Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja, Divisi Administrasi Gelar Rapat Inte…

20-11-2014 Hits:34

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja, Divisi Administrasi Gelar Rapat Internal

  Jakarta - Rabu, (19/11) bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Divisi... Selengkapnya

Pelantikan Notaris Pengganti

20-11-2014 Hits:42

Pelantikan Notaris Pengganti

  Jakarta, 19 November 2014, bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Kanwil Kementerian... Selengkapnya

Diskusi Publik Menuju Hukum Perdata Internasional Indonesia

18-11-2014 Hits:50

Diskusi Publik Menuju Hukum Perdata Internasional Indonesia

  SAFATIL FIRDAUS, S.H.,M.Si (Kabid HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta) menghadiri kegiatan Diskusi Publik Hukum Perdata Internasional yang dilaksanakan pada hari... Selengkapnya

Umumkan Lelang Pengadaan Bahan Makanan NAPI/Tahanan 2015 Seluruh DKI J…

17-11-2014 Hits:46

Umumkan Lelang Pengadaan Bahan Makanan NAPI/Tahanan 2015 Seluruh DKI Jakarta Serentak, Unit Layanan Pengadaan Gelar Rapat

  Senin (17/11), bertempat di Rutan Klas I Cipinang mengadakan rapat persiapan finalisasi Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan untuk RS Pengayoman... Selengkapnya

Penyuluhan Virus HPV dan Kanker Serviks dalam Pertemuan Dharmawanita P…

14-11-2014 Hits:62

Penyuluhan Virus HPV dan Kanker Serviks dalam Pertemuan Dharmawanita Persatuan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Jumat, 14 Nopember 2014, bertempat di Aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pertemuan rutin Dharmawanita Persatuan Kanwil Kemenkumham DKI... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Sulam Perca Tempat Surat

Lapas Kelas IIA Salemba

Sulam Perca Tempat Surat

    Nama : Sulam Perca Tempat Surat Bahan Dasar : Kain Perca Ukuran : Standart                                                  ...

Selengkapnya

Parang Ron Garing

Batik Tulis

Parang Ron Garing

Nama : Parang Ron Garing Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 5 (lima) minggu Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 400.000,- Stok : Pesan                                  ...

Selengkapnya

Bingkai Foto dari Koran

Kerajinan dan Sablon

Bingkai Foto dari Koran

Nama : Bingkai Foto Koran Ukuran : P:85cm, T:20cm, L:75cm Bahan : Koran, Lem, Kaca, Triplek Lama Pekerjaan : 15 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan