jakarta.kemenkumham.go.id - Kamis (21/2/2019) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam rangka mengevaluasi kegiatan perekaman dan pencetakan e-KTP yang telah dilaksanakan pada Lapas dan Rutan di Wilayah DKI Jakarta, karena sebentar lagi akan memasuki batas waktu akhir perekaman dan pencetakan yang nantinya seluruh data tersebut akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kegiatan evaluasi ini bertempat di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut ketentuan batas akhir penyerahan data ke KPU Pusat oleh KPU Provinsi DKI Jakarta adalah tanggal 3 Maret 2019, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berencana akan menuntaskan perekaman dan pencetakan data e-KTP pada Lapas dan Rutan di wilayah DKI Jakarta yang telah terverifikasi, yang selanjutnya akan diputuskan pada finalisasi rapat akhir evaluasi kegiatan perekaman dan pencetakan E-KTP yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019.
Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Pelayanaan Tahanan, Perawatan, Pengelolaan Basan baran dan Keamanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Robianto, yang hadir mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Pihak Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta sangat mengapresiasi tekad Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berjibaku mengumpulkan data melalui perekaman e-KTP di dalam Lapas dan Rutan wilayah DKI Jakarta.
Sehubungan dengan hal tersebut, Robianto mengusulkan "Adanya penambahan TPS dan KPPS di dalam Lapas dan Rutan yang nantinya akan dilaksanakan dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum".
"Hal ini penting agar keseluruhan penghuni yang sudah terverifikasi dapat terakomodir hak pilihnya" tambahnya.
"Untuk kesiapan hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bersama Jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan siap membantu dalam penyediaan data yang dibutuhkan" pungkasnya.