Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN

2019 10 08 Teleconference pembekalan plt menteri 3

Jakarta.kemenkumham.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta, Dr. Bambang Sumardiono, menghadiri acara pembekalan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo, serta penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019 dan Pagu Alokasi Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. DIlanjutkan dengan paparan tentang Upaya Penguatan Pencegahan Korupsi oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Isnaini, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kegiatan ini bertempat di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (08/10/2019).2019 10 08 Teleconference pembekalan plt menteri 4

Dalam sambutannya, Tjahjo Kumolo menyampaikan kepada jajaran pimpinan untuk mempersiapkan memori serah terima pada unit eselon I Kepada Menteri Hukum dan HAM yang baru, termasuk pula evaluasi pelaksanaan anggaran 2019 dan pagu alokasi anggaran 2020. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan serapan anggaran Tahun Anggaran 2019 adalah Pembinaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada 33 Kantor Wilayah serta surat monitoring dan evaluasi per triwulan yang dilaksanakan pada 33 Kantor Wilayah dan 11 Unit Utama. Sekretaris Jenderal juga menyampaikan prestasi pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh penghargaan dari KPPN V Jakarta dan prestasi yang sangat membanggakan yaitu penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan untuk laporan keuangan Tahun 2014-2018.

2019 10 08 Teleconference pembekalan plt menteri 5 2019 10 08 Teleconference pembekalan plt menteri 6

Pada paparan Upaya Penguatan Pencegahan Korupsi yang disampaikan oleh Isnaini, Beliau menyampaikan bahwa pencegahan korupsi adalah prioritas Bangsa Indonesia dan telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Beliau juga menyebutkan bahwa yang termasuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) tidak hanya KPK, tetapi juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian PPN/Bappenas serta Kantor Staf Presiden.

Kegiatan pembekalan Plt. Menteri Hukum dan HAM serta penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019 dan Pagu Alokasi Anggaran 2020 juga direlay ke Kantor Wilayah dan UPT seluruh Indonesia menggunakan teleconference dan aplikasi zoom. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini  dihadiri oleh para Kepala Divisi dan Pejabat Struktural serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

2019 10 08 Teleconference pembekalan plt menteri 1 2019 10 08 Teleconference pembekalan plt menteri 2

 

(Tim Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)