Kakanwil Memberikan Arahan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum

2021 07 08 Rakor Bankum

jakarta.kemenkumham.go.id-Kamis (08/07) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta (Sutirah) membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Triwulan III melalui virtual zoom. Dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum di Triwulan II masih terdapat beberapa Pemberi Bantuan Hukum yang pelaksanaan kegiatan bantuan hukum ataupun penyerapan anggarannya masih kurang baik. Kemudian disampaikan pula bahwa nantinya di bulan Agustus akan diadakan kegiatan Verifikasi dan Akreditasi bagi Pemberi Bantuan Hukum lama, sehingga diharapkan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal karena apabila masih belum maksimal maka bisa menjadi bahan evaluasi dari Tim BPHN.

Kemudian dilanjutkan Pemaparan dari Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH yang memaparkan terkait Pemberi Bantuan Hukum mana yang penyerapannya sudah baik dan mana yang belum maksimal, terdapat sepuluh Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki penyerapan anggaran yang baik. Dilanjutkan pemaparan oleh Kepala Bidang Hukum yang memaparkan tentang apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah untuk membantu penyerapan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan di tengah-tengah masa pademi covid-19 khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta sedang menerapkan PPKM Darurat terhitung mulai tanggal 3-20 juli 2021 namun demikian jangan dijadikan sebagai penghambat. Sebagaimana yang di amanahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahwa kami Kantor Wilayah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu, bukan berarti bahwa kami tidak bisa melakukanya secara langsung namun diperlukan adanya partisipasi aktif dari peran serta semua unsur-unsur masyarakat yang dalam hal ini adalah kolegasi bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta. Kakanwil juga mengingatkan kepada 41 Pimpinan Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk mengupload serta menginput ke pelayanan jakarta.go.id yang terintegrasi dengan aplikasi dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan-Kelurahan, maka dengan demikian OBH yang berdomisili di wilayah tertentu akan terintegrasi datanya untuk memudahkan langkah-langkah progesif yang dilakukan pemerintah.

Pada sesi tukar pendapat, perwakilan dari Posbakumadin Pimpinan Pusat menyampaikan pendapat untuk kedepannya mohon untuk forum-forum seperti saat ini bisa perluas dengan mengundang perwakilan dari Pengadilan sehingga koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat berjalan lebih maksimal.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/Rutan di lingkungan DKI Jakarta, 11 OBH di wilayah DKI Jakarta, Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Hukum, Alfik Abdillah, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Moro Arisnu, melalui sambungan virtual.

 

Naskah: Soleh


Print   Email