INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

BERITA KANWIL TERKINI

Berita Kanwil Terkini Satu Atap Dua Pimpinan : (Sertijab Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur)
Jakarta_Info, Jum’at, (20/01) Mutasi dan rotasi tour of duty adalah suatu hal yang biasa dalam karier seorang pegawai negeri, karena melalui...

Read more

Berita Kanwil Terkini Pelantikan Notaris Pindah
Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Lestiarini...

Read more

Berita Kanwil Terkini Sosialisasi Kesehatan dan Demo Kecantikan serta Perawatan Tubuh Ramaikan Pertemuan Rutin Dharma Wanita Pengayoman
Jakarta-Info –Dharma Wanita Pengayoman dilingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengadakan pertemuan rutin anggota yang diramaikan dengan kegiatan Bazzar (20/01). Bazzar...

Read more

Berita Kanwil Terkini Gerak Jalan Santai Dalam Rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-67
Jakarta_Info, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Jum'at (20/01/2017) Kegiatan yang bertajuk gerak jalan santai ini diinisiasi oleh...

Read more

Berita Kanwil Terkini Penilaian Angka Kredit Terhadap JFT Penyuluh Hukum Muda
Kamis 19/1, Bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM DKI Jakarta, Tim Penilai Angka Kredit JFT...

Read more

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

Video Gallery

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

January 2017
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Arsip : Dokumen

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan