Jakarta_info – Dalam upaya penerapan reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum sebagai pelaksanam, mengadakan kegiatan Forum Diskusi Hukum Pelayanan Publik yang diselenggarakan di Ruang Bima Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (08/09).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si., membuka secara resmi kegiatan tersebut yang dihadiri oleh para Kepala Divisi, Kepala Pusat Pengkajian Pancasila Fakultas Hukum Universitas Jember serta Perwakilan Notaris Se-DKI Jakarta dan Tamu undangan.
Adapun peserta dari kegiatan tersebut para Pejabat Struktural dilingkungan Kantor Wilayah serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) dijajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto yang dalam hal ini berkesempatan menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember serta Soft Launching “Buku Saku Pedoman Pemeriksaan Notaris”.
Foto : Sekretaris Jenderal Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember.
 |
 |
Foto : Soft Launching “Buku Saku Pedoman Pemeriksaan Notaris” yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kepada Sekretaris Jenderal dan Notaris
Foto : Sekretaris Jenderal memberikan materi tentang “Kebijakan Revolusi Mental pada agen perubahan dalam pelayanan publik", di moderatori oleh Kepala Kantor Wilayah.
Foto : Inspektur Jenderal dalam memberikan materi tentang “Kebijakan Pengawasan terhadap agen perubahan pada pelayanan publik”, di moderatori oleh Kepala Divisi Administrasi.
Foto : Kirdi Putra memberikan materi tentang “Spirit dan Semangat Revolusi Mental Pegawai menjadi agen perubahan”, di moderatori oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum.