Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

“Penegakan Hukum Jaminan Fidusia”, Divisi Yankum Adakan FGD Dengan APP…

23-04-2015 Hits:65

“Penegakan Hukum Jaminan Fidusia”, Divisi Yankum Adakan FGD Dengan APPI

Penulis Berita : Oswald, S.H. (JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Ed : Angga, Dok : Gustaf Jakarta_info – Divisi Pelayanan... Selengkapnya

Meningkatkan Kualitas Pemahaman Sumber Daya Manusia, Kanwil DKI Adakan…

21-04-2015 Hits:76

Meningkatkan Kualitas Pemahaman Sumber Daya Manusia, Kanwil DKI Adakan Bimtek Pendalaman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jakarta_info – Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) dilingkungan Instansi Pemerintah sekaligus mewujudkan proses pengadaan Barjas yang... Selengkapnya

Tingkatkan Mutu Pelayanan Ke Masyarakat, Petugas Pelayanan Kanwil DKI …

21-04-2015 Hits:64

Tingkatkan Mutu Pelayanan Ke Masyarakat, Petugas Pelayanan Kanwil DKI Menggunakan Pakaian Adat DKI Jakarta (Abang-None)

Jakarta_info – Guna memperingati Hari Kartini, petugas Pelayanan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Divisi Keimigrasian hari ini menggunakan... Selengkapnya

Peringati Hari Kartini, Petugas Pelaksana Apel Pagi di Kanwil DKI Dila…

21-04-2015 Hits:80

Peringati Hari Kartini, Petugas Pelaksana Apel Pagi di Kanwil DKI Dilakukan Oleh Perempuan

Jakarta_info – Ada yang berbeda dalam pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan Kantor Wilayah hari ini, biasanya pembina dan komandan apel... Selengkapnya

Kembangkan Mental dan Kerjasama Pegawai, Kanwil DKI Jakarta Adakan Pen…

20-04-2015 Hits:53

Kembangkan Mental dan Kerjasama Pegawai, Kanwil DKI Jakarta Adakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan

Jakarta_info – BerawaL dari adanya suatu kebutuhan yang dirasakan karena adanya perubahan restrukturisasi program kerja Kementerian maka, Kantor Wilayah Kementerian... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Lukisan 'Tari&Leak'

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Lukisan 'Tari&Leak'

Nama : Lukisan 'Tari&Leak' Ukuran : - Bahan : Kanvas, Cat Minyak, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Tas Pundak

Sulam Perca

Tas Pundak

Nama : Tas Pundak Ukuran : 30cm x 25cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 2 orang Harga : @Rp. 60.000,- Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Motor 'CB' Klasik

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Motor 'CB' Klasik

Nama : Motor 'CB' Klasik Ukuran : - Bahan : Kayu, Lem Korea, Ban Bekas Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Keabsahan kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sedang ‘diuji’ oleh Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih saat dihadirkannya keterangan dua ahli yang dihadirkan oleh Yusril. Dua ahli tersebut adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad dan FH Unhas yakni Prof Bagir Manan dan Prof Laica Marzuki. Menurut kedua ahli tersebut, berakhirnya masa jabatan jaksa agung, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kabinet.

Alhasil, banyak kalangan yang menganggap bahwa kedudukan Hendarman sebagai Jaksa Agung setelah 20 Oktober 2009 adalah tidak sah dan kebijakan yang dikeluarkan kejaksaan adalah ilegal.

Pandangan ini dibantah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurutnya, Hendarman Supandji hingga kini masih menjadi orang nomor satu di korps adhyaksa itu. Karena, urai Patrialis, berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung diserahkan pada kebijakan presiden yang ditandai dengan keluarnya keputusan presiden (Keppres) yang menetapkan pemberhentian pejabat lama dan pengangkatan pejabat baru. “Sesungguhnya Keppres (pengangkatan, red) masih berlaku secara yuridis formal, karena hingga kini Keppres tidak pernah dibatalkan,” katanya di Gedung Kemenkumham, Jumat (13/8).

Politisi dari PAN ini meminta masyarakat jangan terburu-buru menilai bahwa jabatan yang disandang Hendarman dinilai tidak sah. Jika Jaksa Agung dianggap ilegal, Patrialis yakin penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum khususnya penuntutan dapat terganggu. Jika ini yang terjadi, dikhawatirkan oknum-oknum yang kasusnya sedang diusut kejaksaan dapat memanfaatkan situasi.

Pendapat Patrialis ini sekaligus mewakili pendapat pemerintah pada saat bersidang di MK. Karena dirinya selaku salah satu pembantu presiden diberikan kuasa khusus untuk menghadapi semua kasus-kasus judicial review. Dan dia menegaskan pendapat ini tidak ada muatan tekanan politik ke MK dalam menguji kasus tersebut.

“Dalam kasus Yusril, saya diberikan kuasa khusus tanggal 16 juli walau memang nggak hadir tapi diwakili oleh kepala BPHN dan Dirjen Perundang-Undangan. Dalam pendapat ini tidak ada tekanan politik yang ditujukan ke MK,” tuturnya.

Sedangkan terkait usia Hendarman yang lebih dari usia pensiun seorang jaksa yakni 62 tahun, Patrialis tidak melihat ada pelanggaran UU. Karena, dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia bagi seorang Jaksa Agung.

Hal ini, lanjutnya, tidak seperti usia bagi hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang memang diatur secara eksplisit di dalam UU MA itu sendiri. “Jadi, masalah umur tidak ada masalah, karena penentuan seorang Jaksa Agung masih efektif adalah dicabutnya Keppres pengangkatan dirinya. Dan itu adalah hak prerogratif presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung di MK kemarin Kamis (12/8), keterangan dua ahli, Bagir Manan dan Laica Marzuki menganggap berakhirnya jabatan Jaksa Agung seiring berakhirnya masa jabatan anggota kabinet.

Menurut Bagir, dalam prinsip negara hukum tak boleh masa jabatan didasarkan pada diskresi seseorang. Semuanya harus ditafsirkan lewat ketentuan hukum yang pasti. Karena bukan jabatan seumur hidup, masa jabatan Jaksa Agung mestinya akan berakhir pada waktu tertentu.

Sesuai UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah Jaksa/penuntut umum yang masa jabatan (fungsional) berakhir pada usia 62 tahun dengan hak pensiun. Ia menganalogikan dengan jabatan Ketua MA yang juga diangkat lewat Keppres, tetapi ketika Ketua MA itu telah memasuki usia pensiun sebagai hakim agung dia harus pensiun. “Dari sudut itu Jaksa Agung sebagai Jaksa wajib pensiun pada usia 62 tahun,” ujar mantan Ketua MA itu.

Fat

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c656a8638ef1/menkumham-minta-jaksa-agung-jangan-dianggap-ilegal

Layanan Online

Aplikasi Online

April 2015
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan