INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

BERITA KANWIL TERKINI

Berita Kanwil Terkini PENINGKATAN KUALITAS SDM, KANTOR IMIGRASI JAKARTA SELATAN GELAR PELATIHAN KEPRIBADIAN PEGAWAI
Jakarta.info- Kantor imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan menggelar Pelatihan Kepribadian Pegawai di Lembang, Bandung selama 3 hari, 27-29 Mei 2016. Pelatihan ini...

Read more

Berita Kanwil Terkini "SAFARI KEBANGSAAN" KETUA MPR RI DI RUTAN JAKARTA TIMUR
Jakarta.info - Jumat, (27/5) Rutan Klas IIA Jakarta Timur yang dikenal dengan Rutan Pondok Bambu pagi ini kedatangan tamu dari...

Read more

Berita Kanwil Terkini RDK BIDANG LALU LINTAS DAN IJIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
Jakarta-Info,Kamis (26/05/16) Bidang Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mengadakan Rapat Dalam Kantor...

Read more

Berita Kanwil Terkini MONEV KAKANWIL DAHLAN SEKALIGUS MENYAKSIKAN SERTIJAB KA RUDENIM
Jakarta.info – Kamis, (26/05/16) Mutasi dan rotasi atau tour of duty adalah suatu hal biasa dalam karier seorang pegawai negeri...

Read more

Berita Kanwil Terkini PROVINSI DKI JAKARTA BERSIAP UNTUK MEMENANGKAN LOMBA KADARKUM TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016
Jakarta-Info, Kamis (26/05/16) Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mendapat kehormatan sebagai tempat Pelatihan/Pembinaan Lomba Kadarkum dalam rangka menentukan Wakil Provinsi DKI...

Read more

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

Video Gallery

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

May 2016
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Arsip : Dokumen

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan