Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2014 DAN PROGRAM KEGIATAN BAN…

31-10-2014 Hits:23

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2014 DAN PROGRAM KEGIATAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2015

Penulis : Prasetyo, S.H.   Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2014 Dan... Selengkapnya

Capai Prestasi Kinerja dan Pelayanan, Kanwil DKI Jakarta Raih Kanwil T…

30-10-2014 Hits:36

Capai Prestasi Kinerja dan Pelayanan, Kanwil DKI Jakarta Raih Kanwil Terbaik Peringkat Ke-III

  Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. menghadiri Upacara Peringatan... Selengkapnya

Ibu-Ibu Dharma Wanita Ikut Lomba Tumpeng

30-10-2014 Hits:31

Ibu-Ibu Dharma Wanita Ikut Lomba Tumpeng

Dalam Rangka memperingati HUT Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM yang ke-69,  Para ibu – ibu Dharma Wanita Kantor... Selengkapnya

Kadiv Administrasi Ansaruddin Pimpin Upacara Peringatan Hari Dharma Ka…

30-10-2014 Hits:31

Kadiv Administrasi Ansaruddin Pimpin Upacara Peringatan Hari Dharma Karyadhika 2014

  Kondisi Upacara HDKD 2014 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Penyerahan Simbolis Hasil Penggeledahan Lapas dan Rutan Penyerahan... Selengkapnya

45 Pejabat Eselon III, IV dan V Jajaran Kanwil dan UPT DKI Jakarta Dil…

28-10-2014 Hits:74

45 Pejabat Eselon III, IV dan V Jajaran Kanwil dan UPT DKI Jakarta Dilantik

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. mengambil sumpah dan... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Penutup Kulkas

Sulam Perca

Penutup Kulkas

Nama : Penutup Kulkas Ukuran :   Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 60.000,- Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Semi Kontemporer

Batik Tulis

Semi Kontemporer

Nama : Semi Kontemporer Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 350.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

Boneka Jepang

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Boneka Jepang

Nama : Boneka Jepang Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, HPL Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

Layanan Online

Aplikasi Online

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan