Jakarta - Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan Laporan Kinerja LPSK 2020 dan Refleksi Awal Tahun yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Virtual Zoom Cloud Meeting. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pemasyarakatan turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Hendra dan Ulin Nuha.
Bertemakan "LPSK Menolak Menyerah, Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban Di Tengah Pandemi" pada Tahun 2020 di tengah situasi sulit pandemi Covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, banyak pola dan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang harus beradaptasi menuntut LPSK tetap memberikan layanan prima di tengah segala hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh LPSK, pada 2020 lalu LPSK telah melaksanakan 4.478 Program Perlindungan dari 2.785 Terlindung dalam perkara/tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, perdagangan manusia, terorisme, pelanggaran ham berat, kekerasan seksual, penyiksaan dan tindak pidana lainnya. Atas hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lembaga yang akuntabel dan transparan, penting bagi LPSK untuk merefleksi diri dan menyampaikan laporan kerja 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja LPSK kepada publik dan pemangku kepentingan.
Kegiatan dimulai dengan Pengantar dan Paparan Singkat Laporan Kinerja LPSK 2020 oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Kemudian dilanjutkan dengan Testimoni Terlindung LPSK TW. Selanjutnya adalah tanggapan atas Laporan Kinerja LPSK 2020 oleh beberapa narasumber antara lain oleh Pakar Hukum Pidana, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas, Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM, dan Anggota KomisiIII DPR RI, Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab dan klarifikasi Wakil Ketua LPSK atas Laporan Kinerja LPSK 2020.
 |
 |
 |
 |