Jakarta – Setelah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran di internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta pada Rabu (17/03/2022). Analis Kepegawaian Pertama Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Nur A. Prayogo dan Dwi Ningsih kembali mensosialisasikan Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perka BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta secara virtual Zoom Meeting, Kamis (17/03/2022).
Sosialisasi ini sebagai wujud implementasi pelaksanaan Corporate University pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dipandu oleh MC, Indri Wahyuniarti kegiatan sosialisasi diawali dengan paparan oleh Nur A. Prayogo. Sharing knowledge antar pegawai kali membahas dasar hukum, pengertian, jenis cuti, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan beberapa jenis cuti lainnya. Cuti dalam pengertiannya adalah suatu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Dwi Ningsih. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengajuan cuti dapat dilakukan melalui aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) Kemenkumham RI. Dengan mengusung konsep paperless, pengajuan cuti dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menggunakan banyak kertas dalam prosesnya.
Selain itu, aplikasi tersebut dapat dipantau secara transparan oleh masing-masing pimpinan/atasan langsung. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pegawai dapat dengan bijak menggunakan haknya maupun melaksanakan kewajibannya sehingga target kinerja pegawai dan organisasi dapat terlaksana dengan optimal.
