Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Cuti/ Pengganti dan Pewargan…

22-01-2015 Hits:50

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Cuti/ Pengganti dan Pewarganegaraan

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. melantik dan mengambil sumpah Notaris... Selengkapnya

Sejumlah 300 orang Pejabat Eselon IV dan JFU pada Kanwil dan Jajaranny…

22-01-2015 Hits:62

Sejumlah 300 orang Pejabat Eselon IV dan JFU pada Kanwil dan Jajarannya Ikuti Ujian Test CAT

  Jakarta_info – Dalam rangka pemetaan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2015, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)... Selengkapnya

Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Yang Akuntabel, Kanwil DKI Gelar …

20-01-2015 Hits:57

Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Yang Akuntabel, Kanwil DKI Gelar Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Tahun 2014

Jakarta_info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP.,M.Si., membuka secara resmi Rekonsiliasi dan Pemutakhiran... Selengkapnya

Memperbaiki Akhlak Dan Suri Tauladan Dalam Kehidupan, Kanwil DKI Perin…

16-01-2015 Hits:72

Memperbaiki Akhlak Dan Suri Tauladan Dalam Kehidupan, Kanwil DKI Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H

Jakarta_info – Peringatan Maulid Nabi/ Kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh disetiap tanggal 12 Rabiul Awal 1436 H, maka sebagai tanda... Selengkapnya

Tingkatkan Koordinasi Migrasi Data, Kadiv Yankumham Rapat Bareng Denga…

16-01-2015 Hits:50

Tingkatkan Koordinasi Migrasi Data, Kadiv Yankumham Rapat Bareng Dengan Ditjen AHU

Jakarta_info – Pada Hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015,pukul 09.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Parang Kembang Setaman

Batik Tulis

Parang Kembang Setaman

Nama : Parang Kembang Setaman Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 6 (enam) minggu Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 400.000,- Stok : Pesan                                  ...

Selengkapnya

Lukisan Wayang Kresna

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Wayang Kresna

  Nama : Lukisan Wayang Kresna Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                          ...

Selengkapnya

Miniatur Kapal

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Kapal

Nama : Miniatur Kapal Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, Tali Sepatu Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

January 2015
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan