Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 1

 jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Kamis (23/05/19). Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Baroto mengambil sumpah jabatan notaris pindah dan notaris cuti/pengganti yang berjumlah 13 orang.

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 2 2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 3

Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki ketrampilan profesi dibidang Hukum juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat serta dalam melaksanakan tugas jabatannya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-undang semata tetapi sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya”.

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 5 2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 4

Diakhir sambutannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengingatkan “Notaris Pengganti adalah orang yang terpilih untuk menggantikan tugas Notaris dan gunakan kepercayaan ini sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas penuh rasa tangganung jawab dan amanah serta utamakan ketelitian saudara dengan cermat sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban saudara sebagai Notaris Pengganti”, demikian ujarnya.

2019 05 23 NOTARIS PENGGANTI 6

 Kontributor: Gustaf

 

 

 

 

 

 

 

2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 4jakarta.kemenkumham.go.id - Senin, (20/05/19). Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Kepala Divisi Pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Baroto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Inventarisasi Desain Industri, didampingi Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bintang Oktaviani sebagai moderator

Dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa kurang fahamnya masyarakat untuk mengetahui tentang desain industri dan terlalu kecil minat masyarakat untuk mendaftarkan desain industri, sedangkan pendaftarannya sudah melalui online. Oleh karena itu pemerintah memberikan kesempatan lebih luas lagi dengan lebih mensosialisasikan ke masyarakat. Untuk strateginya kebawah akan lebih aktif untuk menjelaskan apa itu desain industri sehingga dapat mencapai target capaian tertentu karena di DKI Jakarta potensinya lebih banyak, apalagi tahun ini akan dicanangkan sebagai "Tahun Desain Industri".

Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 5 2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 1

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Achmad Rifandi dimana menjelaskan tentang apa itu desain industri, bagaimana cara pendaftarannya dan diungkapkan bahwa untuk desain industri yang kita buat jangan sama dengan yang sudah ada juga belum pernah diunggah dimedia cetak atau media-media lain, kalau desain yang kita buat diunggah di instagram atau website paling lama 6 bulan dan belum didaftarkan maka hak cipta desain kita akan hilang.

Kegiatan ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari para perwakilan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Prov DKI Jakarta, UMKM, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Penggiat IKM, DJKI dan Jakarta Creative Hub.

2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 3 2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 2
2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 7 2019 05 20 RAKOR DESAIN INDUSTRI 6

Kontributor: Gustaf

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 05 14 Kelurahan Sadar Hukum Jakarta Pusat 1jakarta.kemenkumham.go.id - Selasa (14/5/2019) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang merupakan salah satu dari anggota tim penilai kelurahan Sadar Hukum mendatangi Kantor Walikota Jakarta Pusat.Kedatangannya dalam rangka melakukan penilaian terhadap beberapa kelurahan yang akan mempresentasikan daerahnya yang telah menjalankan beberapa instrumen penting yang menjadi indikator/kriteria menuju Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam kegiatan ini Erinawita Kepala Subbidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta saat memberikan penilaian kepada tiga kelurahan yang mempresentasikan daerahnya hari ini didampingi oleh Radiah dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Agus Saputra dari Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin dengan didampingi oleh tim dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

2019 05 14 Kelurahan Sadar Hukum Jakarta Pusat 3Pada kesempatan ini Ketiga Kelurahan yang telah diusulkan untuk mendapatkan predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum akan memberikan paparannya terkait dengan data-data yang merupakan kriteria dari instrumen-instrumen untuk diangkat menjadi Kelurahan Sadar Hukum. Ketiga kelurahan yang telah menyiapkan dirinya untuk menyampaikan paparannya dihadapan tim penilai, diantaranya Lurah Karanganyar, Lurah Menteng dan Lurah Kebon Kacang. 

Kriteria dan instrumen ini sebagaimana diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Hukum Pembinaan Nasional (BPHN) Nomor:PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang perubahan kriteria penilaian desa / kelurahan Sadar Hukum terpenuhinya kriteria 4 (empat) dimensi yang diantaranya Terpenuhinya akses informasi hukum, terpenuhinya implementasi hukum, terpenuhinya akses keadilan dan terpenuhinya akses Demokrasi dan Regulasi.

