Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

FGD Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terkait UU No. 11 Ta…

28-11-2014 Hits:31

FGD Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terkait UU No. 11 Tahun 2012 (Sistem Peradilan Anak), Kerjasama KPAI & Lapas Salemba

  Dalam upaya memberikan penanganan dan perlindungan serta pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada hari Senin, 24 November 2014 Lapas... Selengkapnya

S0SIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KANWIL…

28-11-2014 Hits:28

S0SIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA

    Kamis, 27 November 2014 Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja pegawai dilingkungan Kantor... Selengkapnya

Penilaian Pelayanan Pengelolaaan Basan dan Baran di Rupbasan Klas I Ja…

28-11-2014 Hits:31

Penilaian Pelayanan Pengelolaaan Basan dan Baran di Rupbasan Klas I Jakarta Barat

    Kamis , 27 Nopember 2014 Proses penerimaan benda sitaan dan barang rampasan negara merupakan salah satu tugas pokok Rumah penyimpanan Benda... Selengkapnya

Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata

27-11-2014 Hits:42

Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Jakarta, 27 November 2014, Dalam rangka memperingati HUT ke-43 Korpri tahun 2014, para pejabat struktural dan pegawai Kantor Wilayah Kemeterian... Selengkapnya

Rapat Koordinasi Dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM …

25-11-2014 Hits:55

Rapat Koordinasi Dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

Oleh : Oswald, S.H Jumat, 21 November 2014, pukul 14.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana Putra... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Celana Pendek Pumn

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Pumn

Nama : Pumn Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,-                                                    ...

Selengkapnya

Miniatur Sepeda

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda

  Nama : Miniatur Sepeda Bahan Dasar : Kertas Koran Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

Celemek Perca

Sulam Perca

Celemek Perca

Nama : Celemek Motif Ukuran : Medium Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 6 hari Jumlah Pekerja : 2 orang Harga : @Rp. 75.000,- Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan