Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

  Lomba Cerdas Cermat

jakarta.kemenkumham.go.id. Bertempat di aula lantai 4, Kamis (15/08/19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCC) dalam rangka Diseminasi HAM Tingkat SMA/SMK/MAN sederajat di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Acara dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Baroto, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Sebelumnya laporan dari Ketua Penyelenggara oleh Kepala Bidang HAM, Safatil Firdaus.

2019 08 15 Lomba Cerdas Cermat 5 2019 08 15 Lomba Cerdas Cermat 1

Peserta lomba cerdas cermat terdiri dari 15 (lima belas) sekolah SMA/SMK/MAN sederajat berasal dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu SMAN 71 Jakarta, SMAN Unggulan MH.Thamrin, SMAN 81 Jakarta, SMAN 61 Jakarta, SMAN 42 Jakarta, SMAN 12 Jakarta, SMAN 88 Jakarta, SMAN 53 Jakarta, SMKN 6 Jakarta, SMKN 26 Jakarta, SMKN 48 Jakarta, SMKN 16 Jakarta, SMKN 27 Jakarta, SMKN 12 Jakarta dan SMKN 8 Jakarta. Dewan Juri berasal dari Direktorat Jenderal HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman pentingnya menghormati hak asasi manusia di kalangan pelajar, menyebar luaskan tentang hak asasi manusia, memberikan motivasi bagi siswa/siswi di sekolah sebagai bekal berprilaku di masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini mempunyai dua tujuan akhir yaitu “pertama Agar para pelajar dapat memahami hal asasi manusia baik dalam aspek teoritis maupun HAM sebagai nilai yang harus terinternalisasi kepada masyarakat sehingga mampu mengimplementasikan saat terjun ke lapangan atau bersinggungan dengan masyarakat dan yang kedua Pemenang dalam perlombaan ini akan dikirimkan pada lomba cerdas cermat tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal HAM pada bulan Desember nanti dalam rangka hari HAM se-dunia”. 

2019 08 15 Lomba Cerdas Cermat 6

Di akhir kegiatan sebagai juara lomba cerdas cermat ini, juara pertama SMKN16, kedua SMKN 26 dan juara ketiga SMAN 61. Sebagai juara harapan lomba cerdas cermat pertama SMAN 71, juara harapan kedua SMAN 53 dan juara harapan ketiga SMAN 27. Juara lomba yel-yel terbaik dipegang oleh SMAN 61.

Setelah pengumuman pemenang dilanjutkan dengan pembagian hadiah dan foto bersama.

2019 08 15 Lomba Cerdas Cermat 2 3

Lomba Cerdas Cermat 2 2

 Lomba Cerdas Cermat

 

Dokumentasi: Gustaf

 

2019 08 13 MKN 4

jakarta.kemenkumham.go.id - Selasa (13/08/19), Bertempat di Ruang Casablanca 7, Hotel Wyndham Casablanca, berlangsung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Majelis Kehormatan Notaris yang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta. Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Dr. Baroto) menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan FGD yang dihadiri oleh Penyidik dari Kepolisian, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Daerah Notaris di DKI Jakarta, Pengurus Daerah Notaris se-DKI Jakarta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Bambang Sumardiono, yang memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan tersebut.2019 08 13 MKN 1

Dalam arahannya, beliau menjelaskan bahwa sebagai lembaga baru majelis kehormatan notaris telah memberikan warna baru dalam pembinaan notaris yang ada di Indonesia dan sudah sepantasnya diberikan ruang khusus berdampingan dengan lembaga-lembaga lain guna mendukung pelaksanaan jabatan notaris yang bersih dan profesional. Majelis Kehormatan Notaris dibentuk dengan kewenangan untuk membantu Menteri Hukum dan HAM dalam upaya melakukan pembinaan terhadap notaris sebagai pejabat publik terkait dengan adanya kepentingan proses peradilan, penyidikan, tuntutan hukum baik oleh polisi, jaksa selaku penuntut umum atau hakim. Beliau berharap kegiatan FGD ini dapat difokuskan untuk menginventarisir permasalahan, penguatan komunikasi sehingga tercapai persamaan persepsi antar instansi terkait.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dimoderatori langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Baroto. H. Ediwarman Gucci (Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah DKI Jakarta), sebagai pemateri pertama, menyampaikan materi terkait dengan Kewenangan MKN Wilayah DKI Jakarta dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap panggilan notaris. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Samian (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya) yang membagikan materi mengenai tindak pidana yang terkait dalam akta dan pertanahan serta pelaksanaan pemanggilan dan permintaan pengembalian minuta akta notaris. Terakhir, Dr. Teddy Anggoro (Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat), menyampaikan terkait dengan tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris.

2019 08 13 MKN 5 2019 08 13 MKN 6
2019 08 13 MKN 2 2019 08 13 MKN 3

 

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)

2019 08 12 PELANTIKAN NOTARIS 1jakarta.kemenkumham.go.id - Senin (12/08/19). Bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta (Baroto) mengambil Sumpah Jabatan Notaris Cuti/Pengganti, berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang berasal dari Wilayah Jakarta Selatan, 2 orang berasal dari Jakarta pusat dan 2 orang berasal dari Jakarta Timur.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sambutannya menjelaskan "Bahwa Notaris mempunyai fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yg dilayaninya, demikian pula seorang notaris pengganti harus berpegang teguh kepada kode etik notaris, namun dalam realitasnya, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada notaris yg melakukan pelanggaran kode etik tersebut". Acara diakhiri dengan photo bersama.

