Jakarta-Info, Rabu (1/6) Bertempat di Discovery Hotel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dahlan Pasaribu Bersama Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo, meresmikan Sekretariat TIMPORA LAUT dengan didampingi dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
Sekretariat Timpora Laut ini dirasakan sangat penting untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan warga negara asing, seluruh tim yang tergabung dalam Sekretariat TIMPORA Laut memberikan respon yang sangat positif guna mengefektifkan pemantauan dan pengawasan orang asing sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2011.
Program ini semakin diperlukan setelah Indonesia turut serta dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif di terapkan sejak awal tahun 2016, serta kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan lewat sektor pariwisata dengan pemberian bebas visa bagi 169 negara didunia.
Bupati Kepulauan Seribu mengatakan "Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan arus wisatawan manca negara sebanyak-banyaknya berkunjung ke Indonesia haruslah kita dukung bersama".
"Pulau seribu yang telah ditetapkan sebagai destinasi tempat wisata, diharapkan semakin meningkatnya arus wisatawan asing, maupun investasi asing ke Indonesia akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi penduduk kepulauan seribu, namun harus tetap pula di waspadai dampak negatif yang mungkin timbul atas kehadiran warga negara asing di Indonesia" tambah Budi Utomo Bupati Kepulauan Seribu.
Perlu dicatat bahwa Kepulauan Seribu yang berada di Ibukota menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Negara asing untuk berkunjung dan melakukan berbagai aktifitas di wilayah ini. Salah satu tugas dari Timpora Laut adalah mengawasi lalulintas orang asing melalui akses perairan yang ada di pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelabuhan yang aktivitasnya sangat padat keluar masuknya barang dan warga negara asing diantaranya awak kapal seperti nahkoda, ABK (anak buah kapal) dan lainnya.
Sekretariat TIMPORA akan menjadi tempat bagi semua anggota TIM untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, tukar menukar informasi, maupun rencana aksi lainnya sesama anggota TIM, sehingga keberadaan TIM PORA mampu memberikan kenyamanan terhadap masyarakat maupun keamanan negara.
Koordinasi antar TIM akan menjadi penentu untuk mengukur apakah pengawasan dan pemantauan orang asing akan berjalan efektif atau tidak. Oleh sebab itu, TIMPORA yang telah dibentuk tersebut tidak hanya dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok tapi juga terdiri dari lintas instansi antara lain Bakamla, Syahbandar, Bea Cukai, Pemda yaitu Disnaker, Kesbangpol, Diskes, Disdukcapil, Dispar Ekonomi Kreatif dan unsur dari Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, BIN, BNNP dan instansi terkait lainnya.
