Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

23-07-2014 Hits:6

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

Bulan Ramadhan bagi ummat Islam seluruh dunia merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan penuh berkah, bulan  kesempatan terbaik untuk beramal, bulan... Selengkapnya

Pengumuman perihal tidak adanya Program Insentif Hak Kekayaan Intelekt…

23-07-2014 Hits:6

Sehubungan dengan adanya penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah penghematan dan pemotongan... Selengkapnya

Festival Kreatif (FESRA): Hasil Karya Narapidana Indonesia, Napi Craf…

14-07-2014 Hits:36

Festival  Kreatif (FESRA): Hasil Karya Narapidana Indonesia, Napi Craft 2014

Jakarta_info – Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tidak membuat warga binaan pemasyarakatan (WBP) berkecil hati dalam menyalurkan kreatifitasnya, terbukti... Selengkapnya

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris dan Pewarganegaraan

10-07-2014 Hits:75

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris dan Pewarganegaraan

Jakarta - Info, Kamis (10/07) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Luluk... Selengkapnya

Audiensi Kakanwil dengan Walikota Jakarta Utara : Mencari Solusi Perma…

10-07-2014 Hits:71

Audiensi Kakanwil dengan Walikota Jakarta Utara : Mencari Solusi Permasalahan

Jakarta_info – Agar tetap berjalannya kinerja pelayanan dan administrasi pada Kantor Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

galeri-video-icon