Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kemenkumham DKI Jakarta yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Kamis (01/07). Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting yang diikuti oleh semua operator Laporan Keuangan dan BMN Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi (Sorta Delima L. Tobing) yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting. Dalam sambutannya beliau menyampaikan kegiatan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN ini merupakan salah satu agenda rutin Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas bagi Pemerintah dimaksudkan untuk dapat menyediakan informasi bagi pengambilan kebijakan, meningkatkan transsparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Proses pemutakhiran data ini memerlukan waktu yang tidak cukup sehari tetapi beliau berharap agar kegiatan selama dua hari kedepan berjalan lancar kalaupun ada permasalahan teknis agar segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan saya minta dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar dilakukan dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas sehingga dapat dipahami dan diterima oleh auditor eksternal. Kualitas laporan keuangan harus kita perbaiki bersama sehingga opini WTP tetap kita dapatkan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2021 pada Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta diharapkan dapat tetap menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dapat kita pertahankan kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2021.
 |
 |