jakarta.kemenkumham.go.id, Senin (28/01) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bambang Sumardiono didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Agus Widjaja beserta Ka.UPT dan pejabat administrasi jajaran Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-69 di Lapangan Merah Kementerian Hukum dan HAM RI, Kuningan Jakarta Selatan.
Upacara yang dipimpin langsung Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly berlangsung secara tertib dan khidmat. Dalam kesempatan ini diberikan juga sejumlah penghargaan bagi UPT dan pegawai berprestasi di jajaran Keimigrasian. Khususnya di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, memperoleh penghargaan antara lain:
- Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan atas penegakan hukum keimigrasian melalui tindakan Pro Justitia sebanyak 8 (delapan) kasus dan telah berkekuatan hukum tetap kategori Kantor imigrasi Kelas I Khusus;
- Kanim Kelas I TPI Jakarta Utara atas penegakan hukum keimigrasian melalui tindakan Pro Justitia sebanyak 7 (tujuh) kasus dan telah berkekuatan hukum tetap kategori Kantor Imigrasi Kelas I;
- Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta atas prestasinya dalam melakukan penundaan keberangkatan Warga Negara Inodnesia (terduga Tenaga Kerja Inodnesia Non Presedural) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang kategori TPI seluruh Indonesia;
- Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat atas dedikasinya memperoleh hibah tanah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dari Kantor Sekretariat Negara;
- Brianta Petra Ginting CPNS Kanim Kelas I TPI Tanjung Priok atas prestasinya sebagai Juara III Lomba Karya Tulis Keimigrasian dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke 69 Kategori Karya Tulis Esai
Dalam sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi 6 terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal itu disampaikan Yasonna dalam pidato sambutan pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-69 di Kemenkumham, Jakarta, Senin (28/1/2019).
"Saya mengamati dan mengapresiasi berbagai terobosan dan inovasi yang telah dilakukan jajaran lmigrasi. Antara lain, adanya perluasan pemberian paspor elektronik di 18 kantor imigrasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada para pemohon," kata Yasonna. Kedua, kata dia, Ditjen Imigrasi menyederhanakan perizinan bagi tenaga kerja asing (TKA) melalui layanan One Single Submission (OSS) bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. "Sehingga menghasilkan sebuah proses yang sangat sederhana dan eflsien sebagai jawaban atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada jajaran Imigrasi," kata dia. Ketiga, Yasonna juga mengapresiasi Dijten Imigrasi yang mampu menekan jumlah pelanggaran keimigrasian. Pada tahun 2017, tercatat ada 272 kasus pelanggaran. Namun, pada tahun 2018 turun menjadi 144 kasus. "Keempat, telah dilaksanakan implementasi sistem QR Code pada 5 tempat pemeriksaan imigrasi, QR Code yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran Imigrasi dalam melaksanakan proses pengawasan di lapangan," kata Yasonna. Kelima, Ditjen Imigrasi juga telah memfasilitasi perizinan tinggal bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga sudah mendukung berbagai kegiatan internasional, seperti Asian Games 2018 hingga Annual Meeting World Bank and International Monetery Fund 2018. Terakhir, Yasonna mengapresiasi 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Imigrasi telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pada 2019 ini, Yasonna berharap agar Ditjen Imigrasi melakukan restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Kemudian, optimalisasi pengawasan keimigrasian melalui peran Tim Pengawasan Orang Asing hingga pemanfaatan QR Code. "Lakukan penegakan hukum keimigrasian yang tepat sasaran, tingkatkan kualitas Iayanan penerbitan paspor elektronik dan pengolahan data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)," kata dia. Yasonna juga berharap adanya peningkatan status 4 UPT yang telah meraih status WBK menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Dan menargetkan 1 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di masing-masing Kantor Wilayah untuk mendapatkan status WBK yang baru," ujar Yasonna.
Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta merasa bangga dengan capaian satuan kerja keimigrasian ini, “saya sangat bangga dengan di raih satuan kerja imigrasi yang memperoleh penghagaan pada tahun ini di pertahankan dan kita coba meningkatkan kembali agar menjadi satuan kerja WBK pada tahun selanjutnya. “ ujarnya.
Hadir pada kesempatan ini seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan jajarannya di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Dokumentasi: Chandra, Boyke