Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Cuti/ Pengganti dan Pewargan…

22-01-2015 Hits:51

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Cuti/ Pengganti dan Pewarganegaraan

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. melantik dan mengambil sumpah Notaris... Selengkapnya

Sejumlah 300 orang Pejabat Eselon IV dan JFU pada Kanwil dan Jajaranny…

22-01-2015 Hits:63

Sejumlah 300 orang Pejabat Eselon IV dan JFU pada Kanwil dan Jajarannya Ikuti Ujian Test CAT

  Jakarta_info – Dalam rangka pemetaan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2015, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)... Selengkapnya

Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Yang Akuntabel, Kanwil DKI Gelar …

20-01-2015 Hits:57

Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Yang Akuntabel, Kanwil DKI Gelar Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Tahun 2014

Jakarta_info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP.,M.Si., membuka secara resmi Rekonsiliasi dan Pemutakhiran... Selengkapnya

Memperbaiki Akhlak Dan Suri Tauladan Dalam Kehidupan, Kanwil DKI Perin…

16-01-2015 Hits:73

Memperbaiki Akhlak Dan Suri Tauladan Dalam Kehidupan, Kanwil DKI Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H

Jakarta_info – Peringatan Maulid Nabi/ Kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh disetiap tanggal 12 Rabiul Awal 1436 H, maka sebagai tanda... Selengkapnya

Tingkatkan Koordinasi Migrasi Data, Kadiv Yankumham Rapat Bareng Denga…

16-01-2015 Hits:51

Tingkatkan Koordinasi Migrasi Data, Kadiv Yankumham Rapat Bareng Dengan Ditjen AHU

Jakarta_info – Pada Hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015,pukul 09.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Sulam Perca Mukenah

Lapas Kelas IIA Salemba

Sulam Perca Mukenah

    Nama : Sulam Perca Mukenah Bahan Dasar : Kain Perca Ukuran : Standart                                                    ...

Selengkapnya

Miniatur Motor 'Harley Davidson' (ukuran…

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Motor 'Harley Davidson' (ukuran besar)

  Nama : Miniatur Motor 'Harley Davidson' (ukuran besar) Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, Beludru, Display Kaca Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                ...

Selengkapnya

Bed Cover Tazmania

Sulam Perca

Bed Cover Tazmania

Nama : Bed Cover Tazmania Ukuran : 120 cm x 200 cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

January 2015
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan