Jakarta - Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar kegiatan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di 5 Universitas DKI Jakarta dalam Program Penyuluhan Hukum Serentak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Selasa (27/09). Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun, hadir pada kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Senat Akademik. Turut mendampingi pula Rektor Universitas YARSI (Fasli Jalal) dan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI (Mohammad Ryan Bakry).
Dalam kesempatan kali ini, Fasli Jalal menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi karena telah menjadi tuan rumah dari kegiatan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. "Kami siap mendukung penuh kegiatan-kegiatan seperti ini di waktu mendatang," Ujar Fasli Jalal.
Ronald Lumbuun dalam sambutannya menyampaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sebagai Pedoman pelaksanaan Hukum Pidana saat ini masih merupakan warisan peninggalan zaman Penjajahan Belanda, yang sudah berusia kurang lebih 104 Tahun yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. "Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melakukan sosialisasi suatu Rancangan Undang-Undang kepada masyarakat sebelum Rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang," tutur Ronald Lumbuun.
Meskipun demikian, berbagai isu krusial RKUHP yang muncul di masyarakat perlu disikapi cerdas dan bijak. Ronald berharap melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa selaku bagian dari masyarakat Pemerhati Hukum dapat berdialog serta bersama-sama bertukar pikiran serta memberikan masukan kepada Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan disahkan oleh Pemerintah. Ronald Lumbuun pun melanjutkan meninjau kegiatan di Universitas Bung Karno, Universitas Sahid, dan Universitas STIH Prof Gayus Lumbuun.
 |
 |
 |
 |