Salah satu dimensi implementasi hukum kriterianya antara lain adalah Pelunasan Kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90%, Tidak terdapat Perkawinan dibawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka Kriminalitas rendah, Rendahnya Kasus Narkoba dan Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. 

2019 05 14 Kelurahan Sadar Hukum Jakarta Pusat 2

Kegiatan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum ini terwujud atas kerjasama dan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (14/5/2019) Kantor Walikota Jakarta Pusat.

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 3jakarta.kemenkumham.go.id - Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagai pertimbangan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang "Jalan Berbayar Elektronik" yang dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jumat (10/05/2019). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Nantinya kegiatan ini dapat memberikan masukan, pendapat dan pertimbangan terkait aspek lingkungan hidup dan dukungan bagi standar pelayanan dalam jalan berbayar elektronik dari masyarakat.
Grup diskusi ini diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Perundangan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Direktorat Jenderal HAM, Komnas HAM, Perwakilan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, Kalangan Akademisi dan Tokoh Warga Masyarakat.

Dalam sambutannya Kepala Divisi Yankumham, Baroto menyampaikan telah menjadi suatu kemajuan bahwa rancangan peraturan dan Perundang-undang sudah harus berbasis HAM, dan suatu hal yang baik pula bahwa sudah 2-3 tahun belakangan ini Pemprov DKI selalu memesankan khusus beberapa Rancangan Perdanya untuk melibatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam menyaring Perdanya untuk menjadi pertimbangan dan masukan bagi Pemprov DKI Jakarta sendiri, sehingga pemprov DKI dapat meregulasi peraturan tersebut menjadi layak dan terpenuhi dari aspek HAM. "Khususnya tahun ini rancangan Perda untuk jalan berbayar ini bisa kita saring, sehingga bisa diimplementasikan secara regulasi dan baik dari aspek HAM " pungkasnya.

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 2 2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 1

Hadir dalam forum diskusi Direktur Instrumen HAM Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Timbul Sinaga dan Peneliti Komnas HAM, Muhamad Felani sebagai Narasumber.

Seperti yang kita ketahui Electronic Road Pricing (ERP) adalah kebijakan pemberlakuan jalan berbayar untuk setiap kendaraan yang melewatinya yang bertujuan mengurangi kemacetan. Sistem ini melalui monitor elektronic on-board di setiap unit kendaraan akan memonitor setiap kendaraan sehingga terdeteksi ketika memasuki daerah-daerah yang akan diterapkan seperti gerbang tol tanpa harus mengurangi atau memberhentikan kecepatan.

Dalam forum diskusi ini disimpulkan bahwa peraturan ini bisa terpenuhi aspek HAMnya dan bisa diregulasi selama sarana pendukungnya sudah terpenuhi sehingga kendala-kendala yang menjadi kekhawatiran khalayak pengguna jalan dan yang berkepentingan bisa terjawab. Dilain pihak, Kanwil Kemenkumham DKI melalui forum diskusi ini akan lebih menekankan pada rekomendasi semata mengingat karakteristik Pemprov DKI Jakarta selaku perancang dan eksekutor peraturan ini tidak melibatkan sejak awal dalam perancangan draft peraturannya ini.

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 5 2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 6

2019 05 10 FGD JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK 4

(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).

2019 04 30 PEmbinaan KAdarkum batu ampar 1jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di RPTRA Udara Segar Kramat jati Jakarta Timur hari ini Selasa 30 April 2019 dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Baroto. Baroto membawakan materi tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Rodiah. Acara dibuka oleh Lurah Batu Ampar Badrudin. Pada kesempatan itu Baroto menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta saat ini sedang mencanangkan sebagai satuan kerja wilayah bebas korupsi dan pembangunan zona integritas. Kantor wilayah memberikan beberapa pelayanan publik antara lain layanan paspor, notaris, kewarganegaraan, Hak kekayaan intelektual dan Bantuan Hukum. Selain itu kegiatan juga menghadirkan narasumber dari BPHN . Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan LBH APIK Jakarta. Peserta penyuluhan adalah anggota dan kader PKK se-kecamatan Kramat jati Jakarta Timur serta Pengelola RPTRA.

2019 04 30 PEmbinaan KAdarkum batu ampar 3 2019 04 30 PEmbinaan KAdarkum batu ampar 2

Kontributor : David Nur Iman