Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Serah Terima Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham D…

26-08-2014 Hits:12

Serah Terima Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Jakarta_info – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H... Selengkapnya

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DK…

18-08-2014 Hits:146

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Jakarta_info – Pergantian pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM... Selengkapnya

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan…

17-08-2014 Hits:127

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan Remisi Hari Kemerdekaan RI Tahun 2014

Jakarta_info - Sebanyak 7265 Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Acara pemberian remisi ini secara simbolis... Selengkapnya

Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-69 Tahun 2014 : Kantor Wilayah Ke…

17-08-2014 Hits:110

Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-69 Tahun 2014 : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Jakarta_info – Upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-69 dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum... Selengkapnya

Guna Memeriahkan HUT RI Ke-69 : Kantor WIlayah Kemenkumham DKI Jakarta…

15-08-2014 Hits:106

Guna Memeriahkan HUT RI Ke-69 : Kantor WIlayah Kemenkumham DKI Jakarta mengadakan Perlombaan

  Jakarta_info – Melewati moment kemerdekaan rasanya kurang lengkap bila tidak ada lomba 17-an. Oleh karena itu, dalam rangka memeriahkan Hari... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

Karya WBP

Prev Next

Miniatur Monas dari Kayu

Kerajinan dan Sablon

Miniatur Monas dari Kayu

Nama : Miniatur Monas dari Kayu Ukuran : 30 cm Bahan : Papan, Lem, Pernis Lama Pekerjaan : 10 hari Jumlah Pekerja : 1 orang Harga : Rp. 150.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

Kerajinan Arca

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kerajinan Arca

Nama : Kerajinan Arca Ukuran : - Bahan : Limbah Koran Bekas, Lem Kayu, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Parang Koro Kembar

Batik Tulis

Parang Koro Kembar

Nama : Parang Koro Kembar Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 5 (lima)minggu Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Keabsahan kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sedang ‘diuji’ oleh Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih saat dihadirkannya keterangan dua ahli yang dihadirkan oleh Yusril. Dua ahli tersebut adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad dan FH Unhas yakni Prof Bagir Manan dan Prof Laica Marzuki. Menurut kedua ahli tersebut, berakhirnya masa jabatan jaksa agung, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kabinet.

Alhasil, banyak kalangan yang menganggap bahwa kedudukan Hendarman sebagai Jaksa Agung setelah 20 Oktober 2009 adalah tidak sah dan kebijakan yang dikeluarkan kejaksaan adalah ilegal.

Pandangan ini dibantah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurutnya, Hendarman Supandji hingga kini masih menjadi orang nomor satu di korps adhyaksa itu. Karena, urai Patrialis, berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung diserahkan pada kebijakan presiden yang ditandai dengan keluarnya keputusan presiden (Keppres) yang menetapkan pemberhentian pejabat lama dan pengangkatan pejabat baru. “Sesungguhnya Keppres (pengangkatan, red) masih berlaku secara yuridis formal, karena hingga kini Keppres tidak pernah dibatalkan,” katanya di Gedung Kemenkumham, Jumat (13/8).

Politisi dari PAN ini meminta masyarakat jangan terburu-buru menilai bahwa jabatan yang disandang Hendarman dinilai tidak sah. Jika Jaksa Agung dianggap ilegal, Patrialis yakin penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum khususnya penuntutan dapat terganggu. Jika ini yang terjadi, dikhawatirkan oknum-oknum yang kasusnya sedang diusut kejaksaan dapat memanfaatkan situasi.

Pendapat Patrialis ini sekaligus mewakili pendapat pemerintah pada saat bersidang di MK. Karena dirinya selaku salah satu pembantu presiden diberikan kuasa khusus untuk menghadapi semua kasus-kasus judicial review. Dan dia menegaskan pendapat ini tidak ada muatan tekanan politik ke MK dalam menguji kasus tersebut.

“Dalam kasus Yusril, saya diberikan kuasa khusus tanggal 16 juli walau memang nggak hadir tapi diwakili oleh kepala BPHN dan Dirjen Perundang-Undangan. Dalam pendapat ini tidak ada tekanan politik yang ditujukan ke MK,” tuturnya.

Sedangkan terkait usia Hendarman yang lebih dari usia pensiun seorang jaksa yakni 62 tahun, Patrialis tidak melihat ada pelanggaran UU. Karena, dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia bagi seorang Jaksa Agung.

Hal ini, lanjutnya, tidak seperti usia bagi hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang memang diatur secara eksplisit di dalam UU MA itu sendiri. “Jadi, masalah umur tidak ada masalah, karena penentuan seorang Jaksa Agung masih efektif adalah dicabutnya Keppres pengangkatan dirinya. Dan itu adalah hak prerogratif presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung di MK kemarin Kamis (12/8), keterangan dua ahli, Bagir Manan dan Laica Marzuki menganggap berakhirnya jabatan Jaksa Agung seiring berakhirnya masa jabatan anggota kabinet.

Menurut Bagir, dalam prinsip negara hukum tak boleh masa jabatan didasarkan pada diskresi seseorang. Semuanya harus ditafsirkan lewat ketentuan hukum yang pasti. Karena bukan jabatan seumur hidup, masa jabatan Jaksa Agung mestinya akan berakhir pada waktu tertentu.

Sesuai UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah Jaksa/penuntut umum yang masa jabatan (fungsional) berakhir pada usia 62 tahun dengan hak pensiun. Ia menganalogikan dengan jabatan Ketua MA yang juga diangkat lewat Keppres, tetapi ketika Ketua MA itu telah memasuki usia pensiun sebagai hakim agung dia harus pensiun. “Dari sudut itu Jaksa Agung sebagai Jaksa wajib pensiun pada usia 62 tahun,” ujar mantan Ketua MA itu.

Fat

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c656a8638ef1/menkumham-minta-jaksa-agung-jangan-dianggap-ilegal

Layanan Online

Aplikasi Online

August 2014
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan