Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Art Action, Rutan Pondok Bambu Gelar Melukis Bersama WBP dengan IKJ da…

28-02-2015 Hits:22

Art Action, Rutan Pondok Bambu Gelar Melukis Bersama WBP dengan IKJ dan Seniman Yogya

Jakarta_info – Goresan tak terbelenggu, itulah kata yang tepat untuk acara melukis bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (wbp) se-DKI Jakarta yang... Selengkapnya

32 Kelurahan DKI Jakarta Diresmikan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum

25-02-2015 Hits:35

32 Kelurahan DKI Jakarta Diresmikan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum

  Jakarta_info – 25 Februari 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Menteri Hukum dan... Selengkapnya

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kanwil DKI Gelar Rapat Koordina…

24-02-2015 Hits:18

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kanwil DKI Gelar Rapat Koordinasi

  Jakarta_info - Dalam rangka Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada hari... Selengkapnya

Petunjuk Teknis Lelang dengan Perpres 4 Tahun 2015 namun Menggunakan L…

18-02-2015 Hits:125

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres tersebut... Selengkapnya

Jelang Peresmian Kadarkum, Kakanwil dan Jajaran Duduk Bareng Dengan AH…

18-02-2015 Hits:77

Jelang Peresmian Kadarkum, Kakanwil dan Jajaran Duduk Bareng Dengan AHOK

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si., yang dalam hal ini... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Kaos 3

Sulam Perca

Kaos 3

Nama : Kaos 3 Ukuran : XL Bahan : Cotton Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 1 orang Harga : Rp. 75.000,- Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Kotak Tisu

Kerajinan dan Sablon

Kotak Tisu

Nama : Kotak Tisu Ukuran : P:28cm, T:10cm, L:12cm Bahan : Triplek, Cat, Lem, Lukis Lama Pekerjaan : 1 buah 3 hari Jumlah Pekerja : 4 orang Harga : @Rp. 50.000,- Stok : Pesan                                  ...

Selengkapnya

Parang Rusak

Batik Tulis

Parang Rusak

Nama : Parang Rusak Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 6 (enam) minggu Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan