Jakarta - Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar kegiatan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di 5 Universitas DKI Jakarta dalam Program Penyuluhan Hukum Serentak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Selasa (27/09).
Kakanwil mengapresiasi kepada seluruh jajaran Universitas yang telah menjadi tuan rumah dari kegiatan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kakanwil dalam sambutannya menyampaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sebagai Pedoman pelaksanaan Hukum Pidana saat ini masih merupakan warisan peninggalan zaman Penjajahan Belanda, yang sudah berusia kurang lebih 104 Tahun yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.
Sejarah pembaharuan hukum pidana itu sendiri tidak serta merta dimulai satu dua tahun belakangan ini melainkan sudah dimulai sejak tahun 1961. Saat itu tentu saja ada di antara kita yang belum lahir bahkan para mahasiswa pun juga belum lahir saat itu dan telah menghasilkan puluhan RKUHP. Maka pada tahun 2022 ini, Rancangan Kitab Undang-undnag Hukum Pidana merupakan draft yang ke-26 dan diharapkan dapat segera disahkan menjadi undang-undang.
“Melalui kegiatan dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hari ini, diharapkan seluruh komponen bangsa, baik itu para dosen, akademisi, khususnya para mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berdialog serta bersama-sama menyatukan persepsi, menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan disahkan oleh pemerintah.” tutur Ibnu Chuldun.
Kakanwil dalam kegiatan dialog ini didampingi oleh Kepala Bidang Hukum Alfik Abdullah dan diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Univ. Dirgantara Marsekal Suryadarma, Dr. Niru Anita Sinaga SH. MH., Sek Prodi Magister Hukum, Nunuk Sulisrudatin, Sek. Prodi S1 Hukum, Lasmauli N. Simarmata SH. MH., Karo Kermawa, Sumarjo SH. MH.