Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2014 DAN PROGRAM KEGIATAN BAN…

31-10-2014 Hits:31

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2014 DAN PROGRAM KEGIATAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2015

Penulis : Prasetyo, S.H.   Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2014 Dan... Selengkapnya

Capai Prestasi Kinerja dan Pelayanan, Kanwil DKI Jakarta Raih Kanwil T…

30-10-2014 Hits:43

Capai Prestasi Kinerja dan Pelayanan, Kanwil DKI Jakarta Raih Kanwil Terbaik Peringkat Ke-III

  Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. menghadiri Upacara Peringatan... Selengkapnya

Ibu-Ibu Dharma Wanita Ikut Lomba Tumpeng

30-10-2014 Hits:34

Ibu-Ibu Dharma Wanita Ikut Lomba Tumpeng

Dalam Rangka memperingati HUT Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM yang ke-69,  Para ibu – ibu Dharma Wanita Kantor... Selengkapnya

Kadiv Administrasi Ansaruddin Pimpin Upacara Peringatan Hari Dharma Ka…

30-10-2014 Hits:32

Kadiv Administrasi Ansaruddin Pimpin Upacara Peringatan Hari Dharma Karyadhika 2014

  Kondisi Upacara HDKD 2014 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Penyerahan Simbolis Hasil Penggeledahan Lapas dan Rutan Penyerahan... Selengkapnya

45 Pejabat Eselon III, IV dan V Jajaran Kanwil dan UPT DKI Jakarta Dil…

28-10-2014 Hits:75

45 Pejabat Eselon III, IV dan V Jajaran Kanwil dan UPT DKI Jakarta Dilantik

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. mengambil sumpah dan... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Vespa mini (kecil)

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Vespa mini (kecil)

Nama : Vespa Mini (kecil) Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda,Lem Korea,HPL. Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                              ...

Selengkapnya

Lukisan Ayam Jago

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Lukisan Ayam Jago

Nama : Lukisan Macan Ukuran : - Bahan : Kanvas, Cat Minyak, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Rumah Burung Tempat Tissu

Rutan Kelas I Cipinang Jakarta

Rumah Burung Tempat Tissu

Nama : Rumah Burung Tempat Tissu Bahan Baku   : Triplek 6 mm   Triplek 9 mm   Kayu Nindi   Kayu Jati Harga : Rp. 125.000,-                                      ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan