Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, menghadiri pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 secara virtual pada Senin (15/11). Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, dan Auditor Utama Keuangan Negara I dari BPK RI, kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Struktural, Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
Dalam arahannya, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto menyampaikan capaian Kemenkumham yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. “Pedomani jukrah Bapak Menkumham untuk melaksanakan parameter pengelolaan Laporan Keuangan”, Ujar Sekretaris Jenderal. Adapun terkait rencana tindak lanjut atas temuan dari BPK RI, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto berharap jajaran dapat bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel.
Selanjutnya, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK, Novy Pelenkahu menjelaskan bahwa WTP merupakan opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Dengan terpenuhinya pemeriksaan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang berlaku, Novy berharap terlaksananya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat menjadi bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham, yang selaras dengan pencapaian Kemenkumham dalam mempertahankan opini WTP ditengah situasi pandemi Covid-19.
 |
 |
Kontributor: Indah dan Julia