Jum’at 12 Maret 2021 Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Drs. Ibnu Chuldun di damping oleh Kepala Divisi Administrasi Sorta Delima L Tobing, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih, Kepala Divisi Keimigrasian Saffar Muhammad Godam, Kepala Divsi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta Sutirah memimpin rapat perdana dengan Kepala Unit Kepala Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bertempat di aula lantai 4 Kanwil DKI Jakarta, Jumat (03 Desember 2021).
 |
 |
Dalam kesempatan ini Kepala Divisi menyampaikan capaian kinerja dan program yang telah dilaksanakan di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta program-program apa saja yang belum dilaksanakan dalam action plan dan pembangunan Zona Integritas dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Ibnu Chuldun dalam kesempatan ini menyampaikan 9 (Sembilan) hal penting terkait;
1. Penataan Sumber Daya Manusia tentang peningkatan kedisplinan, peningkatan SDM dalam kapasitas Kemenkumham CORP, Memberikan pelayanan Hospitality kepada public yang ramah cepat dan akuntabel.
2. Tindak lanjut Temuan dan laporan serta pengaduan masyarakat harus selalu termonitor serta menyelesaikan temuan dan mengantiipasi temuan berulang. Tanggap dan cerdas menyinkapi pengaduan.
3. Pengelolaan keuangan Negara; membuat rencana penyerapan anggaran, monitoring secara berkala kegiatan dan mempercepat proses penyelesaian dokumentasi kegiatan serta meniliti kesesuaian penggunaan anggaran, memonitor penggunaan anggaran.
4. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM setiap satker harus memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membuat inovasi, melakukan penguatan internl dan memastikan tidak adanya pungli dalam pemberian pelayanan public.
5. Strategi Kehumasan; Pengelolaan Medsos yang bijak baik individu maupun organisasi, pengelolaan berita yang cerdas, kerja sama yang berimbang dan professional dengan mitra media.
6. Penguatan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi Transparan dan Inovatif), harus di implementasikan terhadap semua jajaran.
7. Penguatan penegakan SOP dilingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta harus mengikuti business plan yang telah ditetapkan oleh unit eselon satuserta melakukan evaluasi pelaksanaan tusi layanan serta merevisi dan pengembangan sebagai inovasi. SOP harus Jelas dan Transparasi.
8. Optimalisasi Tusi SATKER Dilingkungan Kanwil DKI Jakarta dan Unit Pelaksaan Teknis.
9. Revitalisasi Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai LAW AND HUMAN RIGHTS Center.
Setelah beliau memberikan arahan kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan sesi foto bersama. . Kegiatan rapat dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan sebelum masuk dalam ruangan para peserta di cek suhu terlebih dahulu oleh panitia.
