Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui Bimtek LAKIP 2015

Berlangsung selama 3 hari 24 s.d 26 November 2015, bertempat di Hotel Patra Jasa Jakarta, kegiatan Bimbingan Teknis LAKIP 2015 dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP, M.Si.

Karena berubahnya mekanisme penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) maka perlu disamakan persepsi, keseragaman dan penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP 2015, selanjutnya perubahan ini sebagaimana diamanatkan oleh Perpres nomor 29 Tahun 2014 yang antara lain menyatakan laporan kinerja disampaikan kepada Presiden melalui menteri keuangan paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Selaras dengan hal itu penyusunann LAKIP disusun dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Governance sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat,  demikian alasan dilaksanakan Bimtek ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya.

LAKIP secara umum perlu menguraikan atau menggambarkan capaikan kinerja yang sudah berhasil dan belum berhasil dari penetapan kinerja, bukan hanya menggambarkan kegiatan yang sudah dilakukan dan penyusunan LAKIP perlu disesuaikan dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Dari penyusunan LAKIP tahun 2014 masih diperlukan peningkatan dalam beberapa hal antara lain seluruh keluaran (output) dari suatu kegiatan perlu memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran program; seluruh hasil (outcome) masing-masing program pada satker / unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI agar dapat inline dengan program yang diemban oleh unit eselon terkait; mengoptimalkan capaikan kinerja satker/UPT dalam mendukung capaian program pada unit eselon 1 terkait dan menempatkan alokasi anggaran pada program yang diemban eselon 1 terkait sehingga capaian kinerja Satker menjadi utuh.

Kepala kantor wilayah mengharapkan untuk menata program kegiatan di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta agar sejalan antara Satker dengan Unit Eselon I terkait, dan untuk tahun 2015 ada 12 program yang telah ditetapkan untuk alokasi anggaran di Kementerian Hukum dan HAM dan di satker Kanwil ada 11 Program. Untuk itu iperlukan adanya komitmen antara pemimpin dan seluruh jajarannya dalam penyusunan LAKIP sebagai perwujudan kewajiban instansi dalam mempertenggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksaan tugas dan fungsi instansi sebagai tindak lanjut dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan pendampingan dari para narasumber yang antara lain sebagai berikut:

• Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI terkait SAKIP dalam rangka restrukturisasi Program dan Kegiatan,
• Revolusi Mental Pegawai dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah
• Penerapan Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2019 pada Kanwil dan UPT
• Review LAKIP 2014 dan Pendampingan Penyusunan LAKIP 2015
• Penerapan Indikator Kinerja Tahun 2015-2019 pada Kanwil dan UPT
• Review Dokumen Penetapan Kinerja 2015 dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja 2016 Kanwil dan UPT

Para peserta Bimtek LAKIP adalah para pegawai dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Narasumber berasal dari inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal AHU, Bagian Program dan Pelaporan Ditjen AHU dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan P2 Ditjen AHU.

Narasumber pada Bimtek LAKIP, Kepala Biro Perencanakan Setjen Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami. dengan paparan Revolusi Mental Pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Naskah: Satrio, Dokumentasi: Gustaf, Angga, Daniel / Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.