Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

Dasar Hukum dan Sejarah

Awal Kantor Wilayah dibentuk pada tahun 1982 diberi nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Kantor Wilayah pada saat itu meliputi wilayah Tangerang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Kemudian untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Tangerang diserahkan kepada Kantor Wilayah Jawa Barat dan kemudian dibentuk pula Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: A.325.KP.04.04 Tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001.

Kepala Kantor Wilayah diawal berdirinya dibantu oleh para koordinator antara lain Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasyarakatan dan Koordinator Keimigrasian. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, istilah Koordinator dirubah menjadi Divisi dan masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:

  1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
  2. Divisi Pemasyarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
  4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah membawahi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 4 (empat) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 4 (empat) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 5 (lima) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), 7 (tujuh) Kantor Imigrasi (KANIM) dan 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan 1 (satu) Rumah Sakit.

Kantor Wilayah sebelumnya juga membawahi ruang lingkup PERADILAN se-DKI Jakarta (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). Namun pada tahun 1998 dikeluarkan ketetapan MPR Nomor MPR/X/1998 yang menetapkan kekuasaan kehakiman harus bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Kebijakan bahwa Peradilan harus berada satu atap dengan Mahkamah Agung (MA) kemudian diatur dan dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian undang-undang tersebut telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tentang Mahkamah Agung yang membawahi peradilan diatur dalam Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi Administrasi dan Finansial Lembaga Peradilan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.