Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Bantuan Hukum bersama Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas dan…

21-05-2015 Hits:66

Rapat Bantuan Hukum bersama Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas dan Rutan se-DKI Jakarta

oleh : Chabib Susanto, S.St.  Rabu, 20 Mei 2015 pukul 09.30 WIB telah dilaksanakan Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum bertempat di... Selengkapnya

Putaran Kelima Kegiatan Temu Sadar Hukum di Wilayah Kota Administrasi …

20-05-2015 Hits:66

Putaran Kelima Kegiatan Temu Sadar Hukum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2015

Jakarta-Senin, 18 Mei 2015, Putaran Terakhir Kegiatan Temu Sadar Hukum (TSH) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM... Selengkapnya

Rapat Persiapan Pembentukan Keluarahan Sadar Hukum Tahun 2015 di Biro …

20-05-2015 Hits:63

Rapat Persiapan Pembentukan Keluarahan Sadar Hukum Tahun 2015 di Biro Hukum

Oleh : Erinawita, S.H., M.H. Jakarta,  Jum’at  15 Mei 2014, pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat I Biro Hukum Setda... Selengkapnya

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Kanwil DKI Laksanakan Upacara Bender…

20-05-2015 Hits:40

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Kanwil DKI Laksanakan Upacara Bendera

Jakarta_info – Rabu, (20/05/2015) Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke- 107 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI... Selengkapnya

Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, Kadivyankum Sampaikan Ma…

18-05-2015 Hits:59

Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, Kadivyankum Sampaikan Materi Bantuan Hukum

Kontributor Berita : Oswald, S.H., (Divisi Yankum), Editor : Angga (Humas) Jakarta_info – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Jumat... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Vespa Mini (ukuran sedang)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Vespa Mini (ukuran sedang)

Nama : Vesa Mini (ukuran sedang) Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, HPL Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

Lukisan Abstrak Doea Muka

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Lukisan Abstrak Doea Muka

Nama : Lukisan Abstrak Doea Muka Ukuran : - Bahan : Kanvas, Cat Minyak Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                              ...

Selengkapnya

Bed Cover

Sulam Perca

Bed Cover

Nama : Bed Cover Ukuran : 160 cm x 200 cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 3 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

May 2015
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan