Jakarta, LapsustikNews – Lapas Narkotika Jakarta mengikuti kegiatan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 dan penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Bersama Para Kepala Divisi, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yakni Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya Jayakarta, Pemprov DKI Jakarta dan BNN Provinsi DKI Jakarta, Selasa (02/02).
Setelah penandatanganan, sambutan diberikan oleh Wakil Kejaksaan Tinggi, Dr. Supardi. Menyampaikan “pencapaian WBK WBBM Jakarta Selatan telah kami capai. Perjuangan berat mempertahankan dan merupakan tantangan untuk menjadikan seluruh 27 UPT menjadi WBK dan WBBM. Kejaksaan pun sudah menerapkan target kerja guna mencapai keberhasilan pelayanan”
Selanjutnya sambutan diberikan oleh Plt. Asisten Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko. Beliau menyampaikan selamat dan terima kasih atas terselenggaranya deklarasi kinerja WBK WBBM Kanwil Kumham DKI Jakarta.
Ketua Ombudsman DKI Jakarta Teguh P. Nugroho turut mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil Liberty Sitinjak karena telah berhasil mengentaskan Kanwil DKI Jakarta serta UPT nya menjadi WBK dan WBBM. Kanwil Kumham DKI Jakarta mengembangkan inovasi terkait imigrasi dan pelayanan publik, inovasi merupakan hal penting dari sektor pelayanan publik.
Kegiatan berlangsung di ruang Aula Lapas Narkotika Jakarta diikuti oleh Pejabat Struktural Lapas Narkotika Jakarta yang terpusat di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan di relay secara virtual ke 27 Satuan Kerja di wilayah DKI Jakarta.
Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen Lapas Narkotika Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan melakukan program perubahan percepatan reformasi birokrasi.
Peningkatan jumlah Satuan Kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM juga menandakan semakin baiknya komitmen jajaran ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang responsif, transparan serta bebas dari korupsi dan pungutan liar. Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini satuan kerja yang telah menjadi WBK dan WBBM dapat menjadi pilot project untuk satuan kerja lainnya. Selain itu satuan kerja yang berpredikat WBK dan WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.
Kontributor: Firman Aditya