Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Imigrasi Kinjungi Kant…

18-09-2014 Hits:9

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Imigrasi Kinjungi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jakarta_info – Guna meningkatkan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) siang ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI... Selengkapnya

Rapat Koordinasi RKA-K/L T.A. 2015 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanw…

18-09-2014 Hits:13

Rapat Koordinasi RKA-K/L T.A. 2015 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta

    Selasa, 16 September 2014 dimulai pukul (09:35 - 11:55 WIB) bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah diselenggarakan Rapat Koordinasi... Selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah Duduk Bareng dengan Komisi Nasional Hak Asasi Ma…

17-09-2014 Hits:9

Kepala Kantor Wilayah Duduk Bareng dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. menerima kunjungan dari Komisi Nasional Hak Asasi... Selengkapnya

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

16-09-2014 Hits:39

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

  Kamis, 11 September 2014 mulai pukul 09.25 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI... Selengkapnya

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Yankum dan Kadiv Min K…

15-09-2014 Hits:18

Tingkatkan Pengawasan Kinerja : Kakanwil, Kadiv Yankum dan Kadiv Min Kunjungi BHP Jakarta

  Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Kapal Pesiar 1 (ukuran sedang)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kapal Pesiar 1 (ukuran sedang)

Nama : Kapal pesiar 1 (ukuran sedang Ukuran : - Bahan : Lem, Acrilic, Kasa, Lem Korea Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

Mobil Klasik 'Vokswagon'

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Mobil Klasik 'Vokswagon'

Nama : Mobil Klasik 'Vokswagon' Ukuran : - Bahan : Kayu, Lem Korea, Ban Bekas Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Modifikasi Body Motor

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Modifikasi Body Motor

Nama : Modifikasi Body Motor Bahan Baku   : Serat Fiber   Dempul   Cat Harga : Tergantung Model                                                  ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

September 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan