jakarta.kemenkumham.go.id, Senin (10/9/2018) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bambang Sumardiono dengan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Nuni Suryani, Kepala Divisi Keimigrasian Agus Widjaja, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Baroto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Hamzah, Kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan sambangi Ruang Kerja Walikota Jakarta Selatan.
Kunjungan ini dalam rangka membahas berbagai permasalahan yang dihadapi unit pelaksana teknis dilingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, salah satunya adalah permasalahan pengawasan orang asing yang berada di Apartemen Kalibata City. "Terkait penyusunan rancangan peraturan daerah juga mohon dukungan kiranya Walikota Jakarta Selatan dapat melibatkan para perancang kami di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta", papar Baroto Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta.
"Selain itu kita juga sedang menggalakkan pendaftaran indikasi geografis, salah satu yang kita usung sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis Kota Jakarta Selatan adalah alpukat cimpedak, yang berlokasi di Jagakarsa.
Untuk Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan tetap pada permasalahan yang klasik yakni kebutuhan gudang terbuka dan tertutup yang sampai saat ini belum dimiliki, menurut aturannya adalah standar luas yang dibutuhkan untuk gudang Rumah penyimpanan barang sitaan negara adalah 7.000 meter persegi.
