jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di JS Luwansa Hotel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Liberti Sitinjak menghadiri Opening Ceremony International Conference On Law And Human Right, Senin (26/10/2020). Sri Puguh Budhi Utami (Kabalitbang Hukum dan HAM) menyatakan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika tahun 2020 dengan tema "Reimagining the Vision on Law and Human Rights" dan dilakukan secara Hybrid, yaitu melalui tatap muka langsung maupun secara Virtual.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H Laoly dan dihadiri oleh menteri Riset dan Teknologi, Prof. Bambang Brodjonegoro yang bertindak sebagai Keynote Speaker dimana dari pantauan kami hadir pula para unsur Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kemenkumham, Para Mitra Kerja dari Kemenristek, Kejagung dan Komisi Yudisial beserta Para Dekan Universitas di Indonesia dan Tamu Undangan yang hadir langsung maupun mengikuti kegiatan pembukaan ini secara virtual.
|
|
 |
Konferensi Ilmiah yang bertaraf Internasional ini melibatkan puluhan pemakalah dari dalam dan luar negeri dengan mengikutsertakan ribuan peserta secara virtual yang mana ini merupakan konferensi pertama di Indonesia dalam bidang Hukum dan HAM yang akan tercatat dalam Rekor MURI sebagai kegiatan virtual dengan jumlah peserta terbanyak.
International Conference On Law And Human Right 2020 mengajak para praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan dari seluruh dunia untuk memikirkan ulang bagaimana isu Hukum dan HAM harus direspon di era tatanan baru. Pandemi Covid-19 telah membawa umat manusia dalam keadaan tidak terbayangkan sama sekali. Berbagai lini kehidupan terus berubah dan berimplikasi pada sistem hukum yang harus beradaptasi. Di sisi lain, potensi pelanggaran hak asasi manusia ditengah pandemi terus meningkat karena batasan-batasan yang seringkali tidak setara dan memihak.
Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada konferensi ilmiah ini akan didokumentasikan dalam media publikasi ilmiah yaitu prosiding yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum dan HAM. 
(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).