Jakarta.info – Perkembangan yang terjadi dibidang kenotariatan beberapa tahun belakangan ini semakin komplek.
Terlihat dari semakin banyaknya pengaduan terhadap notaris atas kinerja atau tingkah laku notaris, membuat peran Majelis Pengawas Notaris yang khususnya di wilayah DKI Jakarta menjadi sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek terdapat permasalahan yang dihadapi.
Hal ini tentu berdampak terhadap pelaksanaan tugas mejelis pengawas notaris yang sepenuhnya belum efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.
Guna mengoptimalkan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan tersebut Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai pelaksananya menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) guna mengevaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh para MPWN dan MPDN.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Grand Savero Bogor tersebut dibuka oleh Prof. Abdul Bari Azed yang dalam hal ini mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI selaku Ketua Majelis Pengawas Pusat (MPP), Rabu (29/3).
Kepala Kantor Wilayah, Endang Sudirman berkesempatan melaporkan penyelenggaraan kegiatan ini dengan dihadiri Kadiv Administrasi serta Kadiv Pelayanan Hukum dan para Pejabat Struktural pada Kantor Wilayah dan tamu undangan dilingkungan kabupaten kota bogor.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat tersusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat dan terukur serta update sehingga dapat mengatasi masalah dan kendala dalam penanganan termasuk penjatuhan sanksi terhadpa notaris yang melanggar ketentuan, ungkap Kakanwil.
Freddy Harris selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengatakan bahwa notaris bukanlah sebuah profesi melainkan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.
“Jangan ragu-ragu dalam belajar, kami ada dibelakang anda”, kata Freddy Harris disela-sela arahannya.
Kegiatan ini pun diikuti 90 orang peserta dimana seluruh peserta terdiri dari unsur MPWN dan MPDN DKI Jakarta, Pengurus Wilayah serta Pengurus Daerah Se-DKI Jakarta. (aga)