2019 08 12 PELANTIKAN NOTARIS 2

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 08 09 Rapat KabupatenKota Peduli HAM 2jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di Ruang Rapat VIP lantai 2 blok P Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis(9/8/19). Dilaksanakan Rapat Koordinasi Finalisasi Pelaporan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kegiatan ini di pimpin oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Desi Putra.

Dalam arahannya kepada para UKPD di sampaikan bahwa pengumpulan data dukung penilaian Kabupaten kota Peduli Ham terakhir adalah hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019. Agar dipersiapkan dengan sebaik baiknya dan telah di validasi oleh Kepala suku Dinas terkait.

Hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Kasubid Pemajuan HAM, Lusia Wahyuniati, para UKPD serta Instansi terkait.

2019 08 09 Rapat KabupatenKota Peduli HAM 3 2019 08 09 Rapat KabupatenKota Peduli HAM 4

Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

 

2019 08 09 YANKUM 1

Jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di Kantor Camat Jagakarsa Jakarta Selatan, pada Hari Jum'at (09/08/2019), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Dr. Baroto, didampingi oleh Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bintang Oktafianti Subekti, menghadiri rapat persiapan penyusunan Buku Indikasi Geografis dalam rangka mendukung Alpukat Cipedak sebagai ciri khas sumber daya alam di Provinsi DKI Jakarta yang akan dilindungi indikasi geografisnya oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hadir dalam rapat kali ini Camat Jagakarsa, Lurah Kecamatan Srengseng Sawah, Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jagakarsa, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Jagakarsa, Kepala Seksi Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kelompok Tani Sejahtera Makmur. Diharapkan pada rapat kali ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendukung dan mendorong percepatan terdaftarnya Alpukat Cipedak sebagai indikasi geografis Provinsi DKI Jakarta.

2019 08 09 YANKUM 3 2019 08 09 YANKUM 2

 

(Kontributor: Bintang Oktafiyanti Subekti)

2019 08 05 YANKUM 3jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada hari Senin (05/08/2019), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memimpin rapat dalam rangka percepatan penyerapan anggaran bantuan hukum Tahun Anggaran 2019. Rapat tersebut melibatkan para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) Analis Pertimbangan Bantuan Hukum.

Selain penyerapan anggaran, rapat juga membahas terkait kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta strategi untuk mengatasi kendala tersebut baik dari segi teknis maupun administrasi pencairan anggaran bantuan hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berharap dengan adanya tambahan tenaga JFT Penyuluh Hukum dalam proses verifikasi data aplikasi SID Bankum (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) bisa membantu meningkatkan penyerapan anggaran bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

2019 08 05 YANKUM 2 2019 08 05 YANKUM 1

(Contributor: Yuliana; Editor: Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)

WhatsApp Image 2019 08 02 at 13.20.41jakarta.kemenkumham.go.id - Jumat, 2 agustus 2019. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Baroto) memberikann arahan tentang Pembinaan dan Evaluasi terhadap 5 (lima) Majelis Pengawas Daerah Notaris se-DKI Jakarta di wakili oleh Sekretaris Majelis Pengawas Notaris.
Peningkatan kinerja MPDN se DKI Jakarta harus sesuai dengan Standart Operasional Prosedur terhadap pengawasan dan pembinaan notaris.
kepala Divisi Pelayanan Hukun dan HAM menghimbau kepada seluruh sekretaris MPDN di DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesional dalam melakukan pembinaan serta berperan serta dalam mendukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

2019 07 29 PENYULUHAN PKK 4
jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di RPTRA DKI Berseri Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Hari Senin (29/07/2019), dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Anggota PKK yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara. Kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menyebarluaskan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun budaya hukum dalam bentuk taat dan patuh terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tercipta masyarakat yang aman tertib dan sejahtera. Kegiatan ini dibuka oleh Lurah Pondok Kelapa, Siska Leonita.

Pada kesempatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr.Baroto, membawakan materi Bantuan Hukum. Beliau menyampaikan bahwa Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin yang sedang mengalamai masalah hukum, sehingga layanan ini dapat dimanfaatkan bagi mereka yang memang membutuhkan dan memenuhi persyaratan, sambungnya. Kegiatan juga menghadirkan narasumber lain dari LBH APIK dengan materi perlindungan bagi anak korban.

