Jakarta, Lapsustik News Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan serta pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali memberi kepercayaan kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) menjadi tempat pusat penyelenggaraan Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020, Kamis (16/01) yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Lapas Narkotika Jakarta.
Acara dimulai dari Pukul 08.00 s.d 10.00 wib yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Para Pejabat Setingkat Menteri, Pejabat Internal Kementerian Hukum dan HAM RI, Pimpinan Tinggi Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Tinggi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-DKI Jakarta, Beberapa Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Karawang beserta 15 Warga Binaannya, Beberapa Petugas Lapas Klas IIA Subang beserta 4 Warga Binaannya, 25 Petugas Lapas Klas I Cipinang beserta Warga Binaannya, Petugas dan Warga Binaan LPN Jakarta dan Para Tim Wartawan.
Kehadiran Menteri Hukum dan HAM RI dan tamu undangan lainnya disambut dengan penampilan Tarian Khas Sunda dari Warga Binaan Lapas Krawang yang dilanjutkan dengan kegiatan pembukaan diawali dengan seremoni menyanyikan Lagu Indoensia Raya yang dibawakan oleh Tim Paduan Suara Narapidana Terorisme dari Lapas Klas I Cipinang.
Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, mengungkapkan capaian kinerja Pemasyarakatan tahun 2019 telah melampaui target, antara lain terkait pemberian hak remisi dan hak integrasi yang dioptimalkan melalui Crash Program, yaitu Remisi Umum target 99.027 orang capaian 130.383 orang, Remisi Khusus target 82.200 orang capaian 114.561 orang, PB target 32.409 orang capaian 40.131 orang, dan CB target 9.826 orang capaian 29.909 orang, meskipun masih ada capaian target 2019 yang belum terpenuhi, yaitu Asimilasi target 11.490 orang capaian 5.236 orang dan CMB dengan target 1.306 dan capaian 966. Utami melanjutkan “Resolusi Pemasyarakatan 2020 merupakan kebulatan tekad kami secara berkelanjutan untuk meningkatkan setiap aspek pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus kami tunaikan melalui aksi dan langkah yang PASTI,”
 |
 |
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menegaskan tahun 2020 bukan waktunya lagi bagi Pemasyarakatan untuk terjebak pada segala pasang surut fenomena klasik yang cenderung berulang-ulang. Pemasyarakatan harus keluar dari tekanan serta mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru guna mengatasi segala macam persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat.
Selain itu Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada kementerian/lembaga pendukung capaian program layanan Pemasyarakatan 2019, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta Perpustakaan Nasional.
Kontributor : Nurmala Dewi Dan Tim Dokumentasi LPN Jakarta