Jakarta – Plt. Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Mutia Farida menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Periode Tahun 2022-2025, Rabu (03/05/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran Jakarta ini mengusung tema “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Pemanfaatan Jasa Notaris”.
Setelah pengambilan sumpah, janji jabatan sekaligus melantik, Menkumham RI, Yasonna H. Laoly memberikan sambutan dan membuka Rakor.
Dalam sambutannya beliau berharap MPN dan MKN dapat profesional dan responsif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris. “Apabila Notaris tidak menjalankan fungsinya sebagai Gatekeeper transaksi maka akan berdampak pada kredibiltas dan penurunan ekonomi akibat Notaris yang tidak bertanggungjawab.” Ujar Yasonna. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah melakukan upaya untuk membangun infrastruktur hukum, ekonomi dan fiskal melalui komitmen mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) dan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
Notaris diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Beneficial Owner dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, untuk itu diperlukan peran MPN dan MKN untuk menyelenggarakan Rakor secara berkala sehingga permasalahan dapat ditindaklanjuti. Nantinya Rakor ini akan diselenggarakan selama 2 (dua) hari Rabu-Kamis dengan menghadirkan Narasumber yang kompeten.