2019 07 29 PENYULUHAN PKK 5 2019 07 29 PENYULUHAN PKK 2

 

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)

2019 07 18 Kadarkum jatipadang 1Kamis, 18 Juli 2019 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Jatipadang Jakarta Selatan. Dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Jatipadang. Pada kesempatan ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Baroto. Baroto menyampaikan materi bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Rodiah. Acara dimulai dengan sambutan dan pembukaan dari Lurah Jatipadang Noviant Wijanarko. Baroto menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memiliki beberapa layanan kepada masyarakat antara lain layanan Keimigrasian seperti paspor, Kitas, Kitab, Layanan Pemasyarakatan seperti tahanan dan narapidana dan Layanan Hukum seperti notaris, Kewarganegaraan, Hak Kekayaan Intelektual dan Bantuan Hukum. Layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin merupakan implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai penyelenggara telah memverifikasi 41 Organisasi Bantuan Hukum yang siap melayani Bantuan Hukum secara gratis atau cuma-cuma. Mudah-mudah adanya layanan ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum sambungnya. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari BPHN, Biro Tata Pemerintahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Peserta kegiatan terdiri dari Karang Taruna, FKDM, LMD, Pengurus RT dan RW.

2019 07 18 Kadarkum jatipadang 3 2019 07 18 Kadarkum jatipadang 2

Kontributor : Dave

2019 07 16 LUHKUM DI SMA TAMAN MADYA 2

jakarta.kemenkumham.go.id - Selasa, (16/07/2019) Penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bullying, kenakalan remaja, narkotika, dan pemasyarakatan dilaksanakan dalam bagian dari kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun 2019 bertempat di SMA Taman Madya, Bendungan Jago, Jakarta Utara. Penyuluhan hukum dalam kegiatan Masa Pengenalan lingkungan Sekolah adalah satu wujud kontribusi pemerintah dalam pembangunan hukum nasional dalam pembentukan budaya hukum. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunakan metode tatap muka, dan berbentuk ceramah hukum yang bersifat akomodatif. Peserta kegiatan adalah siswa baru di SMA Taman Madya sebanyak kurang lebih 137 (Seratus tiga puluh tujuh) orang.Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat di pertahankan serta mampu menambah pemahaman hukum yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa di SMA Taman Madya.

Materi penyuluhan hukum dalam kegiatan ini diberikan oleh Koordinator penyuluh hukum yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta, Ibu Lestari Sejati Pertiwi (Penyuluh hukum ahli muda), Bapak David Nur Iman (Penyuluh ahli muda), Ibu Elvyana Lubis (Penyuluh ahli muda), serta Ibu Elli Sabarijani (Penyuluh ahli muda). Penyelenggara kegiatan ini adalah Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Ki Tamim Makruf, S.Ag,MM.

2019 07 16 LUHKUM DI SMA TAMAN MADYA 3 2019 07 16 LUHKUM DI SMA TAMAN MADYA 4

 

(Humas Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta)

2019 07 15 Penyuluhan Hukum UU Informasi dan transaksi Elektronik 1Senin, 15 Juli 2019. Penyuluhan hukum tentang undang undang informasi dan transaksi elektronik dan bully serta kenakalan remaja dilaksanakan
dalam bagian dari kegiatan Masa Pengenalan lingkungan Sekolah Tahun 2019 bertempat di SMPN 48 kebayoran lama.

Penyuluhan hukum dalam kegiatan Masa Pengenalan lingkungan Sekolah adalah satu wujud kontribusi pemerintah dalam pembangunan hukum nasional dalam pembentukan budaya hukum.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunakan metode tatap muka, dan berbentuk ceramah hukum yang bersifat akomodatif. Peserta kegiatan adalah siswa baru di smpn 48 jakarta ebanyak kurang lebih 200 orang.
Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat di pertahankan serta mampu menambah pemahaman hukum yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa di SMPN 48 jakarta selatan.

Materi penyuluhan hukum dalam kegiatan ini diberikan oleh Koordinator penyuluh hukum yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bpk Rohadi Suprianto,
wakil koordinator penyuluhan hukum kanwil kemenkumham, bapak Chabib Susanto, koordinator bidang penyuluhan langsung, Bapak David Nuriman

Penyelenggara kegiatan ini adalah kepala sekolah yang di wakili oleh Ibu Drs. Erni Sasmita.

2019 07 15 Penyuluhan Hukum UU Informasi dan transaksi Elektronik 2

2019 07 11 BANTUAN HUKUM 3Jakarta.kemenkumham.go.id - Kamis (11/07/2019), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum, yang dihadiri oleh para Lembaga Bantuan Hukum dan perwakilan dari Rumah Tahanan, serta perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta, Dr. Baroto dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Nurhendro Putranto) dan Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Pahala Damanik). Turut hadir pula Perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI dihadiri oleh Bapak Edi dan Ibu Bernita dari Panitia Pengawas Pusat Bantuan Hukum.

Pembahasan rapat tersebut mengenai adanya keterkaitan dokumen yang harus dilengkapi dari Lembaga Bantuan Hukum saat mengajukan reimbursement seperti Surat Keterangan Identitas, Surat Kuasa, maupun Petikan Putusan.

Hal ini menjadi sangat penting, selain faktor percepatan penyerapan anggaran juga sebagai ukuran sejauh mana kualitas pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum.

2019 07 11 BANTUAN HUKUM 1 2019 07 11 BANTUAN HUKUM 2

 

 

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)

 

2019 07 05 PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDAGAN 4

Info humas, Jumat (05/07/19) bertempat di aula lt 4, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan kegiatan "Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta", acara dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Baroto) didampingi Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Erinawita) sebagai moderator. Peserta berjumlah 35 orang antara lain dari SKPD Pemprov DKI Jakarta, Ditjen PP, BPHN dan JFT Kanwil DKI Jakarta selanjutnya sebagai nara sumber Andriana Krisnawati dengan materi "Peran perancang dalam pembentukan produk hukum daerah" dan Dwi Retnaningtyas dengan materi yang disampaikan "Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan" dari Ditjen PP.

