Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M

27-07-2014 Hits:81

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M MASJID BAITUL HAKIM KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA   Tak terasa bulan yang penuh berkah ini... Selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Mengambil …

25-07-2014 Hits:89

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Mengambil Sumpah dan Melantik Notaris Pengganti / Cuti

Jakarta_Info, Jumat (25/07) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rusdianto, Bc.IP., S.H., M.Hum. mengambil sumpah dan melantik... Selengkapnya

Pergantian Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakar…

24-07-2014 Hits:130

Pergantian Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Jakarta_info – Hari ini Kamis, 24 Juli 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin melantik dan mengambil sumpah... Selengkapnya

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

23-07-2014 Hits:99

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

Bulan Ramadhan bagi ummat Islam seluruh dunia merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan penuh berkah, bulan  kesempatan terbaik untuk beramal, bulan... Selengkapnya

Pengumuman perihal tidak adanya Program Insentif Hak Kekayaan Intelekt…

23-07-2014 Hits:65

Sehubungan dengan adanya penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah penghematan dan pemotongan... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

galeri-video-icon