Jakarta.kemenkumham.go.id-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan kegiatan rutin monitoring dan evaluasi anggaran terhadap 28 satuan kerja di wilayah DKI Jakarta. Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Sorta D Lumban Tobing di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (03/08) dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun yang mengikuti rapat secara virtual dari kediamannya serta diikuti oleh Para Kepala Divisi, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pengelola Keuangan dari lokasi masing-masing.
Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Kantor Wilayah khususnya Divisi Administrasi bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada 28 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Beberapa Satuan Kerja penyerapan anggarannya masih cukup rendah, hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan yang terjadi.
Kepala Kantor Wilayah memberikan arahan khusus kepada satuan kerja yang mengalami kendala dan permasalahan dalam proses pelaksanaan anggaran. Beliau menyampaikan bahwa Kantor Wilayah, khususnya Divisi Administrasi harus menjadi fasilitator dan melakukan koordinasi dengan seluruh satuan kerja untuk memonitor penyerapan anggaran terkait belanja barang dan belanja modal. Seluruh satuan kerja diharapkan menyelesaikan pekerjaan belanja barang dan belanja modal pada bulan Agustus hingga September ini untuk menutupi rendahnya capaian akibat dari beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan saat ini.
Kakanwil juga menambahkan bahwa seluruh satuan kerja agar menghitung kebutuhan belanja pegawai hingga bulan desember nanti. Sementara itu kepada satuan kerja Lapas dan Rutan yang memiliki anggaran Belanja Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan agar segera melakukan penghitungan kebutuhan anggaran sehingga dapat diprediksikan berapa kebutuhan dan sisa anggaran masing-masing satuan kerja.
Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran ini dilakukan dalam rangka pembinaan kepada satuan kerja sehingga diperoleh pemahaman yang sama. Dan dari berbagai Langkah yang dilakukan ini, nantinya akan dirumuskan regulasi dan kebijakan dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
