INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

BERITA KANWIL TERKINI

Berita Kanwil Terkini Freddy Harris : Jangan Ragu-Ragu Dalam Belajar, Kami Ada di Belakang Anda
Jakarta.info – Perkembangan yang terjadi dibidang kenotariatan beberapa tahun belakangan ini semakin komplek. Terlihat dari semakin banyaknya pengaduan terhadap notaris atas...

Read more

Berita Kanwil Terkini Sosialisasi Saber Pungli dan Penguatan di Bidang Teknis Keimigrasian di Kanim Jakarta Selatan
Para perwakilan biro jasa, pegawai dan pejabat struktural pada Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan berkumpul di ruang rapat Kakanim...

Read more

Berita Kanwil Terkini Kakanwil Lantik dan Ambil Sumpah MPWN dan MKN Baru Wilayah DKI Jakarta
Jakarta.info – Seiring dengan pergantian jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, maka pejabat yang tadinya menjabat sebagai...

Read more

Berita Kanwil Terkini Praktek Kerja Lapangan Para Peserta Diklat Komandan Regu Jaga
Jakarta.info – Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan...

Read more

Berita Kanwil Terkini Mencegah TKI Non Prosedural, Kanwil DKI Jalin Koordinasi Dengan Instansi Terkait Lewat Rapat Koordiasi
Jakarta.info – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri sudah sering...

Read more

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

Video Gallery

@kanwilkumhamdki on twitter

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tengah menggodok aturan baru terkait keberadaan Rutan Brimob. Pembahasan dilakukan bersama Polri dan Kejagung. Diupayakan agar tahanan kasus korupsi tidak ditahan di Rutan Brimob.

"Ke depan, yang harus dipisah adalah mungkin kasus korupsi tidak lagi harus dimasukkan ke sana. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Karena itu memang dikhususkan untuk itu," kata Patrialis di Kemensos, Jl Salemba Raya, Jakpus, Selasa (16/11/2010).

Selain itu, asal usul cabang rutan Brimob itu sebetulnya adalah dalam rangka pemberian jalan keluar terhadap kebutuhan adanya aparat-aparat kepolisian yang bermasalah dengan hukum.

"Baik itu peraturan pemerintah yang berkait dengan KUHAP maupun kepolisian, dua-duanya menegaskan bahwa tahanan kepolisian itu harus dipisahkan dari tahanan sipil. Karena kita tahu itu sangat berbahaya," urainya.

Dia menjelaskan, nantinya juga, hanya Kemenkum HAM yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Rutannya. Semua cabang rutan juga berkewajiban memberikan laporannya kepada pusat.

"Secara berkala setiap satu bulan sekali terhadap kondisi yang ada di dalam. Kemudian tentu dengan konsekuensinya karena memang secara yuridis formal adalah rumah tahanan. Setiap orang yang ditahan kalau memang ada sesuatu yang mendesak sifatnya penting itu, harus dengan suatu prosedur yang sama dengan hukuman tahanannya yang ada," terangnya.

Kemenkum HAM juga tengah mengupayakan persoalan kekurangan ruang tahanan. Kini sedang dibangun lapas baru di sejumlah kota.

"Sedang kita bahas, kita bangun 31 lapas baru," terangnya.
(ndr/nvt)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/16/124745/1495395/10/menkum-ham-koruptor-tak-akan-lagi-ditahan-di-rutan-brimob?991103605

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

March 2017
M T W T F S S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Arsip : Dokumen

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan