Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti kegiatan pra evaluasi guna memantapkan kesiapan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (PZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (24/05/23). Acara ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran dan menghadirkan narasumber Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB, Kamarudin.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber memberikan penjelasan dan arahan terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi. Kamarudin menjelaskan bahwa evaluasi pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai untuk memastikan kesiapan unit/satker pelaksanaan evaluasi ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional.
Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun turut mengikuti kegiatan dengan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi yang juga selaku Ketua PZI, Mutia Farida serta Tim Pokja PZI Kantor Wilayah. Dalam kesempatan ini pula, Kepala Kantor Wilayah serta Tim PZI Kantor Wilayah berkesempatan memaparkan langkah-langkah yang telah diambil dalam membangun integritas antara lain terkait progres pembangunan zona integritas dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tim evaluator KemenpanRB, Anesia Ribka turut memberikan apresiasi atas progres pembangunan zona integritas yang telah dicapai oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ia memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga guna kelancaran pelaksanaan desk evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Ia juga menyoroti pentingnya peran kantor wilayah dalam melakukan pengawasan, capaian kinerja satuan kerja dan penyampaian informasi progress PZI pada paparan dengan efektif. Melalui kegiatan ini, Ibnu Chuldun berharap bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi momentum untuk perbaikan terus-menerus dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil menuju zona integritas berdampak positif bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.