Jakarta_info – Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Dr. Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. melaksanakan audiensi dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, Jum’at (19/09). Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rusdianto, Bc.IP., S.H., M.Hum. Kepala Divisi Administrasi, Ansaruddin, S.H. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Basmanizar, Bc.IP., S.H., M.M. SH., MH., Kepala Divisi Keimigrasian, Drs. Sulistiono, M.M. dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dhahana Putra, Bc.IP.,S.H.,M.Si.
Dalam audiensi tersebut Kakanwil melaporkan kepada Gubernur bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 telah dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Pada pertemuan dimaksud cukup banyak hal yang menjadi topik bahasan, diantaranya over kapasitas Lapas dan Rutan, UPT pada Kanwil DKI Jakarta yang belum memiliki gedung serta tanah, fenomena isi Lapas dan Rutan yang didominasikan oleh kasus Narkoba, masalah dibidang Keimigrasian dan deklarasi kelurahan sadar hukum. Dalam menangani over kapasitas, Gubernur DKI Jakarta menawarkan bantuan pembangunan gedung Lapas jika Kementerian Hukum dan HAM dapat menyediakan tanahnya.
Mengakhiri acara dimaksud Gubernur Joko Widodo menyampaikan agar kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta khususnya kegiatan penyuluhan hukum agar materi yang diberikan inline dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dicontohkan bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat dengan kegiatan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat.
(Sardi)
Diupdate 30 September 2014