Jakarta_Info, Jum'at (26/5) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM membuka kegiatan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2017.
Acara yang digelar di aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dihadiri oleh Organisasi Bantuan hukum (OBH) se DKI Jakarta. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta, Liestiarini Wulandari secara resmi membuka kegiatan ini.
Narasumber dalam kegiatan evaluasi ini, Masan Nurpian dari BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Kepala Bidang Pelayanan Hukum Sri Pertiwi Iriani, Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, Erinawita.
Kegiatan ini yang bertujuan untuk mengevaluasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Output dalam kegiatan ini adalah kesepakatan antara pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam hal pengalihan anggaran bantuan Hukum sesuai surat edaran dari Balai Pembinaan Hukum Nasional tentang penyesuaian kebijakan penganggaran pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2017.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya penyerapan anggaran Bantuan Hukum di Kanwil DKI Jakarta diantaranya adalah Prosedur dan Mekanisme Reimbursment dalam sistem pertanggung jawaban keuangan Negara belum optimal dipahami oleh Organisasi Bantuan Hukum.
 |
 |