Arahan KAKANWIL IRSYAD BUSTAMAN dalam Kegiatan Pendalaman Barjas : “Kantor Wilayah DKI Jakarta Bersih dan Berkinerja"

Sejumlah 120 orang pejabat / pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti Kegiatan Pendalaman Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat / pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis tersebut adalah Pejabat / pegawai yang telah memiliki Seritifikat Keahlian Pengadaan Barang / jasa Pemerintah. Pelaksanaan Pembukaan Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bpk. Drs. Irsyad Bustaman, M.Si. pada tanggal 14 Februari 2013 di Park Hotel, Jakarta. Acara Pembukaan tersebut dihadiri oleh Peserta dan undangan yaitu Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

 Kakanwil Irsyad Bustaman mengatakan agar melaksanakan amanat menteri Hukum dan HAM yaitu Kantor Wilayah DKI Jakarta bersih dan berkinerja.

“Amanat Menteri Hukum dan HAM RI untuk mewujudkan Kantor Wilayah DKI Jakarta yang bersih dan berkinerja, Insya Alloh akan tercapai apabila kita mempunyai tekad, kemauan dan semangat yang kuat untuk mewujudkannya.” kata Irsyad dalam sambutannya, di Aula Park Hotel, Jakarta, Kamis (14/02/2013).

Menurutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

“Bimbingan Teknis Pendalaman barang/jasa ini diadakan untuk memberikan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa pemerintah seperti dimaksudkan dalam peraturan presiden tersebut kepada para pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI  Jakarta yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, serta dalam rangka mencari solusi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam praktek, meminimalisasi atau meniadakan pelanggaran di kemudian hari terkait pengadaan barang/jasa pemerintah,” tukasnya.

Pada Hari Pertama, sesi pertama dilaksanakan pembelajaran materi dari Kepala Biro dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), Robin Asad Suryo, PhD dengan materi Pengembangan ULP dan SDM. Untuk sesi kedua materi disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Pengembangan e-Procurement LKPP, Patria Susantosa, S.Si., M.Si. dengan materi e-Procurement dan e-Catalog. Pada sesi terakhir, peserta dibentuk dalam dua kelas dengan materi Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Pembahasan Standar Dokumen Pengadaan dengan narasumber antara lain Ir. Hardi Afriansyah, M.Si., Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi LKPP, dan Mudji Santosa, Kepala Sub Direktorat Advokasi LKPP.

Pada hari kedua, Peserta masih dibentuk dalam dua kelas dengan fokus pada praktek pendalaman. Untuk Sesi pertama dengan materi Simulasi Penyusunan Dokumen Pengadaan, disampaikan oleh dua narasumber yaitu Zulhenny, Kepala Sub Direktorat pada LKPP dan Mandar Trisno Hadi Saputra, IAPI Jakarta. Sesi kedua disampaikan materi Ketentuan Umum Evaluasi Penawaran dengan narasumber yang sama pada sesi pertama. Untuk Sesi ketiga dengan materi Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penawaran disampaiakn oleh Yulianto. Kepala Sub Direktorat pada LKPP dan Mandar Trisno Hadi Saputra, IAPI Jakarta. Untuk Sesi terakhir yaitu materi Pengadaan Langsung dengan narasumber seperti pada sesi ketiga.