Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kadiv Yankum Dhahana Putra : Implementasi Serta Kebijakan Pemerintah D…

01-10-2014 Hits:18

Kadiv Yankum Dhahana Putra : Implementasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HAM Di Indonesia

Jakarta-info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si. ditunjuk untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah sebagai... Selengkapnya

Kakanwil Mardjoeki Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

01-10-2014 Hits:17

Kakanwil Mardjoeki Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

  Jakarta_info – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2014, seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian... Selengkapnya

TARUNA AKIP PRAKTIK LITMAS DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR UTARA

30-09-2014 Hits:41

TARUNA AKIP PRAKTIK LITMAS DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR UTARA

        Taruna AKIP Tingkat III melakukan Praktik Penelitian Kemasyarakatan di Bapas Klas I Jakarta Timur, Selasa (30/9). Ada 16 taruna yang... Selengkapnya

Overview Tupoksi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

30-09-2014 Hits:17

Overview Tupoksi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Pada hari selasa, 30 September 2014 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah melaksanakan kegiatan overview tugas pokok dan fungsi pada... Selengkapnya

FGD P4GN, Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Dari Pada Di Penj…

30-09-2014 Hits:14

FGD P4GN, Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Dari Pada Di Penjara

  Jakarta_info – Senin, (29/09) Dalam rangka untuk mewujudkan INDONESIA BEBAS PEREDARAN NARKOBA TAHUN 2015, Tim Kader Anti Narkoba Kementerian Hukum... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Sepeda Klasik

Kerajinan dan Sablon

Sepeda Klasik

Nama : Sepeda Klasi Ukuran : 20 cm Bahan : Koran, Lem, Cat Lama Pekerjaan : 1 (satu) minggu Jumlah Pekerja : 1 (satu) orang Harga : Rp. 70.000,-  Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

Kaos

Sulam Perca

Kaos

Nama : Kaos Ukuran : XL Bahan : Cotton Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 1 orang Harga : Rp. 75.000,- Stok : Pesan                                                  ...

Selengkapnya

Kaligrafi Batok Kelapa (3)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kaligrafi Batok Kelapa (3)

Nama : Kaligrafi Batok Kelapa (3) Ukuran : - Bahan : Batok Kelapa, Lem Kayu, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

October 2014
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan