Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Imigrasi Kinjungi Kant…

18-09-2014 Hits:13

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Imigrasi Kinjungi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jakarta_info – Guna meningkatkan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) siang ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI... Selengkapnya

Rapat Koordinasi RKA-K/L T.A. 2015 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanw…

18-09-2014 Hits:15

Rapat Koordinasi RKA-K/L T.A. 2015 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta

    Selasa, 16 September 2014 dimulai pukul (09:35 - 11:55 WIB) bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah diselenggarakan Rapat Koordinasi... Selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah Duduk Bareng dengan Komisi Nasional Hak Asasi Ma…

17-09-2014 Hits:10

Kepala Kantor Wilayah Duduk Bareng dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. menerima kunjungan dari Komisi Nasional Hak Asasi... Selengkapnya

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

16-09-2014 Hits:40

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

  Kamis, 11 September 2014 mulai pukul 09.25 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI... Selengkapnya

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Yankum dan Kadiv Min K…

15-09-2014 Hits:19

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Yankum dan Kadiv Min Kunjungi BHP Jakarta

  Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Kapal Pesiar 2 (ukuran besar)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kapal Pesiar 2 (ukuran besar)

Nama : Kapl Pesiar 2 (ukuran besar Ukuran : - Bahan : Lem, Acrilic, Kasa, Lem Korea Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

Miniatur Becak

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Becak

  Nama : Miniatur Becak Bahan Dasar : Kain Perca Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

Kaligrafi 'Sujud'

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kaligrafi 'Sujud'

Nama : Kaligrafisujud Ukuran : - Bahan : Pecahan Kulit Telur, Biji Pakan Burung, Lem Kayu Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

September 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan