jakarta.kemenkumham.go.id - Hari Batik Nasional merupakan bagian tak terpisahkan atas pengukuhan UNESCO bahwa batik Indonesia menjadi warisan Budaya Tak Benda peninggalan budaya dunia, yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi. Pengukuhan UNESCO tersebut menjadi suatu kebanggaan dan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, karena seluruh pemangku kepentingan batik di Indonesia harus melestarikan, memelihara dan melindungi batik sebagai warisan budaya yang berkelanjutan. Sementara itu, melalui Keppres No. 33 tahun 2009 pada tanggal 17 November 2009 juga telah ditetapkan tanggal 2 Oktober sebagai "Hari Batik Nasional”. Maka sejak ditetapkan UNESCO Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2009, beragam lapisan masyarakat kini tak hanya menggunakan batik saat pergi ke undangan formal. Tetapi pakaian batik ini sudah menjadi seragam wajib yang dipakai sehari - hari Intansi - intansi pemerintah.
Dalam memperingati hari batik yang jatuh pada hari Selasa (02/10/18), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta (Bambang Sumardiono) menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungannya agar berseragam batik di hari ini. Tampak nuansa yang beda dihari ini, para pegawai Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang biasanya mengunakan Pakaian Dinas Harian, hari ini berseragam memakai pakaian corak batik yang berbeda dan indah dipandang.
|
|
|
Bertepatan dengan hari batik nasional, bertempat di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kakanwil berserta para Pejabat Tinggi Pratama juga sedang menguji Rancangan Aktualisasi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Presentasi Uji Rancangan Aktualisasi ini kembali dilaksanakan, guna Evaluasi pelaksanaan aktualisasi/habituasi yang telah mereka implementasikan selama kurang lebih tiga bulan atau sembilan puluh hari di satuan kerjanya masing-masing pasca menjalani Pelatihan dasar (Latsar). Terpantau Sebagai team Penguji Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta (Bambang Sumardiono), Kepala Divisi Administrasi (Nuni Suryani), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Arpan), Kepala Divisi Pelayan Hukum Dan HAM (Baroto) dan Kepala Divisi Imigrasi (Agus Widjaja).
Selain dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dalam kesempatan ini penguji juga berasal dari Widyaiswara BPSDM Hukum Dan HAM Kemenkumham RI yang memiliki latar belakang Pejabat Tinggi Pratama dan Madya yang telah memasuki masa purna bhakti, namun mereka masih tetap ingin mengabdikan dirinya untuk memberikan knowledge pada tunas muda pengayoman.