Kakanwil Kumham DKI Duduk Bersama Gubernur DKI Jakarta Bahas Berbagai Permasalahan

jakarta.kemenkumham.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bambang Sumardiono bersama para Kepala Divisi di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta pagi ini (15/10) mengunjungi Balai Kota untuk melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta dalam kegiatan ini didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Tata Pemerintahan.

Audiensi ini dilakukan karena memperhatikan pentingnya tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan perkembangannya dilapangan yang membutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Sekitar pukul 09.30 WIB, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiono bersama jajarannya yang berseragam Pakaian Dinas Harian memasuki ruang tamu Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. 

Foto Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta Baroto saat berdiskusi terkait kesiapan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam harmonisasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta (15/10). 

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyampaikan beberapa hal yang akan didiskusikan bersama, diantaranya :

1. Permasalahan Keimigrasian, terkait penanganan pengungsi (warga negara asing). Indonesia sebenarnya bukan negara tujuan mereka, melainkan hanya tempat persinggahan yang nantinya mereka akan menuju ke negara ke-3 yang menjadi tujuannya. Disini dalam upaya mengimplementasikan Perpress Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi dari luar negeri yang sangat membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menampung mereka para pengungsi. "Selain itu dalam Pengawasan orang asing kami juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota hingga ke tingkat kecamatan yang secara resmi kita telah membentuk Timpora, namun memang pada tataran aplikasi kami juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" Ungkap Kakanwil.   
2. Permasalahan kedua yang dihadapi oleh Kanwil Kumham DKI Jakarta pada jajaran pemasyarakatan adalah over kapasitas, hingga hari ini jumlah warga binaan pemasyarakatan berjumlah 17.716 orang dengan kondisi yang sudah over crowded karena kapasitas kami sebenarnya hanya dapat menampung 5.851 orang, kalau di prosentasekan ini sudah melebih 300 persen dari daya tampungnya. Warga binaan pemasyarakatan ini didominasi oleh perkara narkoba hingga mencapai 70 persen dari jumlah penghuni yang berada di dalam Lapas/Rutan di wilayah DKI Jakarta. 
3. Permasalahan pada Divisi Pelayanan Hukum terkait penganugerahan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dimana kondisi pada Tahun 2017 DKI Jakarta mendapatkan 29 Kelurahan yang meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun pada Tahun 2018 hal ini agak menurun baru 17 kelurahan, hal ini disebabkan memang ada beberapa kriteria yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM yang lebih rigid. Selain itu Program indikasi Geografis, dan Kota Peduli HAM juga disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan. 
4. Pada Divisi Administrasi sebagai divisi supporting, saya menyampaikan bahwa pada Tahun 2018 ini animo masyarakat masih sangat tinggi untuk mengajukan permohonan melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah DKI Jakarta. Pada Tahun ini Kanwil DKI Jakarta mendapatkan  formasi tambahan sebanyak 47 orang, namun hingga hari ini jumlah pelamar sudah 10.000 orang pendaftar” ujar Kakanwil DKI Jakarta Bambang Sumardiono saat memaparkan berbagai hal yang akan menjadi bahan diskusi di ruang rapat Gubernur, Balai kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Menanggapi permasalahan yang diutarakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tersebut, Anies menyampaikan bahwa mengingat pentingnya dan strategisnya peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam berbagai aspek dilapangan tentunya terlebih dalam membantu penyusunan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan suport terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sesegera mungkin" Ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

“Kita akan bantu fasilitas penunjang untuk kegiatan Kantor Wilayah yang bersentuhan langsung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa dilengkapi dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar, nanti usai pertemuan ini saya akan minta summary-nya agar dapat dengan mudah bagian mana yang akan menjadi prioritas” pungkas Anies.

Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta beserta jajaran di Balai Kota, Jakarta Pusat (15/10).