Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pelaksanaan "Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI", Kanwil Kemenkum…

01-06-2015 Hits:69

Pelaksanaan "Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI", Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Laksanakan Amanat Menkumham RI

Jakarta_info – Secara serentak hari ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bertekad melaksanakan kegiatan revolusi mental yang merupakan... Selengkapnya

Pemasangan Banner dan Spanduk "Gerakan Ayo Kerja... ! Kami PASTI…

01-06-2015 Hits:53

Pemasangan Banner dan Spanduk "Gerakan Ayo Kerja... ! Kami PASTI" Sebagai Bentuk Sosialisasi

  Pemasangan Banner, Spanduk dan Umbul-umbul dalam rangka Gerakan Ayo Kerja - Kami PASTI tidak hanya berisi logo PASTI nya saja... Selengkapnya

Kurangi Pecandu, Divisi PAS Adakan Kegiatan Diseminasi Perawatan dan K…

29-05-2015 Hits:105

Kurangi Pecandu, Divisi PAS Adakan Kegiatan Diseminasi Perawatan dan Kesehatan Bagi Petugas Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta

Jakarta_info - Ketergantungan Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Napza) adatah suatu penyakit yang dalam International Clasification of Diseases and... Selengkapnya

Proses Memperoleh Pewarganegaraan RI, Kadiv Administrasi Buka Kegiatan…

29-05-2015 Hits:28

Proses Memperoleh Pewarganegaraan RI, Kadiv Administrasi Buka Kegiatan Seminar Kewarganegaraan

Penulis Berita dan Dok : Oswald, S.H., Ed : Angga (Humas) Jakarta_info – Perkawinan Campur adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia... Selengkapnya

SEMINAR KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSES MEMPEROLEH P…

29-05-2015 Hits:12

SEMINAR KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSES MEMPEROLEH PEWARGANEGARAAN RI (NATURALISASI)

Penulis Berita dan Dok : Oswald, S.H. (Jfu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Ed : Angga (Humas) Jakarta_info – Begitu Banyaknya... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Mobil Klasik 'Vokswagon'

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Mobil Klasik 'Vokswagon'

Nama : Mobil Klasik 'Vokswagon' Ukuran : - Bahan : Kayu, Lem Korea, Ban Bekas Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Kerajinan Arca

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kerajinan Arca

Nama : Kerajinan Arca Ukuran : - Bahan : Limbah Koran Bekas, Lem Kayu, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Miniatur Sepeda

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda

  Nama : Miniatur Sepeda Bahan Dasar : Kertas Koran Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres).

“Setelah melakukan lobi, kami sepakat Perpres tetap dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3), di Komplek Parlemen.

Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanhal baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepakatan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP.

Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai “beleid regel”(peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004 memang telah memasukkan Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan terhambatnya pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisiundang-undang ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3).

Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya.

Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercatat hanya tiga Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.

Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan undang-undangnya dibatalkan,” ujarnya lagi.

Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat.

“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lobi yang berlangsung sekitar 30 menit itu.\

penulis: ali

sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d80e341a3d9b/dpr-pemerintah-sepakat-pertahankan-perpres

Layanan Online

Aplikasi Online

June 2015
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan