Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Safari Ramadhan 1436 H, KadivPAS Basmanizar Hadir Ke Lapas Narkotika J…

26-06-2015 Hits:63

Safari Ramadhan 1436 H, KadivPAS Basmanizar Hadir Ke Lapas Narkotika Jakarta

Jakarta_info – Kepala Divisi Pemasyarakatan, Basmanizar, Bc.IP., S.H., M.M., menghadiri kegiatan safari ramadhan yang sebelumnya diselenggarakan di Lapas Kelas I... Selengkapnya

Kirdi Putra Berikan Pelatihan Peningkatan SDM Bagi Seluruh Pejabat Str…

24-06-2015 Hits:82

Kirdi Putra Berikan Pelatihan Peningkatan SDM Bagi Seluruh Pejabat Struktural Kantor Wilayah

Jakarta_info – Pelatihan pengembangan SDM aparatur pemerintah dirasa sangat diperlukan bagi seluruh instansi pemerintah di indonesia. Menjadikan aparatur yang profesional... Selengkapnya

Safari Ramadhan 1436 H

24-06-2015 Hits:86

Safari Ramadhan 1436 H

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., S.H., M.Si., melakukan kunjungan kerja sekaligus... Selengkapnya

Latih Kedisiplinan Waktu di Bulan Puasa, Kakanwil Isi Kultum Ba'da Dzu…

22-06-2015 Hits:159

Latih Kedisiplinan Waktu di Bulan Puasa, Kakanwil Isi Kultum Ba'da Dzuhur

Jakarta_Info – Senin, (22/06/15) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., S.H., M.Si., memberikan tausiah/... Selengkapnya

Jalin Silaturahmi, Kakanwil Hadiri Buka Puasa Bersama di LP Cipinang

20-06-2015 Hits:120

Jalin Silaturahmi, Kakanwil Hadiri Buka Puasa Bersama di LP Cipinang

Jakarta_info – Dalam rangka mensyukuri nikmat pada bulan Ramadhan tahun ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang mengadakan Buka Puasa bersama... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Tempat Majalah dan Tissu

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Tempat Majalah dan Tissu

Nama : Tempat Majalah dan Tissu Bahan Baku   : Kayu Nindi,   Kayu Jati     Harga : Rp. 250.000,-                                              ...

Selengkapnya

Celana Pendek Lis Belakang Kombinasi

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Lis Belakang Kombinasi

Nama : Lis Belakang Kombinasi Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,-                                                ...

Selengkapnya

Bed Cover Tazmania

Sulam Perca

Bed Cover Tazmania

Nama : Bed Cover Tazmania Ukuran : 120 cm x 200 cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Keabsahan kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sedang ‘diuji’ oleh Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih saat dihadirkannya keterangan dua ahli yang dihadirkan oleh Yusril. Dua ahli tersebut adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad dan FH Unhas yakni Prof Bagir Manan dan Prof Laica Marzuki. Menurut kedua ahli tersebut, berakhirnya masa jabatan jaksa agung, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kabinet.

Alhasil, banyak kalangan yang menganggap bahwa kedudukan Hendarman sebagai Jaksa Agung setelah 20 Oktober 2009 adalah tidak sah dan kebijakan yang dikeluarkan kejaksaan adalah ilegal.

Pandangan ini dibantah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurutnya, Hendarman Supandji hingga kini masih menjadi orang nomor satu di korps adhyaksa itu. Karena, urai Patrialis, berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung diserahkan pada kebijakan presiden yang ditandai dengan keluarnya keputusan presiden (Keppres) yang menetapkan pemberhentian pejabat lama dan pengangkatan pejabat baru. “Sesungguhnya Keppres (pengangkatan, red) masih berlaku secara yuridis formal, karena hingga kini Keppres tidak pernah dibatalkan,” katanya di Gedung Kemenkumham, Jumat (13/8).

Politisi dari PAN ini meminta masyarakat jangan terburu-buru menilai bahwa jabatan yang disandang Hendarman dinilai tidak sah. Jika Jaksa Agung dianggap ilegal, Patrialis yakin penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum khususnya penuntutan dapat terganggu. Jika ini yang terjadi, dikhawatirkan oknum-oknum yang kasusnya sedang diusut kejaksaan dapat memanfaatkan situasi.

Pendapat Patrialis ini sekaligus mewakili pendapat pemerintah pada saat bersidang di MK. Karena dirinya selaku salah satu pembantu presiden diberikan kuasa khusus untuk menghadapi semua kasus-kasus judicial review. Dan dia menegaskan pendapat ini tidak ada muatan tekanan politik ke MK dalam menguji kasus tersebut.

“Dalam kasus Yusril, saya diberikan kuasa khusus tanggal 16 juli walau memang nggak hadir tapi diwakili oleh kepala BPHN dan Dirjen Perundang-Undangan. Dalam pendapat ini tidak ada tekanan politik yang ditujukan ke MK,” tuturnya.

Sedangkan terkait usia Hendarman yang lebih dari usia pensiun seorang jaksa yakni 62 tahun, Patrialis tidak melihat ada pelanggaran UU. Karena, dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia bagi seorang Jaksa Agung.

Hal ini, lanjutnya, tidak seperti usia bagi hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang memang diatur secara eksplisit di dalam UU MA itu sendiri. “Jadi, masalah umur tidak ada masalah, karena penentuan seorang Jaksa Agung masih efektif adalah dicabutnya Keppres pengangkatan dirinya. Dan itu adalah hak prerogratif presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung di MK kemarin Kamis (12/8), keterangan dua ahli, Bagir Manan dan Laica Marzuki menganggap berakhirnya jabatan Jaksa Agung seiring berakhirnya masa jabatan anggota kabinet.

Menurut Bagir, dalam prinsip negara hukum tak boleh masa jabatan didasarkan pada diskresi seseorang. Semuanya harus ditafsirkan lewat ketentuan hukum yang pasti. Karena bukan jabatan seumur hidup, masa jabatan Jaksa Agung mestinya akan berakhir pada waktu tertentu.

Sesuai UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah Jaksa/penuntut umum yang masa jabatan (fungsional) berakhir pada usia 62 tahun dengan hak pensiun. Ia menganalogikan dengan jabatan Ketua MA yang juga diangkat lewat Keppres, tetapi ketika Ketua MA itu telah memasuki usia pensiun sebagai hakim agung dia harus pensiun. “Dari sudut itu Jaksa Agung sebagai Jaksa wajib pensiun pada usia 62 tahun,” ujar mantan Ketua MA itu.

Fat

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c656a8638ef1/menkumham-minta-jaksa-agung-jangan-dianggap-ilegal

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

June 2015
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan