Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum d…

01-09-2014 Hits:10

Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

 27-29 Agustus 2014 Bertempat di The Media Hotel & Towers, Jl. Gunung Sahari Raya No. 3, Jakarta Pusat. Kegiatan ini... Selengkapnya

Serah Terima Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba

29-08-2014 Hits:8

Serah Terima Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba

Jakarta_info – Pada hari ini Jumat, (29/08) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bapak Dr. Mardjoeki, Bc.IP... Selengkapnya

Serah Terima Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham D…

26-08-2014 Hits:53

Serah Terima Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Jakarta_info – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H... Selengkapnya

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DK…

18-08-2014 Hits:175

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Jakarta_info – Pergantian pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM... Selengkapnya

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan…

17-08-2014 Hits:148

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan Remisi Hari Kemerdekaan RI Tahun 2014

Jakarta_info - Sebanyak 7265 Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Acara pemberian remisi ini secara simbolis... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

Karya WBP

Prev Next

Telur Bebek Asin

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Telur Bebek Asin

Nama : Telur Bebek Asin Bahan Baku   : Telur Bebek   Garam Kasar     Harga : Rp. 4.000,-/butir                                                ...

Selengkapnya

Miniatur Rumah

Kerajinan dan Sablon

Miniatur Rumah

Nama : Miniatur Rumah Ukuran : 23 cm x 15 cm Bahan : Bambu Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 2 (dua) orang Harga : Rp. 300.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

Pesawat Tempur

Kerajinan dan Sablon

Pesawat Tempur

Nama : Pesawat Tempur Ukuran : 25 cm Bahan : Koran, Lem, Cat Lama Pekerjaan : 2 (dua) minggu Jumlah Pekerja : 2 orang Harga : Rp. 80.000,-  Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

September 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan