INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

BERITA KANWIL TERKINI

Berita Kanwil Terkini KADIV YANKUMHAM BERIKAN PEMAHAMAN PARA GURU/ TENAGA PENDIDIK LEWAT DISEMINASI HAM
Jakarta.info – Guru merupakan pemeran utama dalam proses pendidikan oleh karena itu keberadaannya sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Peran dan...

Read more

Berita Kanwil Terkini "PENINGKATAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI CALON PEWARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA”, KADIV YANKUMHAM BEKALI 16 CALON WNA
Jakarta.info – Dalam rangka menumbuhkan wawasan berbangsa dan bernegara, sikap perilaku cinta tanah air, wawasan nusantara serta ketahanan nasional bagi...

Read more

Berita Kanwil Terkini Kadiv Pemasyarakatan : Mudanya Malas, Tuanya Bekerja Keras (Ceramah Umum Sekolah Sadar Hukum di SMAN 52 Jakarta)
Jakarta_Info, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta A.Yuspahruddin memberikan ceramah tentang bahaya narkoba pada kegiatan...

Read more

Berita Kanwil Terkini KADIV YANKUMHAM SELENGGARAKAN SOSIALISASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Jakarta.info – Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-29.UM.01.01 Tahun 2016 tanggal 28 November...

Read more

Berita Kanwil Terkini Dirjen Imigrasi Berikan Arahan Jajarannya saat Apel Pagi Bersama Imigrasi sejabodetabek
Jakarta.info – Kesiapsiagaan petugas imigrasi di TPI Bandara Soekarno Hatta merupakan satu keharusan, bahkan menjadi suatu kewajiban. Adapun dalam menyambut...

Read more

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

Video Gallery

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

February 2017
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Arsip : Dokumen

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan