Jakarta – Dalam rangka evaluasi data dukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan rapat evaluasi verifikasi data dukung melalui aplikasi E-RB terhadap satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Rapat yang diselenggarakan pada Hari Selasa (03/03/2020), dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko, dan dihadiri oleh seluruh ketua koordinator, anggota, serta sekretariat tim pokja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Dalam kegiatan tersebut, Ceno Hersusetiokartiko, membuka rapat dengan mengevaluasi kinerja tim pokja dalam melakukan verifikasi data dukung kepada 27 (Dua Puluh Tujuh) satuan kerja dan memperlihatkan data verifikasi satuan kerja terbaru yang telah di-update melalui aplikasi E-RB. Sebagai verifikator satuan kerja, Kantor Wilayah harus membuat usulan satuan kerja yang dapat diikutkan untuk WBK/WBBM. Hasil usulan nantinya akan diteruskan kepada Eselon I satuan kerja, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 |
 |
Selain pembahasan WBK/WBBM pada satuan kerja, Ceno Hersusetiokartiko juga memimpin diskusi mengenai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, terutama pada area perubahan Manajemen Perubahan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada area Manajemen Perubahan, Diskusi membahas seputar kedisiplinan pegawai dan perubahan pola pikir (mindset) seperti pegawai yang terlambat mengikuti apel langsung berbaris di barisan introspeksi diri. Sedangkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, ada rencana untuk memindahkan videotron ke tempat yang lebih terlihat.
Diskusi dan evaluasi berjalan dengan aktif dan mengalir. Para koordinator dan anggota tim pokja diharapkan dapat melaksanakan WBK tidak hanya melalui pemenuhan data dukung tetapi juga melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja yang harus dimiliki oleh masing-masing pegawai.
(Dok: Humas)