Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Peningkatan Kapasitas Pegawai (Capacity Building) terkait Kebijakan Ba…

24-10-2014 Hits:19

Peningkatan Kapasitas Pegawai (Capacity Building) terkait Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

  Kontributor : Tupiet Irauna Yas, S.H.   Rabu (22/10) pukul 09.00 WIB Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan... Selengkapnya

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pindah dan Pengganti

23-10-2014 Hits:19

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pindah dan Pengganti

  Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. mengambil sumpah dan Melantik Notaris... Selengkapnya

Jalankan Pengawasan, Kanwil DKI Jakarta Laksanakan Rapat Evaluasi Peny…

22-10-2014 Hits:40

Jalankan Pengawasan, Kanwil DKI Jakarta Laksanakan Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III

    Jakarta_info – Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dibuka pukul 13:30 WIB... Selengkapnya

TUNKER VS CAPAIAN KINERJA : Tunjangan Kinerja Naik, Pegawai Divisi Pem…

20-10-2014 Hits:60

TUNKER VS CAPAIAN KINERJA : Tunjangan Kinerja Naik, Pegawai Divisi Pemasyarakatan Kanwil DKI Jakarta Buat Laporan Capaian Kinerja Secara Berkala

  Jakarta, INFO_PAS – Kenaikan Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI disikapi positif oleh jajaran pegawai Divisi Pemasyarakatan... Selengkapnya

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlo…

17-10-2014 Hits:75

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlombaan Antar Pegawai

Jakarta_info – Dalam rangka memeriahkan hari lahirnya Kementerian Hukum dan HAM RI, yang biasa disebut dengan istilah “HARI DHARMA KARYADHIKA”... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Gedung

Kerajinan dan Sablon

Gedung

Nama : Gedung Ukuran : 40 x 15 cm Bahan : Koran, Lem, Cat Lama Pekerjaan : 2 (dua) minggu Jumlah Pekerja : 2 (dua) orang Harga : Rp. 75.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

Lukisan Ayam Jago

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Lukisan Ayam Jago

Nama : Lukisan Macan Ukuran : - Bahan : Kanvas, Cat Minyak, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Vespa Mini (ukuran sedang)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Vespa Mini (ukuran sedang)

Nama : Vesa Mini (ukuran sedang) Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, HPL Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

October 2014
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan