Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Koordinasi Dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM …

25-11-2014 Hits:24

Rapat Koordinasi Dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

Oleh : Oswald, S.H Jumat, 21 November 2014, pukul 14.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana Putra... Selengkapnya

Kunjungan Kasi Pidana Umum Kejari Tangerang di Rupbasan Klas I Jakarta…

24-11-2014 Hits:32

Kunjungan Kasi Pidana Umum Kejari Tangerang di Rupbasan Klas I Jakarta Barat

  Pada hari Jumat, 22 Nopember 2014, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tangerang melakukan kunjungan kerja ke Rupbasan Klas I Jakarta... Selengkapnya

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja, Divisi Administrasi Gelar Rapat Inte…

20-11-2014 Hits:50

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja, Divisi Administrasi Gelar Rapat Internal

  Jakarta - Rabu, (19/11) bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Divisi... Selengkapnya

Pelantikan Notaris Pengganti

20-11-2014 Hits:54

Pelantikan Notaris Pengganti

  Jakarta, 19 November 2014, bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Kanwil Kementerian... Selengkapnya

Diskusi Publik Menuju Hukum Perdata Internasional Indonesia

18-11-2014 Hits:62

Diskusi Publik Menuju Hukum Perdata Internasional Indonesia

  SAFATIL FIRDAUS, S.H.,M.Si (Kabid HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta) menghadiri kegiatan Diskusi Publik Hukum Perdata Internasional yang dilaksanakan pada hari... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Kereta Uap

Kerajinan dan Sablon

Kereta Uap

Nama : Kereta Uap Ukuran : P:30cm, T:20cm, L:7cm Bahan : Triplek, Cat, Lem, Lukis Lama Pekerjaan : 15 hari Jumlah Pekerja : 4 orang Harga : Rp. 200.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

Miniatur Sepeda

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda

  Nama : Miniatur Sepeda Bahan Dasar : Kertas Koran Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

Parang Koro Kembar

Batik Tulis

Parang Koro Kembar

Nama : Parang Koro Kembar Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 5 (lima)minggu Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan