Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlo…

17-10-2014 Hits:25

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlombaan Antar Pegawai

Jakarta_info – Dalam rangka memeriahkan hari lahirnya Kementerian Hukum dan HAM RI, yang biasa disebut dengan istilah “HARI DHARMA KARYADHIKA”... Selengkapnya

Rapat Koordinasi dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM

17-10-2014 Hits:3

Rapat Koordinasi dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Kontributor : Oswald, S.H.   Pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014,pukul 13.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta... Selengkapnya

MONITORING PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

16-10-2014 Hits:0

MONITORING PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Kontributor : Prasetyo, SH Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum Provinsi DKI Jakarta yang... Selengkapnya

MELODI TANPA BATAS, RUTAN CIPINANG GELAR FESTIVAL MUSIK KREASI NARAPID…

15-10-2014 Hits:85

MELODI TANPA BATAS, RUTAN CIPINANG GELAR FESTIVAL MUSIK KREASI NARAPIDANA

  Jakarta_info – Musik merupakan bahasa yang global, dimana musik sebagai wujud menyampaikan perasaan, situasi dan keadaan yang digambarkan secara imajinatif... Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

14-10-2014 Hits:52

RAPAT KOORDINASI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

Penulis : Oswald, S.H.   Pada Hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pada pukul 13.30 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Miniatur Kapal 'Lamongan'

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Kapal 'Lamongan'

  Nama : Miniatur Kapal 'Lamongan' Ukuran : - Bahan : Koran Bekas, Lem Kayu, Kain Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Rumah Burung Tempat Tissu

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Rumah Burung Tempat Tissu

Nama : Rumah Burung Tempat Tissu Bahan Baku   : Triplek 6 mm   Triplek 9 mm   Kayu Nindi   Kayu Jati Harga : Rp. 125.000,-                                      ...

Selengkapnya

Miniatur Becak Koran

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Becak Koran

  Nama : Miniatur Becak Bahan Dasar : Kertas koran Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

October 2014
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan