat dari anggaran yang terbatas namun operasional kantor bisa berjalan dan pembinaan terhadap anak serta pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

 

Berita dan foto: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta

 LPKA PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI

Senin (18/12) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta bersama Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengadakan Diskusi mengenai Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diadakan di Ruang Rapat Kirana Futsal, Kelapa Gading.  Acara ini dihadiri oleh Petugas dari LPKA, petugas dari PKBI dan Ibu Supit, Dosen dari UNJ. Acara diskusi ini dimulai dengan pembukan dari Direktur PKBI yaitu Ibu Donita dilanjut dengan pembukaan dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, Herastini Bc.IP., S.H., M.Si. Dalam pembukaan ini, IBu Herastini mengenalkan seluruh Jajaranya kepada pihak PKBI yang mana sebanyak 20 Pegawai LPKA mengikuti kegiatan diskusi ini dan diikuti pula oleh seluruh seksi di LPKA.

 

LPKA PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI

Ibu Herastini, Bc.IP., S.H., M.Si memberikan Paparan


Setelah pembukaan, acara dilanjut dengan Paparan yang dimulai dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta mengenai Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta sharing kendala kendala apa yang LPKA hadapi selama berjalanya organisasi ini sejak tanggal 30 Januari 2017. “Dalam UU SPPA sebenarnya mengharapkan anak-anak tidak di penjara melainkan ditengah-tengah keluarga, maka dari itu kesepakatan Diversi harus lebih diutamakan” terang Ibu Herastini, menjelaskan UU SPPA. Kepala LPKA Kelas II Jakarta juga berharap LPKA kedepanya memiliki tempat seperti Asrama dan jauh dari Image Penjara. “Saya berharap LPKA kedepannya mempunyai kamar-kamar untuk Andik Pas seperti Asrama, jauh dari tembok tebal dan jeruji besi” ucap beliau.
Dalam kesempatan lain Ibu Herastini juga berharap agar Anak Didik Pemasyarakatan terus disibukan dengan kegiatan yang positif agar Anak Didik tersebut tidak melakukan hal hal yang dilarang seperti bertengkar, membuat tatto, atau merokok. “Selain pembinaan, Keterampilan keterampilan juga harus kita terus berikan kepada Anak Didik mulai dari mereka bangun tidur sampai dengan kembali tidur. Maka dari itu kedepannya saya berharap di LPKA ada sekolah keterampilan, sekolah formal, serta perpustakaan agar Anak Didik menjadi gemar membaca” terang Ibu Herastini. Kepala LPKA Kelas II Jakarta berharap dengan adanya acara ini petugas LPKA dapat bertambah ilmunya “Mudah mudahan yang kita terima menjadi bekal kita untuk diterapkan di dalam, terlepas dari sarana dan prasarana kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik, bekerjasama dengan LSM-LSM lain untuk ikut berkontribusi pada kegiatan Anak Didik Pemasyarakatan” tutup Ibu Herastini.

 

LPKA PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI

Ibu Supit memberikan Paparan


Setelah Paparan dari Kepala LPKA Kelas II Jakarta dilanjut dengan Paparan dari Ibu Supit. Dosen S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Jakarta ini menerangkan bahwa beliau pernah mengajak diskusi dengan guru-guru BK di sekolah-sekolah Jakarta dan banyak sekali permasalah dalam hal membina anak murid yang nakal disekolah. Salah satunya Guru di sekolah tidak bisa memberi hukuman kepada anak murid karena Guru tersebut akan dipotong Tunjangan Kinerjanya kalau sampai menghukum anak murid yang nakal itu. Sehingga kebanyakan sekolah mengambil tindakan mengeluarkan anak nakal tersebut dari sekolah “guru guru disekolah itu sekarang gak bisa menghukum anak murid yang nakal, karena mereka takut tunjangan kinerjanya terpotong kalau sampai katahuan melakukan itu. Maka dari itu daripada bikin masalah terus anak murid yang seperti itu, akhirnya sekolah mengeluarkan mereka”.
Mendengar pernyataan ini salah satu petugas LPKA sangat prihatin kepada sekolah yang seperti itu, karena hukuman penjara Anak Didik Pemasyarakatan tersebut ada yang masa hukumanya pendek seperti 1 Bulan 18 hari, 1 bulan 15 hari atau hanya 2 bulan, yang seharusnya sekolah bisa melakukan rehabilitasi kepada murid yang nakal ketimbang mengeluarkannya dari sekolah. “seharusnya anak murid tidak perlu dikeluarkan dari sekolah cukup melakukan dilakukan pembinaan saja dari sekolah, karena kalau sampai dikeluarkan dari sekolah dan masuk penjara, setelah keluar mereka akan putus asa” terang Putra, Kasubsi Registrasi LPKA.

Dalam akhir paparan Ibu Supit menginginkan penghapusan aturan yang memotong tunjangan kinerja kalau menghukukm murid “Saya bersama guru-guru BK di sekolah mau meminta gubernur agar menidakberlakukan aturan yang menyebutkan akan memotong Tunjangan Kinerja Guru kalau menghukum anak murid yang nakal” ucap Ibu Supit dalam akhir Paparan. Di akhir rangkaian acara dilanjut dengan sesi foto bersama dan latihan bersama futsal antar pegawai LPKA.

 

LPKA PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI
Futsal antar pegawai LPKA

 

Berita dan foto: LPKA Kelas II Jakarta