Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum d…

01-09-2014 Hits:3

Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

 27-29 Agustus 2014 Bertempat di The Media Hotel & Towers, Jl. Gunung Sahari Raya No. 3, Jakarta Pusat. Kegiatan ini... Selengkapnya

Serah Terima Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba

29-08-2014 Hits:3

Serah Terima Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba

Jakarta_info – Pada hari ini Jumat, (29/08) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bapak Dr. Mardjoeki, Bc.IP... Selengkapnya

Serah Terima Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham D…

26-08-2014 Hits:47

Serah Terima Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Jakarta_info – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H... Selengkapnya

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DK…

18-08-2014 Hits:171

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Jakarta_info – Pergantian pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM... Selengkapnya

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan…

17-08-2014 Hits:146

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan Remisi Hari Kemerdekaan RI Tahun 2014

Jakarta_info - Sebanyak 7265 Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Acara pemberian remisi ini secara simbolis... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

Karya WBP

Prev Next

Rumah Lampu

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Rumah Lampu

Nama : Rumah Lampu Bahan Baku : Triplek     Kayu Nindi     Kayu Jati Harga : Rp. 250.000,-                                                  ...

Selengkapnya

Lukisan Siluet

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Siluet

  Nama : Lukisan Siluet Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                            ...

Selengkapnya

Lemari Dapur

Perkayuan

Lemari Dapur

Nama : Lemari Dapur Ukuran : 150x40x50 cm Bahan : Triplek Lama Pekerjaan : 3 hari Jumlah Pekerja : 4 orang Harga : Rp. 400.000,- Stok : Pesan                                              ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

September 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan