Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, serta para Kepala Divisi menghadiri kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan (LK) dan Barang Milik Negara (BMN) yang diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia periode Semester I pada Rabu (14/07). Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, serta dihadiri oleh para Sekretaris Unit Utama, para Kepala Biro dan Kepala Pusat, para Inspektur Wilayah, serta para Pejabat Administrator dan Pengawas Bidang Keuangan dan BMN.
Mengawali kegiatan, Wisnu Nugroho Dewanto selaku Kepala Biro Keuangan, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang merupakan amanat dari Undang-Undang dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Kegiatan yang akan diselenggarakan mulai hari ini hingga Sabtu (17/07) mendatang diharapkan dapat berjalan dengan maksimal untuk menyamakan nilai SAIBA dan SIMAK serta pencatatan berbasis AKRUAL.
Selanjutnya, Komjen. Pol. Andap membuka kegiatan serta memberikan arahan kepada seluruh peserta virtual agar dapat menghasilkan data mutakhir yang akurat dan akuntabel. Beliau menyampaikan bahwa selain melakukan optimalisasi rekonsiliasi seluruh data, harus disesuaikan pula pencatatan yang berdasarkan sumber dan transaksi. “Pemantauan data LK dan BMN dilakukan secara berjenjang, agar tercipta koordinasi dan komunikasi yang solid”, ujar Andap.
 |
 |
Sekretaris Jenderal juga memberikan atensi kepada penanganan Covid-19 agar para Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Kantor Wilayah dapat menyiapkan langkah konkret. “Fokus refocusing belanja yang dilakukan pada sisa anggaran yang belum terserap. Itu semua diluar belanja pegawai, belanja operasional, penanganan pandemi Covid-19 dan penanganan bencana”, jelas Andap.
Terakhir, Komjen. Pol. Andap juga memaparkan kegiatan-kegiatan utama dan penting yang membutuhkan atensi dari seluruh pimpinan yaitu terkait Rencana Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM, serta Penerimaan CPNS. Sekretaris Jenderal menutup kegiatan dan berharap seluruh pihak dapat bekerja bersama untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah disandang oleh Kemenkumham selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
