Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV, Notari…

03-03-2015 Hits:35

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV, Notaris Pindah dan Pengganti serta Pewarganegaraan

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. melantik dan mengambil sumpah Pejabat... Selengkapnya

Art Action, Rutan Pondok Bambu Gelar Melukis Bersama WBP dengan IKJ da…

28-02-2015 Hits:93

Art Action, Rutan Pondok Bambu Gelar Melukis Bersama WBP dengan IKJ dan Seniman Yogya

  Jakarta_info – Goresan tak terbelenggu, itulah kata yang tepat untuk acara melukis bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (wbp) se-DKI Jakarta yang... Selengkapnya

32 Kelurahan DKI Jakarta Diresmikan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum

25-02-2015 Hits:63

32 Kelurahan DKI Jakarta Diresmikan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum

  Jakarta_info – 25 Februari 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Menteri Hukum dan... Selengkapnya

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kanwil DKI Gelar Rapat Koordina…

24-02-2015 Hits:39

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kanwil DKI Gelar Rapat Koordinasi

  Jakarta_info - Dalam rangka Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada hari... Selengkapnya

Petunjuk Teknis Lelang dengan Perpres 4 Tahun 2015 namun Menggunakan L…

18-02-2015 Hits:152

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres tersebut... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Ayat Kursiy (Kerajinan Alumunium)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Ayat Kursiy (Kerajinan Alumunium)

Nama : Ayat Kursiy (Kerajinan Alumunium) Ukuran : - Bahan : Lembar Alumunium, Beludru, Lem Korea Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

Miniatur Perahu Phinisi 2

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Perahu Phinisi 2

  Nama : Miniatur Perahu Phinisi  Bahan Dasar : Kertas Koran Ukuran : Standart                                                    ...

Selengkapnya

Ceplok Kembang

Batik Tulis

Ceplok Kembang

Nama : Ceplok Kembang Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) Bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 250.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan