Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN
Selamat Datang
 
Bambang Sumardiono

Selamat datang di Website
Kantor Wilayah DKI Jakarta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah 

Bambang Sumardiono, Bc.IP, S.H., M.Si

 

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

“JOKI” DAN YANG MEMFASILITASI AKAN DITINDAK TEGAS

Jakarta - (08/09), pasca pengumuman Seleksi Administrasi CPNS baik, sarjana atau SMA, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto di Graha Pengayoman perintahkan panitia kususnya panitia daerah, agar memperhatikan hal-hal terkait pelaksanaan tahap berikutnya baik tes kompetensi dasar CAT maupun tahap verifikasi dokumen antara lain ...

RAPAT KERJA MENKUMHAM DENGAN BALEG DPR RI, BAHAS PERUBAHAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017

Jakarta - (04/09) Gedung Nusantara II DPR. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly didampingi Kepala BPHN, Eny Urbaningrum dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lilik Bambang hadiri Rapat Koordinasi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia ...

KUNJUNGAN MENTERI KEHAKIMAN JEPANG, YOKO KAMIKAWA DI DUA UPT PEMASYARAKATAN DI CIPINANG

Jakarta – Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa kunjungi dua UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang dan Rutan Cipinang pada Sabtu (9/9). Didampingi Plt. Dirjen Pemasyarakatan Ma’mun dan Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, Ibu Yoko Kamikawa melakukan ramah tamah di ...

Menkumham Tinjau Tes CAT S1 di BKN

Menkumham beserta Kepala BKN dan Kakanwil DKI Jakarta memberikan arahan kepada peserta ujian CAT menkumham mengecek Kesiapan sistem dalam tes CAT   Menkumham Memantau Hasil tes CAT yang langsung dapat dilihat pada monitor   menkumham didamping Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri dan Kakanwil DKI Jakarta berinteraksi dengan ...

Irjen Kemenkumham Terima Kunjungan Kenegaraan Menteri Kehakiman Jepang, Bahas Potensi Kerja Sama ke Dua Negara

Jakarta - Kunjungan kenegaraan antara Insprektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Aidir Amin Daud, dengan Menteri Kehakiman Jepang Yoko Kamikawa, membahas kerja sama yang telah dilakukan antara ke dua belah pihak, yakni kerja sama di bidang kekayaan intelektual ...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

Bimtek Pemeliharaan Jaga Mutu Basan Baran di Rupbasan Palembang

Palembang, INFO_PAS – Sebagai bentuk kerja sama dengan Badan Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palembang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait pemeliharaan basan baran, Senin (20/11). Bimtek ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari BLKI Sumatera Selatan, Kepala Rupbasan Palembang, Bambang Harsono, menyebut […]

Bukti Keberhasilan Pembinaan, Napiter Lapas Tondano Ikuti Pelatihan

Tondano, INFO_PAS – Narapidana kasus teroris Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tondano, Panji Kokoh Kusumo, menjadi salah satu peserta pelatihan pembuatan prasasti, undangan, ID card, stempel, dan sablon yang diselenggarakan di lapas tersebut. Bersama narapidana lainnya, ia akan mengikuti pelatihan mulai tanggal 21 s/d 28 November 2017. Kepala Lapas Tondano, Teguh Imanto, menuturkan keikutsertaan Panji dalam kegiatan […]

Komunitas Kerabat Ngopi Jogja Berbagi Ilmu dengan WBP Rutan Bantul

Bantul, INFO_PAS – Suasana du Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bantul, Sabtu (18/11) tampak berbeda. Hal ini karena ada kunjungan dari komunitas Kerabat Ngopi Jogja yang dipimpin oleh Riyanto Kepala Rutan (Karutan) Bantul, Soleh Joko Sutopo, menyambut kedatangan komunitas Kerabat Ngopi Jogja. Ia berharap komunitas ini bisa berbagi ilmu meracik kopi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga […]

Raker Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017

Senin (20/11/) bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2017 bersama seluruh Pejabat Eselon I dan Seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM se-Indonesia. Raker tersebut dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly.

