Jakarta.kemenkumham.go.id - Senin,(4/03/2019) Sejak tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bercita-cita untuk mewujudkan perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional yang memiliki karakter adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik secara akuntabel (Good Governance). Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Good Governance adalah dengan cara membangun Zona Integritas pada satuan kerja. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiono berserta para Kepala Divisi dan Kepala UPT yang di tunjuk untuk kandidat WBK/WBBM diantaranya Lapas Salemba, Lapas Narkotika Jakarta, Kanim kelas I Khusus Jakarta Selatan, Kanim kelas I Tanjung Priok dan Lapas Perempuan Jakarta, Pejabat strutural Kanwil serta Tim WBK pada kanwil kemenkumhma DKI Jakarta. Turut hadir sebagai pemberi materi staff khusus Menteri Hukum dan Ham bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Nugroho dan Tim RB Kemenkumham, mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Maret Tim penguatan akan mulai berkerja melakukan penilaian dan penguatan terhadap kanwil dan UPT untuk mengejar predikat WBK pada tahun 2019.