Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

21 01 2019 LAPSUSTIK rekam eKTP 5

Jakarta-LapsustikNews– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta kembali diberikan kepercayaan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi Pusat Kegiatan Pembukaan Tempat Rekam Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang diperuntukkan bagi Narapidana/ Tahanan di Lapas, Rutan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Serentak Se-Indonesia, Kamis (17/01) yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.

Pelaksanaan pembukaan rekam cetak KTP-Elektronik di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/540/Dukcapil tanggal 10 Januari 2019 hal Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak Perekaman KTP-Elektronik di Lapas/Rutan. Sekaligus mendukung terpenuhinya syarat hak konstitusional narapidana/tahanan pada Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019, dimana merupakan bukti sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kemeterian Dalam Negeri untuk melakukan rekam cetak KTP-Elektronik pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2019 di seluruh Lapas,Rutan dan LPKA.

Kegiatan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Timnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua Ombudsman, Ketua KPUD DKI Jakarta, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham, Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan , Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta, Seluruh Kepala Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Lapas/Rutan/LPKA/Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) DKI Jakarta beserta jajarannya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta dan Para Tim Wartawan (Pers-red).

21 01 2019 LAPSUSTIK rekam eKTP 4

21 01 2019 LAPSUSTIK rekam eKTP 6

Sebelum pembukaan dimulai, Lapsustik Band Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta menampilkan beberapa lagu dan setelah Menyanyikan Bersama Lagu Indonesia Raya dan Mars Pemasyarakatan dilanjutkan dengan penampilan Tarian Nyai Ronggeng persembahan dari WBP LPP DKI Jakarta.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Pembacaan Laporan oleh Sri Puguh Utami selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan “ Bahwa sebagian besar warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki e-KTP. Untuk itu, perlu ada perekaman dan cetak e-KTP di lapas dan rutan se-Indonesia. "WBP yang masuk jadi Daftar Pemilih Terpilih (DPT-red) hanya sebanyak 79.763 orang atau hanya 31 persen. Sedangkan sisanya 69 persen lainnya belum terdata. Dengan ini, sehingga ada percepatan sehingga bisa menyukseskan pemilu serentak 2019," ucap Sri

21 01 2019 LAPSUSTIK rekam eKTP 2

Selanjutnya sambutan dari Zudan Arif Fakrulloh sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan “Secara teknis ada beberapa tahapan langkah untuk mengumpulkan rekam data KTP Elektronik bagi wbp di Lapas agar bisa memenuhi hak suaranya pada pemilihan umum tanggal 17 April 2019. Pertama mengecek apakah wbp sudah memiliki e-KTP kalau sudah dan masih dibawa maka selanjutnya dilakukan rekam e-KTP, kedua bagi wbp yang lupa Nomor Induk Kependudukannya (NIK-red) maka dilakukan pengecekan data melalui pencarian nama dan ketiga mendata wbp yang mengaku benar-benar belum terdaftar maka dilakukan pencarian berdasarkan nama. Sehingga dengan langkah ini berharap lebih berhati-hati untuk mendapatkan data rekam KTP wbp dan diharapkan tidak ada dobel data yang dimiliki setiap wbp di Lapas/Rutan.”

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyambut baik kegiatan rekam dan cetak e-KTP di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Dengan begitu, hak memilih masyarakat bisa terjamin. "Setiap warga negara yang penuhi syarat, harus kita jamin mereka bisa gunakan hak pilih," ucap Arief.

Arif menambahkan "Kalau lapas, rutan yang cukup jumlah pemilihnya akan ada TPS. Namun ada juga lapas di daerah mungkin pemilih yang penuhi syarat cuma 10 atau 20 itu akan dimasukkan ke TPS terdekat.” Arif juga menjelaskan “Bahwa wbp bisa memilih calon anggota legislatif jika lapas yang ditempati sama dengan alamat tinggalnya. Jika tidak, mereka hanya memilih calon presiden dan wakil presiden.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menjelaskan dalam sambutannya “Secara singkat pada tahap terakhir menjelang pemilu 2019, pemerintah optimis bahwa KPU dan Bawaslu bisa memenuhi target keberhasilannya dalam pelaksanaan pemilu nanti.” Tjahyo menambahkan “ Pastinya keberhasilan ini bisa diraih jika adanya konsolidasi yang berjalan dengan baik yaitu adanya partisipasi dari masyarakat aktif yang bisa saling mendukung hingga pemilu nanti diharap berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.” Tjahyo menyerukan “ Mari bersama-sama kita awasi dengan baik, berikan kontribusi yang baik dalam pelaksanaan proses kesiapan menjelang Pemilu 17 April 2019.”21 01 2019 LAPSUSTIK rekam eKTP 3

Kemudian Yasonna H.Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM mengucapkan “ Terima kasih atas kerja keras seluruh panitia untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan rekam e-KTP bagi WBP Lapas/Rutan se-Indonesia

sehingga diharapkan semoga proses Demokrasi Politik bisa berjalan baik dalam menentukan hak pilihnya.” Yasonna pun menegaskan “Narapidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan hakim masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak-hak tersebut.” Acara berikutnya adalah komunikasi melalui media Teleconference yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada beberapa Lapas/Rutan dimana Yasonna H.Laoly mengucapkan salam dan terima kasih kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis yang telah melaksanakan serentak kegiatan rekam e-KTP di Wilayahnya masing-masing.

Setelah itu penyerahan secara simbolis KTP Elektronik kepada perwakilan WBP yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Ombudsman yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Acara diakhiri dengan peninjauan langsung ke tempat kegiatan rekam e-KTP yang disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Pejabat lainnya yang hadir serta peninjauan hasil karya WBP dan berikutnya menuju ke Ruang Lobby Gedung Utama Lapas Narkotika Jakarta untuk melaksanakan Konferensi Pers.

 

Kontributor : Nurmala Dewi (Tim Humas Lapas Narkotika Jakarta)