2019 07 05 PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 2

2019 07 05 PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDAGAN 3

 

Dokumentasi: Gustaf

 

 

2019 07 04 WAWANCARA PEWARGANEGARAAN dan Notaris 1jakarta.kemenkumham.go.id - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, DR. Baroto, Kamis (04/07/19) yang dilaksanakan di lantai 3 Ruang rapat Kadiv Yankumham melantik dan mengambil sumpah Jabatan Notaris Pengganti/Cuti yang berjumlah 3 orang dari tiga wilayah dan dihadiri para pejabat struktural.

Pada pengambilan sumpah ini, para notaris membacakan berita acara sumpah sebagai notaris pengganti, dimana isi akta sumpah tersebut merupakan kewajiban dari notaris pengganti yang harus dilaksanakan.

2019 07 04 WAWANCARA PEWARGANEGARAAN dan Notaris 2

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 06 26 RDK TELAAHAN PRUDUKUM HUKUM DAERAH 3

Telah dilaksanakan Rapat Kegiatan Telaahan / Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM pada hari Rabu, 26 Juni 2019 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Baroto. Kegiatan ini membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperta) Tentang Jalan Berbayar Elektronik yang sampai saat ini masih polemik. Adapun telaah yang telah dilaksanakan adalah berupa analisa dari tiap tiap pasal di dalam Raperda tersebut yang belum berprespektif HAM, salah satunya adalah ruas jalan, kawasan dan/atau koridor bagi pengendara dari luar DKI Jakarta serta ruas jalan yang menjadi rute jalan berbayar tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi terhadap Raperda Tentang Jalan Berbayar Elektronik, yang memuat analisa dan telaahan dari perspektif HAM terhadap tiap pasal di Raperda tersebut. Rekomendasi ini nantinya akan dikirimkan kepada Pemprov DKI Jakarta/ DPRD sebagai instansi pemrakarsa dari Raperda tersebut, sehingga diharapkan Raperda tersebut akan mengakomodir nilai dan prinsip HAM didalamnya dengan tujuan akhir memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM bagi semua warga masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
Hadir dalam rapat Kepala Bidang HAM, Safatil Firdaus, Kasubid Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM Suratin Eko Supono, Kasubid Pemajuan HAM Lusia Wahyuniati, JFT Perancang Perundang-undangan Prasetyo dan Tupiet Irauna. Hadir dari Ditjen HAM Ibu Heni Tri Rahma Yanti.

2019 06 26 RDK TELAAHAN PRUDUKUM HUKUM DAERAH 1

2019 06 26 RDK TELAAHAN PRUDUKUM HUKUM DAERAH 2

 

Dok. Tim Humas.

 

2019 06 26 Rapat Kota Peduli Ham Jakbar 1Bertempat di Ruang Rapat Walikota Jakarta Barat, Rabu (26/6/2019) Digelar Rapat Pembinaan Kota Peduli Ham Diwilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Rapat dibuka oleh Sekretaris wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Endi Andi. Hadir Sbg Narasumber dalam kegiatan ini, Safatil Firdaus selaku Kabid Ham dan Lusia Wahyuniati, kasubid pemajuan Ham. Tujuan dari pembinaan Kabupaten/kota Peduli HAM Wilayah Kota Administrasi jakarta barat ini adalah untuk mempertahankan hasil yang telah di capai tahun sebelumnya, dimana wilayah Kota administrasi Jakarta Barat 2 tahun berturut turut mendapatkan nilai tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.

2019 06 26 Rapat Kota Peduli Ham Jakbar 2

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 06 26 Pelantikan Notaris 1

Rabu 26 Juni 2019, Kepala Kantor Wilayah telah melantik notaris. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Baroto, dalam amanatnya kepada Notaris yang baru saja dilantik agar dalam menjalanan tugasnya Notaris harus selain harus memiliki keterampilan profesi dibidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi, berpegang teguh kepada kode etik notaris,bekerja secara profesional sesuai dengan jabatannya. Kemudian kepada para Notaris Pengganti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengigatkan agar selaku penerima protokol untuk menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris yang digantikan setelah masa cuti berakhir, dan berita acaranya penyerahan protokol diserahkan kepada majelis notaris. Pelantikan dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV pada Kantor Wilayah, rohaniwan dan para undangan. Bertindak Sebagai Saksi Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Lina Kurniasari dan Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Bintang Oktaviyanti.

 

Notaris yang dilantik berjumlah 4 orang.

