jakarta.kemenkumham.go.id - Kamis (20/02/20). Dalam rangka meningkatkan komitmen pembangunan zona integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kabid Inteldakim Pak Eko Punto mewakili Kepala Divisi Imigrasi, memimpin apel pagi di Rubasan Kelas I Jakarta Timur didampingi oleh Kepala Rubasan Kelas I Jakarta Timur. Kepada para peserta apel yaitu para pejabat struktural, fungsional umum (JFU) pada Rubasan Kelas I Jakarta Timur. Beliau mengingatkan “bahwa semakin kedepan tantangan di Pemasyarakatan semakin berat, Saat ini, Birokrasi cepat, tepat, dan anti korupsi adalah merupakan dam baan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment governance) Dalam upaya peningkatan pelayanan melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing dalam rangka pencegahan korupsi. Untuk itu dalam meningkatkan pelayanan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kanwil DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan penerapan SOP yang sangat ketat diberbagai kegiatan, memperbaiki layanan dengan berbasis IT diberbagai bidang baik Keimigrasian, Pemasyarakatan, Pelayanan Administrasi Hukum Umum maupun Pelayanan Kekayaan Intelektual. Selain itu menambah sentra - sentra pelayanan serta meningkatkan kualitas SDM melalui Corporate University, namun dalam implementasinya saat ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan. Berkaitan dengan hal tersebut kami hadir di sini untuk memberikan penguatan kepada Bapak/ibu sehingga dalam pelaksanaan tugas di tahun 2020, kinerjanya akan semakin meningkat, hal tersebut dapat diukur dari hasil survei IKM dan IPK yang melebihi nilai standar.
 |
 |
Dan yang paling nyata dilihat adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM. Masyarakat dapat mudah mengakses data yang diperlukan dan memperoleh pelayanan prima dari Bapak/Ibu semua yang berada di UPT sebagai garda terdepan dalam memberikan pelanan. Pada Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi telah mencanangkan bahwa semua satuan kerja dibawahnya didorong untuk menuju satuan kerja dengan predikat WBK dan bagi satuan kerja yang sudah WBK didorong untuk menuju WBBM serta yang sudah WBBM untuk mempertahankan predikatnya. Tidak terkecuali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta segera mengambil langkah - langkah percepatan guna mendorong satuan kerjanya untuk menuju WBK/WBBM. Pada minggu lalu telah diturunkan Tim Pendampingan kantor Wilayah ke18 satuan kerja yang belum pernah diusulkan untuk WBK di tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mendorong satuan kerja untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju WBK. Dari hasil yang didapat rata-rata satuan kerja baru hanya sebatas pembentukan Tim Kerja, hal ini mengisyaratkan perlunya percepatan langkah satuan kerjadalam pemenuhan dokumen data dukung LKE dan perbaikan sarana prasarana pelayanan publik. Berkaitan dengan pembangunan zona integritas sebenarnya ada 3 hal yang harus diperhatikan :
- Komitmen Bersama
- Peningkatan kualitas layananpublik
- Hilangnya persepsi korupsi.
Berkenaan dengan masalah komitmen bersama saya tekankan bahwa komitmen satuan kerja menuju WBK tidak hanya dari pejabat struktural saja namun harus dari seluruh elemen, artinya dimulaidari pejabat paling atas (Ka UPT), pegawai, OB , satpam dan sopir. Semuanya harus terlibat dalam melakukan pembangunan zona integritas. Kemudian meningkatnya kualitas pelayanan public hal ini dapat diwujudkan dengan menempel alut pelayanan, maklumat pelayanan, penujukkanduta layanan, adanya layanan informasi dan pusat pengaduan. Untuk mengukur kualitas pelayanan public juga diperlukan instrument berupa kotak saran ataupun survey IKM sebagai bahan evaluasi kinerjapelayanan. Segala sesuatu yang berupamasukan, saran ataupun pengaduan harus segera ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Poin ketiga yang harus dipahami adalah hilangnya persepsi korupsi, di semua lini pastikan tidak ada celah-celah untuk korupsi. Bapak /ibu sudah banyak mendengar terkait dengan korupsi, tentunya kita tidak mau akhir dari masa pengabdian kita berujung dan berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Pada tahun 2020 Kemenkumham juga telah mencanangkan Corporate University hal ini mengisyaratkan perlunya peningkatan SDM untuk menuju SDM Unggul. SDM unggul sangat diperlukan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang cepat dan maju. Oleh karena itu saya minta kepada khususnya kepada pejabat struktural, lakukan internalisasi baik berupa pemahaman tusi atau pun terkait program WBK. Selain itu di awal tahun 2020 Bapak Menteri Hukum dan HAM juga mencanangkan revitalisasi Law and Human Right. Sesuai nomenklatur kementerian kita Hukum dan HAM maka istitusi yang berada dildalamnya benar - benar menjadi pusat informasi dan pelayanan hukum.
 |
 |
Sebelum mengakhiri bapak ibu semua di antara Ini semua dapat mengakses bagai mana di namika moderinasisi bapak pimpinan sudah semaksimal mungkin untuk kesejahteraan UPT dan wilayah untuk tidak ada lagi penyimpangan penyimpangan. Di penutup arahan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM beliau berpesan kepada seluruh peserta apel agarsenantiasa selalu berhati-hati dalam bekerja dan senantiasa mentaati semua aturan yang berlaku dan selalu mengembangkan pola hidup sehat.