Wilayah DKI Jakarta ditengarai telah menjadi kantong aktivitas bagi orang asing yang masuk ke Indonesia, terutama di kawasan Hotel, Apartemen, serta pusat bisnis yang tersebar dibeberapa titik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta terus melibatkan para pihak instansi pemerintah untuk ikut membantu Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggandeng Camat dan Lurah se-DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing yang dilangsungkan di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta (20/10). Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yang turut memberikan sambutan pembuka dan Direktur Jenderal Imigrasi sebagai pembicara.
 |
 |
 |
 |
Pemantauan dan pengawasan diemban oleh Imigrasi sejak Orang Asing masuk ke dalam teritorial NKRI baik diperbatasan maupun lewat akses masuk transportasi seperti bandara dan pelabuhan. Sebuah tugas besar yang membuat imigrasi tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean dan bebas visa antar negara, lalulintas orang dari dan ke Indonesia semakin bertambah. Aktivitas orang asing tak lagi sekedar berkunjung ke Indonesia, tapi mereka juga menjalankan aktifitas ekonomi, baik bekerja atau menjalankan agenda pribadi, korporasi dan berbagai kepentingan lainnya. Selain dampak positif seperti dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan Indonesia, kedatangan orang asing ini juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia, pekerja ilegal, hingga membanjirnya tenaga informal dari negara lain.
Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie dalam press conferencenya mengungkapkan bahwa Negara mempunyai kewenangan mutlak untuk menjaga keamanan, ketertiban bagi datangnya Orang Asing, hanya Orang asing yang bermanfaat bagi Indonesia dan tidak mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional yang bisa diterima.
Sekretariat Timpora di wilayah administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, menjadi upaya gerak bersama untuk menjalankan program penting ini. Belum cukup sampai disitu, untuk mempermudah dan melancarkan koordinasi sebuah sistem kerja, terdapat aplikasi pengawasan orang asing (APOA) sebagai salah satu wujud nyatanya. Aplikasi ini berupa pelaporan dan pengawasan terhadap orang asing yang dibantu oleh masyarakat dalam hal ini instansi kecamatan dan kelurahan sebagai pendataan penduduk saat warga negara lain masuk dan beraktivitas dilingkungan mereka. Sistem pelaporan online ini juga digunakan bagi mereka para pemilik atau perusahaan yang memiliki penginapan baik komersil maupun non komersil.
Agar penggunaan aplikasi ini berjalan efektif maka diperlukan sinergi dari berbagai pihak seperti Camat dan Lurah sebagai contohnya, diharapkan Camat dan Lurah ini turut serta mengawasi keberadaan Orang Asing diwilayah masing-masing sebagai ujung tombak pemerintah disatuan terkecil. “Orang Asing yang datang ke Indonesia memiliki tujuannya masing-masing, kita harapkan yang datang ini adalah orang yang datang dengan tujuan positif, akan tetapi ada pula Orang Asing yang datang memiliki tujuan yang negatif, tentunya ini peran kita peran Imigrasi dan peran Pemprov, Orang asing itu paling banyak masuknya lewat Jakarta, karena semua Kedutaan Besar adanya di Jakarta, makanya kegiatan Sosialisasi ini penting untuk dilaksanakan supaya Lurah kita, Camat kita paham” ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat seusai menyampaikan sambutannya.
