Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Tingkatkan Sistem Aplikasi Perkantoran Terbaru, Kanwil DKI Gelar Sosia…

18-12-2014 Hits:8

Tingkatkan Sistem Aplikasi Perkantoran Terbaru, Kanwil DKI Gelar Sosialisasi Administrasi Perkantoran Maya (SiMAYA) TA 2014

Jakarta_info – Rabu, (17/12/14) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bertempat di Aula Lantai 4 mengadakan Sosialisasi “Sistem... Selengkapnya

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Aku…

17-12-2014 Hits:22

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Akuntabel, Kemenkumaham Adakan Seminar Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Se-Indonesia

Jakarta_info – Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (APKI) lahir sebagai respon atas dinamika diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim... Selengkapnya

Tingkatkan Pangadaan Barang dan Jasa, Kanwil DKI Adakan Sosialisasi Pe…

16-12-2014 Hits:7

Tingkatkan Pangadaan Barang dan Jasa, Kanwil DKI Adakan Sosialisasi Pendampingan dan Pengarahan Pertanggung Jawaban Keuangan Jajaran Pemasyarakatan

Jakarta_info – Selasa, (16/12/14) Meningkatkan kualitas Barang dan Jasa (BARJAS) terutama untuk pelaku pengadaan barang dan jasa di jajaran pemasyarakatan... Selengkapnya

Kakanwil Mardjoeki Menerima DIPA Tahun 2015 dari Gubernur DKI

15-12-2014 Hits:40

Kakanwil Mardjoeki Menerima DIPA Tahun 2015 dari Gubernur DKI

  Jakarta_info – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan 546 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 sebesar Rp... Selengkapnya

Tingkatkan Pengetahuan HIV / AIDS, Divisi Pemasyarakatan Adakan Bimtek…

12-12-2014 Hits:23

Tingkatkan Pengetahuan HIV / AIDS, Divisi Pemasyarakatan Adakan Bimtek Penguatan Kie HIV/ AIDS dan Kewaspadaan Universal Bagi Petugas Lapas dan Rutan

Jakarta_info – Jumat, (05/12/14) Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis Penguatan Kie HIV-AIDS... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Miniatur Sepeda Onthel 2

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda Onthel 2

  Nama : Miniatur Sepeda Onthel Bahan Dasar : Kayu/Bambu Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

Lukisan Burung Merak

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Burung Merak

  Nama : Lukisan Burung Merak Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                          ...

Selengkapnya

Parang Koro Kembar

Batik Tulis

Parang Koro Kembar

Nama : Parang Koro Kembar Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 5 (lima)minggu Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Keabsahan kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sedang ‘diuji’ oleh Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih saat dihadirkannya keterangan dua ahli yang dihadirkan oleh Yusril. Dua ahli tersebut adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad dan FH Unhas yakni Prof Bagir Manan dan Prof Laica Marzuki. Menurut kedua ahli tersebut, berakhirnya masa jabatan jaksa agung, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kabinet.

Alhasil, banyak kalangan yang menganggap bahwa kedudukan Hendarman sebagai Jaksa Agung setelah 20 Oktober 2009 adalah tidak sah dan kebijakan yang dikeluarkan kejaksaan adalah ilegal.

Pandangan ini dibantah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurutnya, Hendarman Supandji hingga kini masih menjadi orang nomor satu di korps adhyaksa itu. Karena, urai Patrialis, berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung diserahkan pada kebijakan presiden yang ditandai dengan keluarnya keputusan presiden (Keppres) yang menetapkan pemberhentian pejabat lama dan pengangkatan pejabat baru. “Sesungguhnya Keppres (pengangkatan, red) masih berlaku secara yuridis formal, karena hingga kini Keppres tidak pernah dibatalkan,” katanya di Gedung Kemenkumham, Jumat (13/8).

Politisi dari PAN ini meminta masyarakat jangan terburu-buru menilai bahwa jabatan yang disandang Hendarman dinilai tidak sah. Jika Jaksa Agung dianggap ilegal, Patrialis yakin penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum khususnya penuntutan dapat terganggu. Jika ini yang terjadi, dikhawatirkan oknum-oknum yang kasusnya sedang diusut kejaksaan dapat memanfaatkan situasi.

Pendapat Patrialis ini sekaligus mewakili pendapat pemerintah pada saat bersidang di MK. Karena dirinya selaku salah satu pembantu presiden diberikan kuasa khusus untuk menghadapi semua kasus-kasus judicial review. Dan dia menegaskan pendapat ini tidak ada muatan tekanan politik ke MK dalam menguji kasus tersebut.

“Dalam kasus Yusril, saya diberikan kuasa khusus tanggal 16 juli walau memang nggak hadir tapi diwakili oleh kepala BPHN dan Dirjen Perundang-Undangan. Dalam pendapat ini tidak ada tekanan politik yang ditujukan ke MK,” tuturnya.

Sedangkan terkait usia Hendarman yang lebih dari usia pensiun seorang jaksa yakni 62 tahun, Patrialis tidak melihat ada pelanggaran UU. Karena, dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia bagi seorang Jaksa Agung.

Hal ini, lanjutnya, tidak seperti usia bagi hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang memang diatur secara eksplisit di dalam UU MA itu sendiri. “Jadi, masalah umur tidak ada masalah, karena penentuan seorang Jaksa Agung masih efektif adalah dicabutnya Keppres pengangkatan dirinya. Dan itu adalah hak prerogratif presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung di MK kemarin Kamis (12/8), keterangan dua ahli, Bagir Manan dan Laica Marzuki menganggap berakhirnya jabatan Jaksa Agung seiring berakhirnya masa jabatan anggota kabinet.

Menurut Bagir, dalam prinsip negara hukum tak boleh masa jabatan didasarkan pada diskresi seseorang. Semuanya harus ditafsirkan lewat ketentuan hukum yang pasti. Karena bukan jabatan seumur hidup, masa jabatan Jaksa Agung mestinya akan berakhir pada waktu tertentu.

Sesuai UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah Jaksa/penuntut umum yang masa jabatan (fungsional) berakhir pada usia 62 tahun dengan hak pensiun. Ia menganalogikan dengan jabatan Ketua MA yang juga diangkat lewat Keppres, tetapi ketika Ketua MA itu telah memasuki usia pensiun sebagai hakim agung dia harus pensiun. “Dari sudut itu Jaksa Agung sebagai Jaksa wajib pensiun pada usia 62 tahun,” ujar mantan Ketua MA itu.

Fat

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c656a8638ef1/menkumham-minta-jaksa-agung-jangan-dianggap-ilegal

Layanan Online

Aplikasi Online

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan