jakarta.kemenkumham.go.id - Selasa (16/10/2018) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bambang Sumardiono sambangi Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
Dalam kegiatan ini Kakanwil di dampingi oleh para Kepala Divisi dan beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kanwil DKI Jakarta yang lokasi satuan kerjanya berada di wilayah Kota Jakarta Pusat. Para Kepala UPT yang tampak hadir dalam audiensi diantaranya adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Masjuno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Yudi Suseno dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta Herastini.
Rombongan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diterima langsung oleh Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah kota Jakarta Pusat Ani Suryani di ruang kerjanya, yang terletak di Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Jakarta Pusat pada Selasa (16/10/2018).
Di ruang kerja Wakil Walikota Jakarta Pusat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyampaikan maksud kedatangannya, hal ini merupakan wujud koordinasi antar instansi pemerintah guna memperlancar pekerjaan-pekerjaan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
Dalam audiensi ini Kepala Divisi Keimigrasian Agus Widjaja menyampaikan tentang berbagai pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat mulai dari pelayanan paspor maupun izin tinggal warga negara asing hingga kepada pengawasannya melalui timpora yang telah dibentuk. "Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat ini tidak hanya melayani warga yang berdomisili atau ber-KTP di Jakarta Pusat saja, melainkan dari berbagai wilayah yang kemungkinan mereka tengah bekerja atau berada di Jakarta" ungkap Kepala Divisi Imigrasi Agus Widjaja saat audiensi di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
Momen audiensi ini dimanfaatkan oleh Wali kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, dengan mengajak rombongan dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan program-programnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (16/10).
Dalam kesempatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Baroto diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa program yang diusungnya diantaranya terkait Desa/Kelurahan sadar hukum, Sekolah Sadar Hukum, Kabupaten/Kota Peduli HAM, Indikasi Geografis, dimana nantinya program-program ini kita akan bekerja sama antara pemerintah kota dengan pihak kementerian dalam hal ini Kanwil DKI Jakarta.
Hingga saat ini informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ini masih sangat minim diketahui, dengan forum inilah diharapkan informasi tentang pemberian bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma akan tersampaikan hingga ke lingkungan masyarakat paling bawah, karena peserta yang hadir dalam kegiatan ini didominasi oleh satuan perangkat desa dan kecamatan di wilayah administrasi Kota Jakarta Pusat. Hal ini juga berkaitan dengan perwujudan Desa/Kelurahan sadar hukum. Karena jika warganya sudah sadar dan taat akan hukum maka minim kemungkinan mereka akan berhadapan dengan masalah Hukum dalam suatu wilayah. "Hal inilah yang tengah kita galakkan dengan memberikan informasi berupa sosialisasi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat dan juga memberikan bantuan hukum bagi warga tidak mampu.
Saat ini Jakarta masih sebagai barometer dari daerah-daerah lain di wilayah Indonesia soal kesadaran hukum masyarakatnya baik di tingkat desa/kelurahannya, karena itu pembentukan desa sadar hukum ini harus didukung penuh oleh pemerintah kota setempat.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara, mengapresiasi penuh adanya program-program dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta baik Desa/kelurahan sadar hukum, Sekolah Sadar Hukum, Indikasi Geografis, Pembentukan Kota Peduli HAM hingga Pengawasan Orang Asing dan yang lainnya saat Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Wali Kota Jakpus, Selasa (16/10).
"Kami mengharapkan hal ini menjadi titik pijak agar masyarakat Kota Jakarta Pusat bisa sadar dan taat akan hukum," pungkasnya.
Foto Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiono Bersama Walikota Jakarta Pusat Bayu Meghantara bertukar plakat saat Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (16/10).