Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan Republik Indones…

29-07-2015 Hits:22

Rapat Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia

28 Juli 2018, Bertempat di Ruang Rapat Penyusunan Program dan Laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Tim... Selengkapnya

Focus Group Discussion Kota / Kabupaten Peduli HAM

28-07-2015 Hits:45

Focus Group Discussion Kota / Kabupaten Peduli HAM

  DHAHANA PUTRA Bc.I.P., S.H., M.Si. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) menjadi narasumber didampingi oleh SAFATIL FIRDAUS, S.E.,M.Si. (Kepala Bidang... Selengkapnya

Maksimalkan Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah, Kakanwil Duduk Bareng …

27-07-2015 Hits:199

Maksimalkan Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah, Kakanwil Duduk Bareng Dengan Pengelola Keuangan dan Pejabat Terkait

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., S.H., M.Si., memimpin Rapat Koodinasi Penyerapan... Selengkapnya

Jalin Koordinasi, Kadiv Admin Bambang Wiyono Sambangi Kanim Jakarta Ti…

24-07-2015 Hits:288

Jalin Koordinasi, Kadiv Admin Bambang Wiyono Sambangi Kanim Jakarta Timur

Jakarta_info -  Dalam rangka persiapan kunjungan Staf Ahli Menteri guna pengawasan dalam bidang pelayanan khususnya pada Kantor Imigrasi Wilayah DKI... Selengkapnya

Apel Pagi 22 Juli 2015

22-07-2015 Hits:164

Apel Pagi 22 Juli 2015

Senin 22 Juli 2015, Masih dalam suasana Idul Fitri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memimpin Apel... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Kaos 2

Sulam Perca

Kaos 2

Nama : Kaos 2 Ukuran : XL Bahan : Cotton Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 1 orang Harga : Rp. 75.000,- Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Kaligrafi Batok Kelapa (1)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kaligrafi Batok Kelapa (1)

Nama : Kaligrafi Batok Kelapa (1) Ukuran : - Bahan : Batok Kelapa, Lem Kayu, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

Miniatur Kapal (Display)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Kapal (Display)

Nama : Miniatur Kapal (Display) Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, HPL Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

July 2015
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan