Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

2019 01 28 Kegiatan Rekon 2jakarta.kemenkumham.go.id - Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan dalam rangka menyusun dan membuat laporan keuangan tingkat wilayah yang merupakan gabungan atas laporan keuangan dari seluruh satuan kerja atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Hal ini merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang harus disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib menerapkannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Senin (28/1/2019) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bambang Sumardiono membuka Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 di Hotel BNB Kelapa Gading yang terletak di jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara 14240. 

Laporan kegiatan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Saifudin Latief. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. 

"Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja / unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) ketingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W) kemudian yang nantinya hasilnya digabungkan untuk dicek kembali ditingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon i (UAPPA-E1) dan terakhir digabungkan lagi ketingkat kementerian atau unit akuntansi pengguna anggaran (UAPA) sehingga akan menjadi laporan keuangan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia" Ungkap Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Tahun 2018 di Hotel BnB Kelapa Gading Jakarta Utara (28/1).  

"Saya berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan semoga kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan ini akan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, transparan dan akuntabel" lengkapnya.

"Lebih jauh kita berharap opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian hukum dan ham Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 yaitu wajar tanpa pengecualian dapat kita capai" pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil DKI Jakarta Nuni Suryani, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta Baroto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Kepala Rutan Kelas IIB Jakarta Timur, Kepala Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara dan Plt. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba.  

2019 01 28 Kegiatan Rekon 1

Foto bersama usai pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018, di Hotel BnB Kelapa Gading, Jakarta Utara (28/1)