 

2019 06 26 Pelantikan Notaris 3

2019 06 26 Pelantikan Notaris 2

 

 Dokumentasi: Gustaf

 

 

2019 06 24 Kolaborasi HAM 3

jakarta.kemenkumham.go.id - Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jakarta dan Polres Jakarta Pusat dalam Kegiatan Pembinaan Kota Peduli HAM yang dilaksanakan di Ruang Pola Walikota Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi SH.,MM.,MH., dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari camat, lurah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di wilayah tersebut. Hadir sebagai Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Lusia Wahyuniati), dari Ombudsman (Indra Wahyu Bintoro), Kepala Keasistenan Pemeriksaan 1 (satu) Substansi Penegakan Hukum dan Komisaris Polisi (Dr. Aprima Suar), serta Wakil Kepala Satuan Reskrim Jakarta Pusat.

Topik yang dibahas yaitu terkait dengan Pencegahan maladministrasi pelayanan publik dalam upaya pemenuhan hak masyarakat Kota Peduli HAM.

2019 06 24 Kolaborasi HAM 4 2019 06 24 Kolaborasi HAM 5

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)

2019 06 23 Fetival betawi 3jakarta.kemenkumham.go.id - Minggu, (23/06/2019),  bertempat di Kantor Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta turut serta dalam rangka memperingati hari lahir Provinsi DKI Jakarta ke-492 melalui kegiatan Festival Budaya dan Kuliner Betawi yang dibuka oleh ibu Fery Farhati Ganis (Istri Anies Baswedan). Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subbidang Layanan Kekayaan Intelektual Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memeriahkan festival budaya betawi tersebut, yaitu dengan menunjukkan  dan memperkenalkan istilah-istilah dalam pelayanan kekayaan intelektual, yaitu potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang terdiri dari Sumber Daya Genetik (SGD), Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta Indikasi Geografis (IG) yang wajib dilindungi oleh pemerintah dari  pengakuan, pencurian, maupun pembajakan pihak atau negara lain. 

2019 06 23 Fetival betawi 2

Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam festival Betawi dengan memperkenalkan dan mensosialisasikan Kekayaan Intelektual melalui pemberian leaflet dan banner serta Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan bagian dari identitas bangsa dan aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah mencatatkan secara online sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) data Kekayaan Intelektual Komunal baik ekspresi budaya, pengetahuan tradisional maupun kuliner yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta, dimana stand Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendapat kunjungan langsung dari Ibu Fery Farhati Ganis dan istri Walikota Jakarta Timur (Ibu Rodiah) yang ingin mendaftarkan Hak Cipta berupa Batik ciri khas dari Wilayah Walikota Jakarta Timur.

2019 06 23 Fetival betawi 1

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)

2019 06 21 Sosialisasi bantuan Hukum 1jakarta.kemenkumham.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2019, Jumat (21/06/2019). Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dr. Baroto yang sekaligus menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Guna Mewujudkan Kesamaan dihadapan Hukum Dalam Menciptakan Zona Integritas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Tujuan dari diselenggaraannya Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum ini adalah :

  • Dipahaminya program bantuan hukum sesuai Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  • Sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan;
  • Penyamarataan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan Masyarakat dalam mengimplementasikan Program Bantuan Hukum.

Peserta kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum ini dihadiri kurang lebih 60 Orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Ibu PKK, dan Mahasiswa/Mahasiswi di DKI Jakarta.

Bertindak sebagai Narasumber dan Moderator adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM;
  2. Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhlizi;
  3. Direktur YLBHI LBH Jakarta, Andi Komara.

Dengan Moderator Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Pahala Damanik.

Pelaksanaan bantuan hukum sejak diundangkan pada tahun 2011, telah banyak masyarakat tidak mampu yang mendapatkan fasilitas program bantuan hukum. Selama ini hukum itu dianggap hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, karena cenderung orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari segi finansial ataupun memiliki jabatan dan kekuasaan mampu untuk menyewa pengacara/advokat ketika menghadapi kasus yang menimpa dirinya dan didampingi secara profesional, sedangkan masyarakat golongan tidak mampu meskipun mendapatkan pendampingan dari pengacara namun seringkali kurang maksimal dalam pendampingannya karena biasanya hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan regulasi yang mewajibkan pendampingan terdakwa yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun dan sebatas memenuhi kewajiban prabono sekian jam per tahunnya, sehingga kualitas penanganan untuk masyarakat golongan tidak mampu tentu sangat berbeda.

Oleh karenanya, negara hadir untuk memfasilitasi kesenjangan tersebut dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mewajibkan Organisasi Bantuan Hukum mematuhi standar-standar bantuan hukum yang telah ditetapkan. Disini negara hadir menyediakan anggaran untuk membayar jasa hukum, sehingga masyarakat tidak mampu juga dianggap membayar jasa hukum dan berhak mendapatkan penanganan pendampingan atas kasus hukum yang dihadapinya secara professional.

2019 06 21 Sosialisasi bantuan Hukum 2 2019 06 21 Sosialisasi bantuan Hukum 3

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 06 20 Penilaian Angka Kredit Perancang 1

Kamis, 20 Juni 2019 bertempat di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah telah dilaksanakan kegiatan penilaian angka kredit terhadap tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai syarat untuk kenaikan jenjang dalam pengumpulan angka kredit yang telah diperoleh bagi tenaga perancang peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta selaku Ketua Tim Penilai dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, 2 orang pendamping Tim Penilai dari Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, serta para JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Pada kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah berharap melalui penilaian angka kredit dapat membantu Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat terus meningkatkan kinerjanya dan kontribusinya terhadap rancangan produk hukum daerah bersama pemerintah daerah dan pembahasan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Adapun Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dinilai adalah Dodi Bara Karyadi,SH dan Tupiet Irauna Yas, SH., MH selaku JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda.

