jakarta.kemenkumham.go.id - Kamis, 11 Februari 2021. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara virtual. Bertempat di Ruang Rapat Ismail Saleh Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak memimpin jajaran Pimpinan Pratama beserta para pejabat dan pegawai pengelola keuangan/BMN pada kantor wilayah menyaksikan kegiatan melalui layar virtual.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang didampingi oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan sejak tahun 2011 hingga tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai Kementerian yang berhasil meraih opini WTP BPK RI selama 10 kali berturut-turut.
Dalam hal ini Yasonna mempersilakan Tim Pemeriksa BPK RI untuk bekerja bersama dengan seluruh Tim Pengelola Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Seluruh jajaran agar senantiasa memberikan jawaban dan data dukung sesuai permintaan tim BPK RI secara jelas, akurat dan akuntabel", tegasnya.
 |
|
Hadir memberikan paparan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Dr. Hendra Susanto yang menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas dan wewenang BPK sesuai yang diamanatkan kepadanya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk seluruh pemangku kepentingan, sebagai visi BPK untuk Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. Ia juga menyampaikan beberapa permasalahan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada tahun 2020 pada beberapa Unit Kemenkumham yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangan untuk segera dapat dibenahi. 
(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).