Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PENANDATANGANAN KONTRAK KERJA ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) SE DKI J…

24-03-2015 Hits:31

PENANDATANGANAN KONTRAK  KERJA ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) SE DKI JAKARTA TAHUN 2015

Jakarta_Info – Selasa, (24/03/15) Dalam rangka mewujudkan pemberian Bantuan Hukum yang tepat sasaran, efesien, efektif dan akuntabel, maka perlu diketahui... Selengkapnya

Tingkatkan Pemahaman Tugas dan Fungsi Pengawas, Kantor Wilayah Adakan …

19-03-2015 Hits:49

Tingkatkan Pemahaman Tugas dan Fungsi Pengawas, Kantor Wilayah Adakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Se-DKI Jakarta

Jakarta_info – Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap Notaris maka berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham)... Selengkapnya

Koordinasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Direktorat Jenderal H…

16-03-2015 Hits:76

Koordinasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Direktorat Jenderal HKI

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si, beserta... Selengkapnya

Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum, Kanwil Ikuti FGD Badan Narkotik…

13-03-2015 Hits:77

Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum, Kanwil Ikuti FGD Badan Narkotika Nasional (BNN)

Kontributor Berita: Oswald, SH (JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Dok: Oswald, Editor: Angga (Humas)   Jakarta_info – Pada hari Kamis, tanggal... Selengkapnya

Monitoring kondisi Kantor Imigrasi Jakarta Barat

06-03-2015 Hits:127

Monitoring kondisi Kantor Imigrasi Jakarta Barat

  Dalam rangka pembangunan dan renovasi Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kepala Kantor Wilayah, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. dan Kepala Divisi Imigrasi... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Vespa Gandeng

Kerajinan dan Sablon

Vespa Gandeng

Nama : Kotak Tisu 2 Ukuran : P:20cm, T:12cm, L:15cm Bahan : Triplek, Cat, Lem, Lukis Lama Pekerjaan : 10 hari Jumlah Pekerja : 4 orang Harga : Rp. 200.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

Bed Cover Kubus 22

Sulam Perca

Bed Cover Kubus 22

Nama : Bed Cover Kubus 2 Ukuran : King Size Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 1 bulan setengah Jumlah Pekerja : 4 orang Harga : Rp. 3000.000,- Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

Boneka Jepang

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Boneka Jepang

Nama : Boneka Jepang Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, HPL Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan