Jakarta – Dalam rangka persiapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), telah diselenggarakan rapat koordinasi secara virtual terkait persiapan pelaksanaan verifikasi dokumen unggah CPNS pada Kamis (15/07). Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H secara resmi membuka kegiatan. Beliau mengharapkan atensi dari seluruh pimpinan dalam pelaksanaan verifikasi dokumen unggah CPNS tersebut. “Pelaksanaan seleksi harus dilaksanakan secara PASTI sehingga tidak ada komplain atau aduan dari masyarakat”, ujar Komjen. Pol. Andap menjabarkan tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat.
 |
 |
Selanjutnya, Komjen. Pol. Andap mengingatkan poin penting untuk seluruh verifikator yang bertugas agar memegang teguh komitmen, teliti dan bertanggungjawab dalam melakukan verifikasi dokumen unggah CPNS. Seluruhnya harus menyadari bahwa kegiatan ini adalah tugas besar untuk organisasi, Kemenkumham. “Pimpinan di masing-masing wilayah harus terus memonitor tiap perkembangan yang terjadi selama proses seleksi administrasi”, tegas Sekretaris Jenderal.
Kepala Biro Kepegawaian, Sutrisno, juga menyampaikan bahwa kebutuhan CPNS Kemenkumham Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah 4.558 CPNS telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Rincian alokasi pun tersebar di Unit Eselon I maupun Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Adapun seleksi administrasi akan diselenggarakan mulai tanggal 15-28 Juli 2021 sesuai dengan timeline yang telah dijadwalkan.
Terakhir, paparan dilanjutkan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Kepegawaian (Ahmad Fahrurozi). Beliau menyampaikan bahwa jajarannya akan mendampingi dan mengarahkan verifikator Kantor Wilayah dalam pelaksanaan verifikasi dokumen unggah. Kegiatan pun diakhiri dengan tanya jawab oleh peserta virtual.