“Galeri Cukli Lombok” Bapas Mataram Kembangkan Industri Meubel

Mataram, INFO_PAS – “Galeri Cukli Lombok” menjadi produk unggulan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram dalam program pembimbingan klien Pemasyarakatan. Terbukti sejak mulai beroperasi pada Bulan April lalu, galeri ini sudah sering mengirimkan produk unggulan berupa meubel ke sejumlah pameran. Sebelumnya, Bapas Mataram telah melakukan pelatihan yang diikuti 30 klien selama dua minggu untuk kemudian dipilih lima […]

Berita Unit Pelaksana Teknis

Pengeluaran Basan Baran KPK dari Rupbasan Jakarta Utara

Pengeluaran Basan Baran KPK dari Rupbasan Jakarta Utara

Jakarta, Selasa (14/11). Tepat jam 12:00 WIB Rupbasan Klas 1 Jakarta Utara kedatangan tamu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maksud kedatangannya adalah untuk pengambilan Barang Rampasan Negara yang telah mempunyai hukum yang tetap. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Penindakan Nomor: B-423/26/11/2017 Tanggal 13 November 2017 Perihal Pengeluaran Basan Baran serta memperhatikan…
Antisipasi Demam Berdarah Lapas Narkotika Jakarta “Berasap”

Antisipasi Demam Berdarah Lapas Narkotika Jakarta “Berasap”

Jakarta, LapsustikNews – Guna mengantisipasi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Jakarta melakukan langkah pencegahan  dengan melaksanakan penyemprotan pestisida (Fogging), Rabu (15/11). Pelaksanaan fogging ini dilakukan oleh pihak Lapas Narkotika Jakarta bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur. Wabah demam berdarah ini tidak…
Lapas Narkotika Jakarta kedatangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lapas Narkotika Jakarta kedatangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta, LapsustikNews – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Jakarta menerima Kunjungan Lapangan Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jum’at (10/11). Kunjungan sekitar 98 Mahasiswa lintas Semester dari mulai Semester 1, 3, dan 5 ini bertujuan untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Lapas Narkotika Jakarta. Hadir dalam kegiatan…
Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Sukarelawati Bacakan Amanat Mensos

Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Sukarelawati Bacakan Amanat Mensos

Jakarta.kemenkumham.go.id - Jum'at (10/11/2017) Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan Klas I Jakarta Utara Sukarelawati membacakan amanat Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa pada upacara Peringatan Hari Pahlawan di lapangan upacara Rupbasan Klas I Jakarta Utara. Sukarelawati bertindak sebagai inspektur upacara. Saat membacakan sambutan Mensos itu, seluruh pegawai Rupbasan Jakarta Utara…
Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara memperingati Hari Pahlawan Tahun 2017

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara memperingati Hari Pahlawan Tahun 2017

Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November di seluruh Indonesia merupakan peringatan dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dengan pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara mengenang peristiwa tersebut melalui Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Jumat (10/11). Upacara…
Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Ke Bapas Jakarta Barat

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Ke Bapas Jakarta Barat

    Jakarta, INFO_PAS - Bapas Klas I Jakarta Barat menerima kunjungan dari Kepala Kantor Kementerian Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Bambang Sumardiono Senin ( 6/11). Kakanwil DKI Jakarta Mengunjungi Bapas Jakarta Barat dalam rangka kunjungan rutin yang dilakukannya terhadap Unit Pelayanan Teknis yang berada diwilayah kerjanya.…

Berita UPT selengkapnya: Berita UPT

 

 

Kanwil DKI Jakarta di Twitter

Galeri Video

  • REFLEKSI AKHIR TAHUN 2016 KANWIL KUMHAM DKI
  • Gerak Jalan Santai Kemenkumham
  • Peringatan Sumpah Pemuda Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
  • Simulasi Pemadaman Kebakaran menggunakan Alat Pemadam Ringan (APAR)

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres