jakarta.kemenkumham.go.id - Rabu (12/9/2018) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bambang Sumardiono yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah DKI Jakarta Arpan bersama Masjuno Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sambangi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly di ruang kerjanya.
Dalam pertemuannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly tampak bersama Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Aidir Amin Daud mendengarkan penjelasan atas kondisi Jakarta khususnya di lingkungan Pemasyarakatan yang dipaparkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berada di wilayah DKI Jakarta yang sudah sangat overcrowded dan narkoba menjadi salah satu pokok pembahasan dari beberapa kendala yang laporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
"Terkait dengan kondisi dan persoalan-persoalan aktual Pemasyarakatan mulai dari kondisi pasang surut permasalahan yang terjadi di Pemasyarakatan saat ini masih berkutat pada persoalan-persoalan klasik yaitu overcrowded dan narkoba, namun kita coba terus urai satu persatu permasalahan tersebut, Upaya itu kita lakukan mulai dari mutasi, rotasi dan relokasi warga binaan pemasyarakatan ke luar wilayah DKI Jakarta telah kita laksanakan secara bertahap" Ungkap Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiono (12/9) di ruang kerja Menteri Hukum dan HAM.
"Sementara dibalik banyaknya kendala yang kita hadapi di lapangan, kita tetap menjalankan fungsi perawatan terhadap warga binaan baik di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," tambah Kakanwil DKI Jakarta.
"Kita juga telah melakukan berbagai upaya melalui penguatan-penguatan di lingkup petugas pemasyarakatan dengan melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu tujuan kita untuk mencapai satuan kerja wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)."
"Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang mengusulkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba yang terletak di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat, diharapkan dapat membawa perubahan terhadap persoalan-persoalan di lingkup pemasyarakatan"pungkasnya.
Untuk itulah, dalam peretemuan ini kita menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berada di DKI Jakarta secara update.