Berikan Penguatan Persiapan Hadapi TPN, Irjen: Pembangunan Zona Integritas Adalah Kewajiban

2021 08 10 Penguatan oleh jajaran Itjen 1

Jakarta – Telah dilaksanakannya hasil evaluasi panel Tim Penilai Internal (TPI) dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan penguatan oleh jajaran Pimpinan Inspektorat Jenderal pada Selasa (10/08). Kegiatan yang digelar dalam rangka menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) ini pun dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, Para Kepala Divisi, serta 23 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta yang lolos ke tahap penilaian oleh TPN.

Mengawali kegiatan, Inspektur Wilayah VI menyampaikan informasi umum terkait dengan timeline serta mekanisme penilaian TPN. Sebanyak 477 satuan kerja telah diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan diharapkan seluruhnya dapat mempersiapkan desk evaluasi TPN yang dijadwalkan pada Bulan Oktober 2021.  Terdapat pula mekanisme penilaian dalam bentuk survei online yang dilakukan pada Bulan September 2021, dimana Kementerian PANRB akan melakukan permintaan data pengguna layanan melalui aplikasi SHPRBZI.

2021 08 10 Penguatan oleh jajaran Itjen 6

Selanjutnya, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI (Ir. Razilu) memberikan arahan dan penguatan kepada seluruh peserta yang hadir secara virtual. Beliau menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang dilakukan oleh para Kepala Kantor Wilayah atas meningkatnya kualitas dan kuantitas satuan kerja yang diusulkan ke TPN. “Kunci utama adalah pimpinan yang menjadi role model dalam kompetensi, karakter dan perilaku”, ucap Razilu. Beliau juga berharap seluruh satuan kerja dapat mengimplementasikan hakikat pembangunan ZI yang sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yaitu Zero Penyimpangan, Zero Penyelewengan dan Zero Complain.

Inspektur Jenderal secara lugas memaparkan strategi untuk menghadapi TPN diantaranya yaitu meningkatkan komitmen dan konsistensi serta sadar akan tugas dan kewajiban, “Kita mesti menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan ZI adalah kewajiban dan masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan prima”, tegas Razilu. Tak lupa Beliau juga mengingatkan untuk selalu berdoa sebagai insan yang meyakini Tuhan sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah sambutannya, Razilu mempersilahkan seluruh Inspektur Wilayah untuk dapat memberikan penguatan dan memaparkan peta masalah berdasarkan 6 (enam) area perubahan. Hal ini dilakukan sebagai implementasi kepemimpinan kolaboratif yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal agar dapat berdampak positif untuk Kemenkumham. Terakhir, Razilu memimpin seluruh peserta dan membacakan Pernyataan Sapta Komitmen Satuan Kerja WBK/WBBM 2021 “Memerdekakan Pelayanan”.

2021 08 10 Penguatan oleh jajaran Itjen 3 2021 08 10 Penguatan oleh jajaran Itjen 4
2021 08 10 Penguatan oleh jajaran Itjen 5 2021 08 10 Penguatan oleh jajaran Itjen 2
Print