 

Humas

2019 06 18 RAKOR aksi HAM 2019 1jakarta.kemenkumham.go.id - Dalam rangka Evaluasi Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta melaksanakan Rapat Koordinasi Aksi HAM, Selasa, (18/06/2019).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Baroto dengan mengundang para perwakilan dari Pemda Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Bappeda, Biro Hukum, Suku Dinas maupun Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan keseragaman khususnya terkait dengan pelaporan capaian Aksi HAM oleh Pemerintah Daerah sehingga nantinya capaian pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah bisa berjalan dengan lancar serta mendapat hasil yang maksimal. Hal ini disampaikan oleh Kadiv Yankumham dalam arahan singkatnya pada rapat tersebut.

Rapat menghadirkan Narasumber Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Wilayah II Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Ruth Marshinta yang menjelaskan tata cara serta review tentang pelaporan aksi HAM dari tahun-tahun sebelumnya.

Terpantau hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Kabid HAM (Safatil Firdaus), Kasubbid Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Lusia Wahyuniati) serta Kasubbid Pengkajian, Litbang Kumham (Suratin Eko).

2019 06 18 RAKOR aksi HAM 2019 2 2019 06 18 RAKOR aksi HAM 2019 3

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 06 12 Pembinaan Lomba Kelurahan Sadar Hukum 1

jakarta.kemenkumham.go.id - Rabu, (12/06/2019), Lomba Kelurahan Sadar Hukum edisi 2019 telah di depan mata. Tim Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) penyuluh hukum yang terdiri dari Ibu Elli Sabarijani, Sukoco Hendarto, Wahyu Murtiwidodo dan juga Sony Andika Pratama, melakukan kegiatan penyuluhan diikuti dengan pembinaan tim lomba perwakilan dari Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat. Dalam proses kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak M. Surachman selaku Lurah serta Sekretaris Lurah yaitu Ibu Yani Rochmawati. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 warga di Wilayah Tegal Alur.

Kegiatan berjalan dengan 2 (Dua) sesi dimana sesi pertama mensosialisasikan lomba kelurahan sadar hukum, dan sesi kedua dilakukan pembinaan kelompok perwakilan yang diketuai oleh Bapak Sabani. Paparan yang disampaikan juga termasuk dimensi penilaian Kadarkum yang dijabarkan sebagai berikut: 20% Dimensi Akses Informasi Hukum; 40% Dimensi Implementasi Hukum; 20% Dimensi Akses Keadilan; serta 20% Dimensi Demokrasi dan Regulasi. Setelah dilakukan penilaian, nantinya akan dikategorikan menjadi 3 (Tiga) kategori: Memiliki TIngkat Kesadaran Hukum TInggi, Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup, dan Memiliki TIngkat Kesadaran Hukum Kurang.

2019 06 12 Pembinaan Lomba Kelurahan Sadar Hukum 2 2019 06 12 Pembinaan Lomba Kelurahan Sadar Hukum 3

Setiap kelurahan harus menguasai beberapa materi yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang nantinya akan dilombakan pada tingkat nasional. Lomba Kelurahan Sadar Hukum tingkat nasional diadakan 4 (Empat) tahun sekali dan diikuti oleh perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia dalam pembinaan kelurahan sadar hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pembentukan Kelurahan Sadar Hukum dan sebagai bahan evaluasi sebelum mengikuti Lomba Kelurahan Sadar Hukum.

2019 06 12 Pembinaan Lomba Kelurahan Sadar Hukum 4 2019 06 12 Pembinaan Lomba Kelurahan Sadar Hukum 5

 

(Sony, Edited by: Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)

2019 05 27 SOSIALISASI KEWARGANEGARAAN SWISS BELRESIDENCES 1jakarta.kemenkumham.go.id - Senin, 27/05/2019. Bertempat di Ruang Meranti Swiss-Belresidences Kalibata, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukumnya melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan bertema "Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun di Indonesia". Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Dr. Bambang Sumardiono.

Seperti yang diketahui bahwa Kewarganegaraan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana diatur secara detail mengenai Kewarganegaraan, Pewarganegraan, Kehilangan Kewarganegaraan dan cara  memperolehnya kembali. "Namun yang terjadi seiring berjalannya waktu, Dinamika yang terjadi jauh lebih cepat dari apa yang Undang-Undang atur, sehingga disini persoalan tidak lagi menjadi sederhana". Terang Kakanwil DKI Jakarta dalam sambutannya.

Pemaparan terkait Kewarganegaraaan ini dilakukan secara bergantian oleh 3 orang Narasumber yaitu Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Andi Kriarmoni); Kasubbit Status Kewarganegaraan (Delmati); dan Kadiv Yankumham (Baroto) yang dipandu oleh moderator Kabid Pelayanan Hukum (Nurhendro) dan dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dengan narasumber.

