Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta (Liberti Sitinjak) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Ceno Hersusetiokartiko), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Edi Kurniadi), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sutirah) dan Kepala Bagian Umum (A. Fauzi) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting pada hari Rabu (29/07/20) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta sinergitas sumber daya manusia dalam perumusan kebijakan terkait tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM dengan Tema New Normal, New Paradigm! “Kinerja Pengadaan Barang/Jasa untuk KUMHAM PASTI Produktif”.
Diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal (Bambang Rantam Sariwanto) yang menjelaskan maksud dari kegiatan ini supaya adanya dukungan yang lebih kuat terhadap perangkat UKPBJ sebagai pusat keunggulan (Center of Excellent) dalam menjalankan tugas fungsinya meningkatkan nilai manfaat (Value for Money) pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta dapat memberikan dorongan semangat terhadap UKPBJ untuk segera meningkatkan maturitas kelembagaan UKPBJ sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), dimana hal tersebut juga sejalan dengan esensi program Corporate University Kementerian Hukum dan HAM.
Dilanjutkan dengan Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, yang pada kesempatan ini menyampaikan bahwa, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly) sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020.
Setelah acara pembukaan selesai kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan Dukungan Teknis Kinerja UKPBJ dan Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Solusinya. Turut hadir Jabatan Fungsional Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
 |
 |
 |
 |