Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Tingkatkan Peran Serta Perempuan, Kanwil DKI Adakan Upacara Bendera Pe…

22-12-2014 Hits:8

Tingkatkan Peran Serta Perempuan, Kanwil DKI Adakan Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu Ke- 86

Jakarta_info – Senin, (22/12/2014) Dalam rangka memperingati hari ibu, seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta... Selengkapnya

Kakanwil Mardjoeki Mengambil Sumpah dan Melantik Pejabat Eselon V dan …

19-12-2014 Hits:36

Kakanwil Mardjoeki Mengambil Sumpah dan Melantik Pejabat Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kanwil DKI Jakarta

Jakarta_info – Jumat, (19/12/2014) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Mengambil Sumpah dan Melantik Pejabat Eselon V serta Pegawai... Selengkapnya

Rutan Kelas I Cipinang Gelar Apel Siaga Pemasyarakatan

19-12-2014 Hits:37

Rutan Kelas I Cipinang Gelar Apel Siaga Pemasyarakatan

  Jakarta_info – Kesiapsiagaan petugas pemasyarakatan merupakan satu keharusan, bahkan menjadi suatu kewajiban. Oleh karena itu, memperkuat pengawasan dan pengamanan dalam... Selengkapnya

Tingkatkan Sistem Aplikasi Perkantoran Terbaru, Kanwil DKI Gelar Sosia…

18-12-2014 Hits:29

Tingkatkan Sistem Aplikasi Perkantoran Terbaru, Kanwil DKI Gelar Sosialisasi Administrasi Perkantoran Maya (SiMAYA) TA 2014

Jakarta_info – Rabu, (17/12/14) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bertempat di Aula Lantai 4 mengadakan Sosialisasi “Sistem... Selengkapnya

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Aku…

17-12-2014 Hits:60

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Akuntabel, Kemenkumaham Adakan Seminar Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Se-Indonesia

Jakarta_info – Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (APKI) lahir sebagai respon atas dinamika diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Sulam Perca Mukenah

Lapas Kelas IIA Salemba

Sulam Perca Mukenah

    Nama : Sulam Perca Mukenah Bahan Dasar : Kain Perca Ukuran : Standart                                                    ...

Selengkapnya

Miniatur Sepeda Ontel

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda Ontel

  Nama : Miniatur Sepeda Ontel Ukuran : Standart Bahan : Kayu/Bambu Lama Pekerjaan :   Jumlah Pekerja :   Harga : Pesan Stok : Pesan                                                    ...

Selengkapnya

Motor 'CB' Klasik

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Motor 'CB' Klasik

Nama : Motor 'CB' Klasik Ukuran : - Bahan : Kayu, Lem Korea, Ban Bekas Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan