Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (LitbangkumHAM) bersama tim Sipkumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) melaksanakan verifikasi dan data lapangan, Kamis (11/05/2023).
Verifikasi data dilaksanakan di Bagian Hukum Perwakilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Utara. Tim Sipkumham pun disambut hangat oleh Harry Kurniawan (Analis Hukum Ahli Madya Subkoordinator Urusan Hukum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu).
Mengawali pertemuan, Safatil Firdaus (Kepala Bidang HAM) menyampaikan kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelayanan yang ada di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tetap berjalan. “Sipkumham merupakan mesin riset yang berbasis artificial intelligence.
Sipkumham dibangun dengan inovasi crawling engine untuk mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet dari media daring dan sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan setiap waktu. Metode ekstraksi informasi untuk melakukan analisa terhadap hasil crawling data yang akan disimpan ke dalam database.” Ujar Andriani Pancawati (Kepala Subbidang Pengkajian, LitbangkumHAM).
Jakarta sebagai Smart City telah memiliki aplikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, yaitu CRM (Customer Relationship Management) dan JAKI (Jakarta Kini). Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat menyampaikan aduannya dan akan direspon petugas dalam 1x24 jam. Diharapkan dengan adanya integrasi antara Sipkumham dan aplikasi yang diterapkan pemerintah dapat menjadi dasar Kemenkumham maupun Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan. Verifikasi ini nantinya akan berlangsung selama 3 hari (Rabu-Jum’at) dengan melibatkan Bagian Hukum Wilayah Administrasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir Willy Randias, Sub Koordinator Tata Laksana dan PP serta Erwin Djati Kusuma Sub Koordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Utara.