2019 05 27 SOSIALISASI KEWARGANEGARAAN SWISS BELRESIDENCES 2 2019 05 27 SOSIALISASI KEWARGANEGARAAN SWISS BELRESIDENCES 3

Peserta dalam kegiatan ini berasal dari para perwakilan dari Kantor Imigrasi dan Rudenim DKI Jakarta, Dukcapil Pemda DKI, Peneliti pada Balitbang Hukum dan HAM dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang membuat kegiatan sosialisasi ini menjadi interaktif.

2019 05 27 SOSIALISASI KEWARGANEGARAAN SWISS BELRESIDENCES 4 2019 05 27 SOSIALISASI KEWARGANEGARAAN SWISS BELRESIDENCES 5

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 1

 jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Kamis (23/05/19). Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Baroto mengambil sumpah jabatan notaris pindah dan notaris cuti/pengganti yang berjumlah 13 orang.

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 2 2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 3

Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki ketrampilan profesi dibidang Hukum juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat serta dalam melaksanakan tugas jabatannya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-undang semata tetapi sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya”.

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 5 2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 4

Diakhir sambutannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengingatkan “Notaris Pengganti adalah orang yang terpilih untuk menggantikan tugas Notaris dan gunakan kepercayaan ini sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas penuh rasa tangganung jawab dan amanah serta utamakan ketelitian saudara dengan cermat sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban saudara sebagai Notaris Pengganti”, demikian ujarnya.

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 6

 Kontributor: Gustaf

 

 

 

 

 

 

 

2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 4jakarta.kemenkumham.go.id - Senin, (20/05/19). Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Kepala Divisi Pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Baroto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Inventarisasi Desain Industri, didampingi Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bintang Oktaviani sebagai moderator

Dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa kurang fahamnya masyarakat untuk mengetahui tentang desain industri dan terlalu kecil minat masyarakat untuk mendaftarkan desain industri, sedangkan pendaftarannya sudah melalui online. Oleh karena itu pemerintah memberikan kesempatan lebih luas lagi dengan lebih mensosialisasikan ke masyarakat. Untuk strateginya kebawah akan lebih aktif untuk menjelaskan apa itu desain industri sehingga dapat mencapai target capaian tertentu karena di DKI Jakarta potensinya lebih banyak, apalagi tahun ini akan dicanangkan sebagai "Tahun Desain Industri".

Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 5 2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 1

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Achmad Rifandi dimana menjelaskan tentang apa itu desain industri, bagaimana cara pendaftarannya dan diungkapkan bahwa untuk desain industri yang kita buat jangan sama dengan yang sudah ada juga belum pernah diunggah dimedia cetak atau media-media lain, kalau desain yang kita buat diunggah di instagram atau website paling lama 6 bulan dan belum didaftarkan maka hak cipta desain kita akan hilang.

Kegiatan ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari para perwakilan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Prov DKI Jakarta, UMKM, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Penggiat IKM, DJKI dan Jakarta Creative Hub.

2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 3 2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 2
2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 7 2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 6

Kontributor: Gustaf

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 05 14 Kelurahan Sadar Hukum Jakarta Pusat 1jakarta.kemenkumham.go.id - Selasa (14/5/2019) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang merupakan salah satu dari anggota tim penilai kelurahan Sadar Hukum mendatangi Kantor Walikota Jakarta Pusat.Kedatangannya dalam rangka melakukan penilaian terhadap beberapa kelurahan yang akan mempresentasikan daerahnya yang telah menjalankan beberapa instrumen penting yang menjadi indikator/kriteria menuju Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam kegiatan ini Erinawita Kepala Subbidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta saat memberikan penilaian kepada tiga kelurahan yang mempresentasikan daerahnya hari ini didampingi oleh Radiah dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Agus Saputra dari Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin dengan didampingi oleh tim dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

2019 05 14 Kelurahan Sadar Hukum Jakarta Pusat 3Pada kesempatan ini Ketiga Kelurahan yang telah diusulkan untuk mendapatkan predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum akan memberikan paparannya terkait dengan data-data yang merupakan kriteria dari instrumen-instrumen untuk diangkat menjadi Kelurahan Sadar Hukum. Ketiga kelurahan yang telah menyiapkan dirinya untuk menyampaikan paparannya dihadapan tim penilai, diantaranya Lurah Karanganyar, Lurah Menteng dan Lurah Kebon Kacang. 

Kriteria dan instrumen ini sebagaimana diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Hukum Pembinaan Nasional (BPHN) Nomor:PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang perubahan kriteria penilaian desa / kelurahan Sadar Hukum terpenuhinya kriteria 4 (empat) dimensi yang diantaranya Terpenuhinya akses informasi hukum, terpenuhinya implementasi hukum, terpenuhinya akses keadilan dan terpenuhinya akses Demokrasi dan Regulasi.

Salah satu dimensi implementasi hukum kriterianya antara lain adalah Pelunasan Kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90%, Tidak terdapat Perkawinan dibawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka Kriminalitas rendah, Rendahnya Kasus Narkoba dan Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. 

2019 05 14 Kelurahan Sadar Hukum Jakarta Pusat 2

Kegiatan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum ini terwujud atas kerjasama dan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (14/5/2019) Kantor Walikota Jakarta Pusat.

