Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kegiatan Temu Sadar Hukum di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur tangg…

17-04-2015 Hits:42

Kegiatan Temu Sadar Hukum di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 15 April 2015

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 telah dilaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum Putaran hari ke 2 (dua) di Wilayah... Selengkapnya

Kegiatan Temu Sadar Hukum Untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timu…

17-04-2015 Hits:37

Kegiatan Temu Sadar Hukum Untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

   Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum... Selengkapnya

Jelang Kegiatan Temu Sadar Hukum, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Persiap…

08-04-2015 Hits:73

Jelang Kegiatan Temu Sadar Hukum, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Persiapan

    Penulis Berita : Revi Balina Putri (JFU Pengelola Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Editor : Angga (Humas)     Jakarta_info –... Selengkapnya

Gali Bakat dan Kreatifitas Petugas dan Warga Binaan, Kanwil DKI Gelar …

08-04-2015 Hits:134

Gali Bakat dan Kreatifitas Petugas dan Warga Binaan, Kanwil DKI Gelar Pekan Olah Raga Dan Seni Tahun 2015

  Jakarta_info – Dalam Upaya menggali bakat dan kreatifitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta membangun integritas petugas Pemasyarakatan yang tinggi dalam... Selengkapnya

KOORDINASI PERSIAPAN KAJIAN PERMASALAHAN HAM BALITBANGHAM DENGAN KANWI…

07-04-2015 Hits:69

KOORDINASI PERSIAPAN KAJIAN PERMASALAHAN HAM BALITBANGHAM DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA

    Kontributor : Suwandri Munthazur (JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM)   Jakarta-Info, Kamis (02/04/2015) bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Lukisan Batik Cirebon

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Batik Cirebon

  Nama : Lukisan Batik Cirebon Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                          ...

Selengkapnya

Lukisan Harimau

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Harimau

  Nama : Lukisan Harimau Bahan Dasar : Kanvas Oil Ukuran : 90 cm x 120 cm                                              ...

Selengkapnya

Watu Warna Warni

Batik Tulis

Watu Warna Warni

Nama : Watu Warna warni Ukuran : 250 cm x 180 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp.                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

April 2015
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan