Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Penguatan Eksistensi APKI, Para Pengurus APKI Pusat Gelar Rapat Kerja

29-01-2015 Hits:3

Penguatan Eksistensi APKI, Para Pengurus APKI Pusat Gelar Rapat Kerja

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. selaku ketua umum pengurus pusat... Selengkapnya

Koordinasi Kadiv Yankumham Dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Pempro…

28-01-2015 Hits:21

Koordinasi Kadiv Yankumham Dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta

Jakarta_info – Rabu, tanggal 28 Januari 2015 di Ruang Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta pada pukul 09.30 wib... Selengkapnya

Tingkatkan Koordinasi, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Dengan Kepala Biro…

28-01-2015 Hits:44

Tingkatkan Koordinasi, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Dengan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta

Jakarta_info – Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 bertempat di Ruang Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta pada pukul... Selengkapnya

Matriks Perbedaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 54 T…

27-01-2015 Hits:217

Matriks Perbedaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

    Download Perpres 4 Tahun 2015 : LINK DOWNLOAD   Sumber : http://www.khalidmustafa.info/2015/01/26/matriks-perbedaan-perpres-no-4-tahun-2015-dengan-perpres-54-tahun-2010.php Selengkapnya

Penguatan Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informasi, Humas Kanwil Ku…

26-01-2015 Hits:54

Penguatan Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informasi, Humas Kanwil Kumham DKI Jakarta Ciptakan Aplikasi Laporan Harian (SILARI)

  Jakarta_info – Senin, (26/01/) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. memberikan arahan dalam... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Miniatur Perahu Phinisi 2

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Perahu Phinisi 2

  Nama : Miniatur Perahu Phinisi  Bahan Dasar : Kertas Koran Ukuran : Standart                                                    ...

Selengkapnya

Telur Bebek Asin

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Telur Bebek Asin

Nama : Telur Bebek Asin Bahan Baku   : Telur Bebek   Garam Kasar     Harga : Rp. 4.000,-/butir                                                ...

Selengkapnya

Gantungan Mutifungsi

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Gantungan Mutifungsi

Nama : Gantungan Multifungsi Bahan Baku   : Kayu Nindi,   Kayu Jati     Harga : Rp. 250.000,-                                                  ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Keabsahan kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sedang ‘diuji’ oleh Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih saat dihadirkannya keterangan dua ahli yang dihadirkan oleh Yusril. Dua ahli tersebut adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad dan FH Unhas yakni Prof Bagir Manan dan Prof Laica Marzuki. Menurut kedua ahli tersebut, berakhirnya masa jabatan jaksa agung, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kabinet.

Alhasil, banyak kalangan yang menganggap bahwa kedudukan Hendarman sebagai Jaksa Agung setelah 20 Oktober 2009 adalah tidak sah dan kebijakan yang dikeluarkan kejaksaan adalah ilegal.

Pandangan ini dibantah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurutnya, Hendarman Supandji hingga kini masih menjadi orang nomor satu di korps adhyaksa itu. Karena, urai Patrialis, berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung diserahkan pada kebijakan presiden yang ditandai dengan keluarnya keputusan presiden (Keppres) yang menetapkan pemberhentian pejabat lama dan pengangkatan pejabat baru. “Sesungguhnya Keppres (pengangkatan, red) masih berlaku secara yuridis formal, karena hingga kini Keppres tidak pernah dibatalkan,” katanya di Gedung Kemenkumham, Jumat (13/8).

Politisi dari PAN ini meminta masyarakat jangan terburu-buru menilai bahwa jabatan yang disandang Hendarman dinilai tidak sah. Jika Jaksa Agung dianggap ilegal, Patrialis yakin penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum khususnya penuntutan dapat terganggu. Jika ini yang terjadi, dikhawatirkan oknum-oknum yang kasusnya sedang diusut kejaksaan dapat memanfaatkan situasi.

Pendapat Patrialis ini sekaligus mewakili pendapat pemerintah pada saat bersidang di MK. Karena dirinya selaku salah satu pembantu presiden diberikan kuasa khusus untuk menghadapi semua kasus-kasus judicial review. Dan dia menegaskan pendapat ini tidak ada muatan tekanan politik ke MK dalam menguji kasus tersebut.

“Dalam kasus Yusril, saya diberikan kuasa khusus tanggal 16 juli walau memang nggak hadir tapi diwakili oleh kepala BPHN dan Dirjen Perundang-Undangan. Dalam pendapat ini tidak ada tekanan politik yang ditujukan ke MK,” tuturnya.

Sedangkan terkait usia Hendarman yang lebih dari usia pensiun seorang jaksa yakni 62 tahun, Patrialis tidak melihat ada pelanggaran UU. Karena, dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia bagi seorang Jaksa Agung.

Hal ini, lanjutnya, tidak seperti usia bagi hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang memang diatur secara eksplisit di dalam UU MA itu sendiri. “Jadi, masalah umur tidak ada masalah, karena penentuan seorang Jaksa Agung masih efektif adalah dicabutnya Keppres pengangkatan dirinya. Dan itu adalah hak prerogratif presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung di MK kemarin Kamis (12/8), keterangan dua ahli, Bagir Manan dan Laica Marzuki menganggap berakhirnya jabatan Jaksa Agung seiring berakhirnya masa jabatan anggota kabinet.

Menurut Bagir, dalam prinsip negara hukum tak boleh masa jabatan didasarkan pada diskresi seseorang. Semuanya harus ditafsirkan lewat ketentuan hukum yang pasti. Karena bukan jabatan seumur hidup, masa jabatan Jaksa Agung mestinya akan berakhir pada waktu tertentu.

Sesuai UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah Jaksa/penuntut umum yang masa jabatan (fungsional) berakhir pada usia 62 tahun dengan hak pensiun. Ia menganalogikan dengan jabatan Ketua MA yang juga diangkat lewat Keppres, tetapi ketika Ketua MA itu telah memasuki usia pensiun sebagai hakim agung dia harus pensiun. “Dari sudut itu Jaksa Agung sebagai Jaksa wajib pensiun pada usia 62 tahun,” ujar mantan Ketua MA itu.

Fat

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c656a8638ef1/menkumham-minta-jaksa-agung-jangan-dianggap-ilegal

Layanan Online

Aplikasi Online

January 2015
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan