INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti, PPNS dan …

17-04-2014 Hits:6

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti, PPNS dan Pewarganegaraan

Jakarta – Kamis (17/04) Pukul 09.30 WIB. bertempat di Aula Lt. 4 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI... Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEWARGANEGARAAN, NOTARIS DAN…

10-04-2014 Hits:82

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEWARGANEGARAAN, NOTARIS DAN PEJABAT ESELON V DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta RUSDIANTO, Bc.IP., S.H., M.Hum mengambil Sumpah Jabatan... Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI TIM P4GN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ANGKATAN I TAHU…

08-04-2014 Hits:64

RAPAT KOORDINASI TIM P4GN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ANGKATAN I TAHUN 2014 DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMD AN HAM DKI JAKARTA

Jakarta, Selasa (08/04/14) pukul  10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah diadakannya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Upaya P4GN... Selengkapnya

Focus Group Discussion Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada Kanto…

04-04-2014 Hits:120

Focus Group Discussion Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

  Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang akan dilaksanakan di tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak... Selengkapnya

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TER…

03-04-2014 Hits:5

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TERBUKA JAKARTA

Jakarta - (02 april 2014) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rusdianto, Bc.IP, S.H, M.Hum menyempatkan waktunya untuk... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 1000 Character restriction
Your text should be in between 10-1000 characters

galeri-video-icon