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 3jakarta.kemenkumham.go.id - Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagai pertimbangan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang "Jalan Berbayar Elektronik" yang dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jumat (10/05/2019). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Nantinya kegiatan ini dapat memberikan masukan, pendapat dan pertimbangan terkait aspek lingkungan hidup dan dukungan bagi standar pelayanan dalam jalan berbayar elektronik dari masyarakat.
Grup diskusi ini diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Perundangan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Direktorat Jenderal HAM, Komnas HAM, Perwakilan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, Kalangan Akademisi dan Tokoh Warga Masyarakat.

Dalam sambutannya Kepala Divisi Yankumham, Baroto menyampaikan telah menjadi suatu kemajuan bahwa rancangan peraturan dan Perundang-undang sudah harus berbasis HAM, dan suatu hal yang baik pula bahwa sudah 2-3 tahun belakangan ini Pemprov DKI selalu memesankan khusus beberapa Rancangan Perdanya untuk melibatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam menyaring Perdanya untuk menjadi pertimbangan dan masukan bagi Pemprov DKI Jakarta sendiri, sehingga pemprov DKI dapat meregulasi peraturan tersebut menjadi layak dan terpenuhi dari aspek HAM. "Khususnya tahun ini rancangan Perda untuk jalan berbayar ini bisa kita saring, sehingga bisa diimplementasikan secara regulasi dan baik dari aspek HAM " pungkasnya.

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 2 2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 1

Hadir dalam forum diskusi Direktur Instrumen HAM Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Timbul Sinaga dan Peneliti Komnas HAM, Muhamad Felani sebagai Narasumber.

Seperti yang kita ketahui Electronic Road Pricing (ERP) adalah kebijakan pemberlakuan jalan berbayar untuk setiap kendaraan yang melewatinya yang bertujuan mengurangi kemacetan. Sistem ini melalui monitor elektronic on-board di setiap unit kendaraan akan memonitor setiap kendaraan sehingga terdeteksi ketika memasuki daerah-daerah yang akan diterapkan seperti gerbang tol tanpa harus mengurangi atau memberhentikan kecepatan.

Dalam forum diskusi ini disimpulkan bahwa peraturan ini bisa terpenuhi aspek HAMnya dan bisa diregulasi selama sarana pendukungnya sudah terpenuhi sehingga kendala-kendala yang menjadi kekhawatiran khalayak pengguna jalan dan yang berkepentingan bisa terjawab. Dilain pihak, Kanwil Kemenkumham DKI melalui forum diskusi ini akan lebih menekankan pada rekomendasi semata mengingat karakteristik Pemprov DKI Jakarta selaku perancang dan eksekutor peraturan ini tidak melibatkan sejak awal dalam perancangan draft peraturannya ini.

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 5 2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 6

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 4

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 04 30 PEmbinaan KAdarkum batu ampar 1jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di RPTRA Udara Segar Kramat jati Jakarta Timur hari ini Selasa 30 April 2019 dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Baroto. Baroto membawakan materi tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Rodiah. Acara dibuka oleh Lurah Batu Ampar Badrudin. Pada kesempatan itu Baroto menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta saat ini sedang mencanangkan sebagai satuan kerja wilayah bebas korupsi dan pembangunan zona integritas. Kantor wilayah memberikan beberapa pelayanan publik antara lain layanan paspor, notaris, kewarganegaraan, Hak kekayaan intelektual dan Bantuan Hukum. Selain itu kegiatan juga menghadirkan narasumber dari BPHN . Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan LBH APIK Jakarta. Peserta penyuluhan adalah anggota dan kader PKK se-kecamatan Kramat jati Jakarta Timur serta Pengelola RPTRA.

2019 04 30 PEmbinaan KAdarkum batu ampar 3 2019 04 30 PEmbinaan KAdarkum batu ampar 2

Kontributor : David Nur Iman

2019 04 24 BIMTEK OBH 2jakarta.kemenkumham.go.id - Rabu, 24 April 2019, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Dr. Bambang Sumardiono membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai 4 Gedung Pelayanan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Dalam pengarahannya Kakanwil menekankan kepada OBH yang telah lolos dan telah mempunyai akreditasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan hukum tersebut, dan mengunakan bantuan  negara  tersebut secara maksimal agar penegakan hukum yang adil dapat di rasakan oleh masyarakat.

Dalam Kegiatan tersebut di berikan juga Sertifikat Akreditasi Bantuan Hukum Kepada Lembaga Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 - 2021 dan pemberian Penghargaan kepada Bantuan Hukum berprestasi tahun 2018 yang yang di berikan langsung oleh kepala Kantor Wilayah yang di dampingin Kepala Divisi Adminstrasi, Nuni Suryani dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Baroto.

2019 04 24 BIMTEK OBH 1

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut; para pejabat struktural dan pegawai pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, 41 OBH , para perwakilan dari Lapas dan Rutan di Wilayah DKI Jakarta.

Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak antara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan 41 OBH yang telah lolos dan terakreditasi dan pemberian penghargaan kepada OBH terbaik.

2019 04 24 BIMTEK OBH 4 2019 04 24 BIMTEK OBH 5
2019 04 24 BIMTEK OBH 7 2019 04 24 BIMTEK OBH 6

2019 04 24 BIMTEK OBH 3

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).