jakarta.kemenkumham.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta, Dr. Bambang Sumardiono, mengikuti Kegiatan Upacara Pencanangan Bulan Bakti Hari Dharma Karyadhika (HDKD) & Kesadaran Hukum Nasional Tahun 2019 secara langsung bertempat di Lapangan Merah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Hari Senin (30/09/2019). Bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H Laoly. Sementara itu para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural Eselon III dan IV serta tim kelompok kerja pembangunan zona integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menghadiri dan mengikuti kegiatan tersebut melalui teleconference di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Bulan Bakti HDKD pada tahun 2019 ini mengambil tema "Transformasi meraih kinerja pasti" dengan simbol rusa yang memiliki filosofi bahwa keluarga pengayoman harus menjadi seperti rusa yang cerdik, tangkas dan berlari cepat.
Sebelum dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal (Dr. Bambang Rantam Sariwanto) menyampaikan laporan sebagai ketua penyelenggara kegiatan. Kegiatan HDKD tahun ini tidak hanya terpusat, tetapi merupakan gabungan antara pusat dan kantor wilayah supaya manfaat dari kegiatan ini lebih terasa untuk masyarakat di daerah. Kegiatan ini akan diselenggarakan selama 1 (Satu) bulan mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 dengan berbagai macam sub-kegiatan yaitu olahraga, bakti sosial dan bulan kesadaran hukum. Setelah penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan, Menteri Hukum dan HAM menyerahkan simbol-simbol kegiatan kepada para ketua koordinator penyelenggara kegiatan. Salah satunya yaitu Dr. Bambang Sumardiono sebagai ketua umum bidang bakti sosial yang secara simbolis dilakukan pemasangan rompi serta penyerahan alat kesehatan.
Dalam amanatnya, Prof. Yasonna H Laoly menyampaikan capaian-capaian yang didapatkan Kementerian Hukum dan HAM selama 4 (Empat) tahun kepemimpinan beliau, yang terdiri dari: Pelayanan online berbagai pelayanan publik, sistem perekrutan yang dijadikan rujukan oleh Kementerian/Lembaga lainnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 10 (sepuluh) satuan kerja. Beliau juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu beliau untuk berkontribusi bagi negara, khususnya sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tak lupa beliau juga menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak karena semua yang dilakukan beliau untuk meningkatkan keutuhan organisasi.
Setelah pelaksanaan kegiatan Upacara Pencanangan Bulan Bakti HDKD dan Kesadaran Hukum Nasional Tahun 2019, dilanjutkan dengan Teleconference Entry Meeting Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh unit eselon I akan dilakukan evaluasi selama 3 (tiga) hari ke depan oleh evaluator dan tim RB, termasuk dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)