Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kakanwil Mardjoeki Mengambil Sumpah dan Melantik Pejabat Eselon V dan …

19-12-2014 Hits:25

Kakanwil Mardjoeki Mengambil Sumpah dan Melantik Pejabat Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kanwil DKI Jakarta

Jakarta_info – Jumat, (19/12/2014) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Mengambil Sumpah dan Melantik Pejabat Eselon V serta Pegawai... Selengkapnya

Rutan Kelas I Cipinang Gelar Apel Siaga Pemasyarakatan

19-12-2014 Hits:24

Rutan Kelas I Cipinang Gelar Apel Siaga Pemasyarakatan

  Jakarta_info – Kesiapsiagaan petugas pemasyarakatan merupakan satu keharusan, bahkan menjadi suatu kewajiban. Oleh karena itu, memperkuat pengawasan dan pengamanan dalam... Selengkapnya

Tingkatkan Sistem Aplikasi Perkantoran Terbaru, Kanwil DKI Gelar Sosia…

18-12-2014 Hits:25

Tingkatkan Sistem Aplikasi Perkantoran Terbaru, Kanwil DKI Gelar Sosialisasi Administrasi Perkantoran Maya (SiMAYA) TA 2014

Jakarta_info – Rabu, (17/12/14) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bertempat di Aula Lantai 4 mengadakan Sosialisasi “Sistem... Selengkapnya

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Aku…

17-12-2014 Hits:47

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Akuntabel, Kemenkumaham Adakan Seminar Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Se-Indonesia

Jakarta_info – Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (APKI) lahir sebagai respon atas dinamika diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim... Selengkapnya

Tingkatkan Pangadaan Barang dan Jasa, Kanwil DKI Adakan Sosialisasi Pe…

16-12-2014 Hits:25

Tingkatkan Pangadaan Barang dan Jasa, Kanwil DKI Adakan Sosialisasi Pendampingan dan Pengarahan Pertanggung Jawaban Keuangan Jajaran Pemasyarakatan

Jakarta_info – Selasa, (16/12/14) Meningkatkan kualitas Barang dan Jasa (BARJAS) terutama untuk pelaku pengadaan barang dan jasa di jajaran pemasyarakatan... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Penutup Kulkas

Sulam Perca

Penutup Kulkas

Nama : Penutup Kulkas Ukuran :   Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 60.000,- Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Lukisan Terbelenggu

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Lukisan Terbelenggu

Nama : Lukisan Terbelenggu Ukuran : - Bahan : Kanvas, Cat Minyak, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Miniatur Delman 2

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Delman 2

  Nama : Miniatur Delman Bahan Dasar : Koran Ukuran : Standart                                                        ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan