Jakarta_Info, Kamis (01/09) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengumpulkan notaris di wilayah administrasi Kota Jakata Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang berada di wilayah Jakarta Barat.
Kegiatan Diseminasi ini juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan persepsi yang sama serta kesatuan pandangan antara Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat dalam melaksanakan ketentuan undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan peraturan pelaksanaannya, pasca terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris.
Diseminasi hasil pemeriksaan terhadap notaris Jakarta Barat yang dilaksanakan di Menara Peninsula Hotel, Merica Room Lantai 2 Jalan Letjen S. Parman No.78 Jakarta Barat dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Endang Sudirman, dengan Penanggung Jawab Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Ninik Hariwanti.
Peserta kegiatan diseminasi hasil pemeriksaan majelis pengawas notaris terhadap notaris di wilayah Jakarta Barat berjumlah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang.
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, yang juga selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat, Dr. Mualimin Abdi, SH., MH. menjelaskan tentang Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris mengerucut kepada Pasal 4 tentang Sumpah Jabatan Notaris dan Pasal 16 tentang kewajiban notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji/jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.
 |
 |
Dalam Kegiatan ini Juga diisi sesi tanya jawab antara narasumber dan para notaris yang hadir terkait praktek pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku. (daniel/andri)
