Jakarta.info – Dengan melakukan terobosan dan inovasi serta membayar aplikasi dengan sistem online sebagai upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan penerbitan sertifikat jaminan fidusia secara cepat, tepat dan akurat serta efisien.
Perlu diketahui sejak tahun 2013 lalu, pelaksanaan pelayanan fidusia sudah diberlakukan sistem fidusia secara elektronik (online system), sehingga Kanwil DKI Jakarta selaku kantor pendaftaran fidusia sudah tidak lagi menerima pendaftaran fidusia secara manual, ungkap Dahlan Pasaribu selaku Kepala Kantor Wilayah saat membuka kegiatan Workshop Diskusi Hukum Fidusia di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/05).
Beberapa permasalahan saat pelaksanaan dan penegakan hukum Jaminan Fidusia menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai jaminan fidusia ini perlu disikapi dan difasilitasi serta perlu perhatian yang sangat khusus, tambah Dahlan.
Dalam kesempatan yang sama Kadiv Yankumham, Ninik Hariwanti mengatakan kegiatan ini tidak lain untuk menyebar luaskan berbagai kebijakan dan informasi terkait dengan jaminan fidusia mulai dari perkembangan sampai ke permasalahannya. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman dan persepsi yang sama kepada masyarakat, lembaga pembiayaan dan perbankan yang dalam hal ini sebagai kreditur”, ujar Ninik saat membacakan laporan kegiatan tersebut.
Kegiatan yang mengundang 260 peserta itu dihadiri oleh Kadiv Administrasi, Kadiv Yankumham, para Pejabat Struktural dilingkungan Kanwil dan para Pengurus Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).
Hadir juga beberapa narasumber, Prof. Mudzakir Guru (Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UII Yogyakarta), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Kasubdit Ranmor Satreskrim Polda Metro Jaya dan Dirjen AHU.
Sama hal nya dengan Ketua APPI, Suwandi Wiratno yang juga menyampaikan “rasa terimakasihnya dengan adanya sistem fidusia online ini dan bagi debcollector/ penagih harus mempunyai setifikat penagih nantinya dan dalam menagihnya wajib membawa fidusia”.
Di akhir sambutannya Kakanwil mengatakan “berbagai upaya serta kemajuan yang telah dicapai oleh Kemenkumham dalam memberikan pelayanan masyarakat dan institusi penegak hukum khususnya kepolisian dan otoritas jasa keuangan sebagai pengawas perusahaan pembiayaan dalam hal kemudahan berusaha dan khususnya perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian fidusia”. (Gustaf/ Editor : Angga)
 |
 |
 |
 |
 |
